Video Oknum Kades Tak Netral Makin Viral di Medsos, Netizen: Copot Jabatannya!

Reporter: Rian |

Editor: Rian |

Kamis , 21 Dec 2023 - 00:01

Video kades tak netral makin viral di medsos. Foto: Screenshot Instagram @plglipp--

Bagindo menekankan bahwa posisi seorang kades, meskipun bukan PNS, tetap merupakan bagian dari pemerintahan dan harus menunjukkan contoh serta netralitas.

"Bupati harus tegas terhadap perangkat desa atau kades yang tak netral. Kasus ini menjadi perhatian semua pihak dan dapat menjadi contoh untuk yang lainnya," tambah Bagindo.

Ia berharap Bawaslu dapat mengambil tindakan tegas, baik itu sanksi jika kades terbukti tak netral maupun klarifikasi jika tidak ada pelanggaran.

Pengamat sosial politik dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. H. Ardiyan Saptawan MSi, menyoroti perilaku tidak semestinya seorang kepala desa yang seharusnya sebagai pejabat pemerintahan melakukan tindakan yang dilarang selama masa kampanye.

Ia mengingatkan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan aturan yang melarang ASN dan pejabat negara.

Termasuk kades, untuk memihak calon atau pasangan calon tertentu dan wajib menjaga netralitas.

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu akan menentukan langkah selanjutnya, apakah akan dikirimkan ke pimpinan kades atau Bupati. Jika terbukti melakukan intimidasi dan pengaruh, akan diberlakukan tindakan disiplin dengan sanksi mulai dari ringan hingga berat," tegas Prof. Ardiyan.

Namun, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengatakan, setiap Kades memiliki hak untuk mendukung calon tertentu, selama tidak melibatkan fasilitas desa atau melakukan kegiatan yang dapat dianggap sebagai kampanye di tingkat desa.

"Kalau hanya ngobrol biasa di ambenan, di teras rumah, saya rasa itu jangan dibesar-besarkan," ujarnya.

video oknum kades tak netral makin viral di medsos, netizen: copot jabatannya!                            ogan ilir, sumateraekspres.id - video dugaan keberpihakan seorang kepala desa (kades) terhadap seorang calon legislatif (caleg) tertentu atau tak netral di rambang kuang semakin  viral di dunia media sosial (medsos).
video yang menggambarkan dugaan keberpihakan kades tersebut mulai tersebar luas melalui sejumlah akun instagram, di antaranya @sumselreceh dan @beritaonlineplg. bahkan memantik reaksi peda netizen. 
setelah video kades itu diposting, respons dari netizen pun mengalir deras, menciptakan gelombang diskusi dan tuntutan untuk tindakan tegas terhadap kades rambang kuang yang diduga tidak netral tersebut.
seorang netizen yang menggunakan akun @irvan_097 mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dengan menyoroti pentingnya netralitas seorang kades.
baca juga:pak bupati! pengamat tegaskan kades tak netral bisa kena sanksi berat, ini alasannya
baca juga:bagindo: jabatan kades melekat, ranah pidana, bupati ogan ilir harus tegas
"bahaya kalau sudah ikut-ikutan, seharusnya menjaga netralitas," tulis akun tersebut, mencerminkan keprihatinan akan dampak yang bisa timbul akibat video sikap tidak netral dari kades.
selain itu, ada juga suara yang menuntut sanksi keras terhadap kades yang terlibat dalam kontroversi ini. akun @ynasa_arii dengan tegas menyatakan, "na na nah harus diberi sanksi," menunjukkan desakan untuk menegakkan aturan dan memberikan hukuman kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan netralitas.
akun instagram lainnya @plglipp juga posting video tersebut. bahkan ada yang meminta jabatanya kades itu dicopot. "copot jaabatanya," tulis akun ibnu_djufri.
kontroversi ini kini menjadi sorotan utama di jagat maya, memperlihatkan betapa pentingnya netralitas seorang kepala desa dalam konteks pesta demokrasi.
dengan respons yang bervariasi dari netizen, harapannya adalah agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di rambang kuang.
berita sebelumnya, seorang pengamat politik sumsel bagindo togar, menegaskan bahwa video yang telah menjadi viral seharusnya menjadi bukti yang cukup jelas bagi badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dan komisi pengawas kehormatan (gakkumdu) untuk mengambil langkah tegas terkait dugaan ketidaknetralan kades tersebut.
"dalam video tersebut, bukti sudah terang benderang. tinggal datangi, tanya, dan periksa. tidak perlu waktu lama," ujar bagindo.
menurutnya, tidak ada alasan bagi seorang kades untuk memihak salah satu caleg atau tidak netral, kendati bukan seorang pegawai negeri sipil (pns).
baca juga:pj gubernur: kades jangan arahkan warga, harus netral!
baca juga:rapat di rumah kades, pasutri ini bawa senpira, begini akhirnya nasibnya
bagindo menekankan bahwa posisi seorang kades, meskipun bukan pns, tetap merupakan bagian dari pemerintahan dan harus menunjukkan contoh serta netralitas.
"bupati harus tegas terhadap perangkat desa atau kades yang tak netral. kasus ini menjadi perhatian semua pihak dan dapat menjadi contoh untuk yang lainnya," tambah bagindo.
ia berharap bawaslu dapat mengambil tindakan tegas, baik itu sanksi jika kades terbukti tak netral maupun klarifikasi jika tidak ada pelanggaran.
pengamat sosial politik dan guru besar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya, prof. dr. h. ardiyan saptawan msi, menyoroti perilaku tidak semestinya seorang kepala desa yang seharusnya sebagai pejabat pemerintahan melakukan tindakan yang dilarang selama masa kampanye.
baca juga:nah loh! bawaslu ogan ilir periksa video viral oknum kades, ini pasal dan hukumannya
baca juga:oknum kades ajak coblos caleg tertentu, bawaslu ogan ilir-sumsel turun tangan
ia mengingatkan bahwa menteri dalam negeri dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah mengeluarkan aturan yang melarang asn dan pejabat negara.
termasuk kades, untuk memihak calon atau pasangan calon tertentu dan wajib menjaga netralitas.
"pemeriksaan yang dilakukan oleh bawaslu akan menentukan langkah selanjutnya, apakah akan dikirimkan ke pimpinan kades atau bupati. jika terbukti melakukan intimidasi dan pengaruh, akan diberlakukan tindakan disiplin dengan sanksi mulai dari ringan hingga berat," tegas prof. ardiyan.
namun, bupati ogan ilir panca wijaya akbar mengatakan, setiap kades memiliki hak untuk mendukung calon tertentu, selama tidak melibatkan fasilitas desa atau melakukan kegiatan yang dapat dianggap sebagai kampanye di tingkat desa.
baca juga:pesan penting kemendagri untuk lurah, kades hingga camat, wajib baca!
baca juga:penerima rice cooker gratis diusulkan kades-lurah, khusus untuk 3 golongan pelanggan pln
"kalau hanya ngobrol biasa di ambenan, di teras rumah, saya rasa itu jangan dibesar-besarkan," ujarnya.
menurut bupati ogan ilir, yang tidak diperbolehkan adalah jika kades memanfaatkan jabatannya untuk mengkampanyekan caleg tertentu, terutama dengan menggunakan fasilitas desa untuk mendukung caleg.
padahal, sebelumnya penjabat (pj) gubernur sumsel, dr h agus fatoni msi bicara tegas. "sebagai kades atau aparatur pemerintahan desa harus netral. tidak boleh mendukung atau memberi arahan ke warga.
atau pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu kandidat dan caleg tertentu. yang saat ini sedang berkompetisi dalam pemilu maupun pileg 2024,” katanya lugas.
pj gubernur menunggu hasil pemeriksaan dari bawaslu ogan ilir dan pemkab ogan ilir.  setelah itu, baru menentukan langkah. termasuk tindakan tegas apa yang akan diambil terhadap oknum kades yang mendukung caleg tertentu itu. 
“untuk kasus di ogan ilir yang salah satu kadesnya diduga tidak netral, akan kita lihat terlebih dahulu dan mempelajarinya. saya tunggu hasil bawaslu oi,” tukas fatoni,
ia kembali mengingatkan kembali bahwa netralitas asn hingga para camat, lurah dan kades sangat penting dalam pesta demokrasi. “harus netral.
caranya? tidak mendukung atau memberi arahan ke warga ataupun pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu pihak atau kandidat dan caleg tertentu yang saat ini sedang berkompetisi.”
tujuannya, lanjut dia, biar pemilu dan pilkada aman. berjalan damai. pelaksanaan luber dan jurdil. “ini perlu keseriusan dan semangat kita bersama,” imbuhnya.
di samping itu, biar pileg dan pemilu 2024 dapat memilih pemimpin atau anggota dewan yang benar-benar bisa menjadi wakil dari masyarakat di parlemen.