PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pembangunan Kota Palembang 20 tahun ke depan harus dipastikan sudah memenuhi semua aspek yang ada. Karenanya dalam penyusunannya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Bappeda perlu melibatkan semua pihak, termasuk menggelar sejumlah tahapan, salah satunya Forum Konsultasi Publik (FKP) Ranwal RPJPD 2025-2045 yang diselenggarakan di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Selasa (12/12). 

Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir Harrey Hadi MS mengatakan RPJPD 2025-2045 ini perlu dilakukan karena RPJPD berakhir 2025 sesuai surat Mendagri. Maka harus menyusun kembali RPJPD 20 tahun ke depan. Ini akan menjadi dasar/acuan dalam menyusun RPJMD 5 tahunan, dan menjadi acuan kepala daerah menyusun visi misi selama memimpin. 

"Dalam tahapan penyusunan RPJPD ini kita lakukan serangkaian FGD bersama semua stakeholder untuk menghimpun berbagai kebutuhan melibatkan goverment, akademisi, bisnis, komunitas dan media," sampainya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian pembangunan makro Kota Palembang selama 20 tahun ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurun dari 2005 sebesar 7,06 persen jadi 5,25 persen di 2022.

Tapi secara tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 17,6 persen ke 8,2 persen, dengan tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun lambat dari angka 16,6 persen ke 10,48 persen. Dilanjutkan gini ratio menurun signifikan dari 0,39 persen ke 0,35 persen, IPM naik dari 73, 58 persen ke 79,47 persen, dan PDRB meningkat dari 9.775, 89  menjadi 66.047,59 

"Capaian menunjukkan perbaikan tetapi tidak signifikan, dengan pendapatan ekonomi masyarakat merata. Pembangunan pada 3 bidang manusia kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja juga membaik, dari produktivitas meningkat dengan semakin berkualitas,” cetusnya. Tantangan ke depan, pertumbuhan ekonomi menurun. Pertumbuhan ekonomi menurun juga bukan patokan bahwa kemiskinan bertambah dan pengangguran bertambah. 

"RPJPD kita sampai 2025 berada di angka 90,39 persen secara umum capaian RPJPD bagus," ujarnya. Isu strategis dari aspek sosial bisa dilihat IPM 79,47 persen karena masih terbatasnya akses dan kualitas layanan dasar pendidikan, dan kesehatan. Kemudian belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

"Beberapa kota sudah di angka 80 persen, kita harus memastikan capaian tahap berikutnya bisa di angka 80 persen," jelasnya. Dari sisi aspek ekonomi yang jadi isu strategis di Kota Palembang, yaitu belum optimalnya penyelenggaraan sektor ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah serta upaya pengentasan kemiskinan. 

Aspek tata kelola dan supremasi hukum keamanan dan stabilitas masih belum optimalnya penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan. "Dari aspek ketahanan sosial budaya hingga penyediaan infrastruktur dan indeks kualitas lingkungan hidup. Masih terhambatnya pembangunan infrastruktur dan perwujudan tata ruang berkelanjutan, serta penurunan kualitas lingkungan," paparnya. Termasuk isu daerah, nasional, dan global, yang juga jadi perhatian seperti stunting dan perubahan lingkungan, ekonomi hijau dan lainnya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ir Gunawan, MTP menyampaikan forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD ini untuk menyatukan ide bagi pembangunan Kota Palembang kurun waktu 20 tahun ke depan. "Ide-ide inilah yang akan dimanifestasi dalam visi misi pembangunan Kota Palembang 2025-2045," sampainya. 

Refleksi 2 dekade terakhir Palembang sudah mencatatkan berbagai capaian, dengan angka 90,63 persen yang artinya sudah tinggi. "Dari sisi Indikator makro menunjukkan perbaikan ke arah positif," bebernya. Meski begitu, Palembang bukan tanpa catatan sebab dari sisi pertumbuhan ekonomi walaupun naik belum signifikan, kemudian penurunan angka kemiskinan masih lambat, pengangguran masih tinggi dari nasional, isu penurunan lingkungan asap akibat kebakaran dan lahan. 

"Lalu masih lemahnya tata kelola pemerintahan, maka pelayanan publik harus digitalisasi biar lebih cepat. Harus berinovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik," tegasnya. Adapun rencana awal RPJP diusulkan dengan nama Palembang Musi 2045 (Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Bertaraf Internasional). "Ini masih rancangan, masih dapat berubah berdasarkan masukan termasuk melalui forum ini," tambahnya. (tin/fad)