Catat! Anggota Polri Dilarang Foto Bersama Paslon, Caleg, Pose Jari. Propam Pantau Ini

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Minggu , 17 Dec 2023 - 22:39

KAPOLRI SIGIT: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. FOTO: NET--

BACA JUGA:Belum Boleh Kampanye di Medsos

Pertama, akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenarannya, dan nerkoordinasi dengan pihak Bawaslu.

Soal pengaduan masyarakat (Dumas), juga akan diklarifikasi.

”Apabila terbukti mengarah ke pelanggaran, maka bakal diterbitkan laporan polisi (LP) dari Propam Polri, dilanjutkan penindakan,” urainya.

Pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. Untuk ASN, 7 hari setelah LP selesai. “Kami lakukan ini, bahwa kami (Polri) serius tentang netralitas ini," ucapnya.

Sanksi terkait hal itu diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) pelanggaran kode etik.

Kemudian, aturan terkait Pemilu tertuang dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 pasal 4 huruf h tentang Netralitas. Dan pada Pasal 8, tidak boleh politik praktis.

"Tapi sebelum masuk ke sana, kami ada mekanisme gelar perkara. Apakah kategori ringan, sedang, apa berat. Yang terberat adalah PTDH, terberat di kode etik," paparnya.

Terpisah, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto,mengatakan Polri merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan aman, damai dan lancar.

BACA JUGA:Sensasi Lari Lewati Ampera

BACA JUGA:Sosok Almarhumah Hj Zalifah, Ibunda Pj Wali Kota Palembang, Bersahaja, Suka Bantu Warga Kesulitan Beras

Polisi memang tidak boleh berpolitik. Tapi jangan lupa dalam Pemilu, polisi bertanggung jawab pengamanan dan pelaksanaan Pemilu. Sehingga tentu juga terlibat.

“Tetapi terlibat bukan arti memberikan supoort kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke KPU dan Bawaslu agar berjalan dengan lancar," jelasnya.

Dalam PKPU dan UU Nomor 17 Tahun 2007, sambung Albertus, jelas diatur soal tugas Polri menjaga capres-cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu.

catat! anggota polri dilarang foto bersama paslon, caleg, pose jari. propam pantau ini                            jakarta,sumateraekspres.id -  anggota polri, dilarang untuk foto bersama peserta pemilu. baik itu pasangan calon (paslon) capres-cawapres, ataupun calon anggota legislatif (caleg). kapolri jenderal listyo sigit prabowo menegaskan polri harus netral pada pemilu 2024 ini"ada arahan pak kapolri tentang netralitas. tentunya ada juga undang-undang yang mengatur tentang kepolisian, pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral," kata kadiv propam polri irjen pol syahardiantono, minggu, 17 desember 2023. sebagai salah satu unsur pengawasan di bidang pembinaan profesi, dan pengamanan di lingkungan internal, divisi propam berkomitmen untuk menjaga netralitas seluruh personel korps bhayangkara.    katanya, ada pendekatan yang dilakukan. yakni preemtif, preventif, dan represif. karowabprof divisi propam polri brigjen agus wijayanto menjelaskan, untuk preemtif, pihaknya fokus melakukan penguatan di internal.
baca juga:3 mobil rombongan capres anies baswedan tabrakan beruntun, ini pemicunya
baca juga:perahu ketek disapu ombak, bayi meninggal dunia lepas dari dekapan . ayahnya masih hilang
“di antaranya, meningkatkan ketakwaan hingga keteladanan pimpinan dari unit terkecil,” tuturnya, kemarin.
preventif, pihaknya melakukan deteksi dini. di divisi propam, ada biro paminal, tugasnya pengamanan internal polri. “deteksi dini netralitas, patroli siber, dan tahapan pemilu. kami ada propam melekat di situ pengawasan," tegasnya.
sedangkan segi represif, propam telah membentuk tim khusus (timsus) dari biro paminal, provos dan wabprof, apabila ditemukan adanya pelanggaran dari personel polri.
agus juga menyinggung, soal aturan bagi anggota polri dalam mengggunakan media sosial (medsos).
baca juga:inilah keinginan kpu terhadap media dalam pemilu 2024
baca juga:kampanye pemilu 2024 masih adem ayem, meski kpu sudah siapkan gelanggang. ini polanya kini
agus menegaskan, anggota polri dilarang untuk foto bersama pasangan calon (paslon), selfie dengan pose yang berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan.
kemudian mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan, gambar foto paslon via media massa, online dan media sosial.
"termasuk juga pose foto dengan jari-jari itu. kalau ada angkatan bintara dan perwira, ada angkatan yang mengarah ke sana tidak boleh," tegasnya. 
pihaknya juga sudah menyiapkan mekanisme apabila ditemukan pelanggaran oleh jajaran kepolisian.
baca juga:jangan rusak pohon demi kampanye! bawaslu oki tegas: apk di pohon harus diturunkan
baca juga:belum boleh kampanye di medsos
pertama, akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenarannya, dan nerkoordinasi dengan pihak bawaslu.
soal pengaduan masyarakat (dumas), juga akan diklarifikasi.
”apabila terbukti mengarah ke pelanggaran, maka bakal diterbitkan laporan polisi (lp) dari propam polri, dilanjutkan penindakan,” urainya.
pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. untuk asn, 7 hari setelah lp selesai. “kami lakukan ini, bahwa kami (polri) serius tentang netralitas ini," ucapnya.
baca juga:kampanye hari pertama belum semarak, tkd prabowo-gibran bagi ribuan nasi kotak-susu
baca juga:cegah gesekan, bagi zona kampanye terbuka, jumlah lokasi tiap kecamatan bervariasi
sanksi terkait hal itu diatur dalam pp nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri, sebagaimana pasal 12 ayat (1) pelanggaran kode etik.
kemudian, aturan terkait pemilu tertuang dalam perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 4 huruf h tentang netralitas. dan pada pasal 8, tidak boleh politik praktis.
"tapi sebelum masuk ke sana, kami ada mekanisme gelar perkara. apakah kategori ringan, sedang, apa berat. yang terberat adalah ptdh, terberat di kode etik," paparnya.
terpisah, anggota kompolnas albertus wahyurudhanto,mengatakan polri merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai dan lancar.
baca juga:sensasi lari lewati ampera
baca juga:sosok almarhumah hj zalifah, ibunda pj wali kota palembang, bersahaja, suka bantu warga kesulitan beraspolisi memang tidak boleh berpolitik. tapi jangan lupa dalam pemilu, polisi bertanggung jawab pengamanan dan pelaksanaan pemilu. sehingga tentu juga terlibat.
“tetapi terlibat bukan arti memberikan supoort kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke kpu dan bawaslu agar berjalan dengan lancar," jelasnya.
dalam pkpu dan uu nomor 17 tahun 2007, sambung albertus, jelas diatur soal tugas polri menjaga capres-cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu.
“sehingga netral menurut saya, yang dilakukan polri adalah aturan dan sop dipatuhi. jangan menunjukan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. polisi harus menjaga ini dengan baik. tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi," pungkasnya. (*/air)