UMKM Siap Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Ini Manfaatnya bagi Ekonomi Nasional
Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran mendapatkan nomor urut 2 pada pilpres 2024. -Foto : Ist-
JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan sambutan positif terhadap program pemberian makan siang gratis dan bantuan gizi yang diinisiasi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Program tersebut bertujuan memberikan makan siang gratis dan bantuan gizi kepada 82,9 juta orang jika Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilihan Presiden 2024.
Dalam pelaksanaan program ini, pasangan ini berkomitmen untuk melibatkan UMKM dalam distribusinya. Raka Aditya, pelaku UMKM dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf), menyambut baik komitmen tersebut.
Ia menilai bahwa keterlibatan pengusaha lokal, khususnya UMKM, dalam program ini menunjukkan konkretitas dan sentuhan langsung pada kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:17 Desember Nanti Prabowo Rencanakan Kunjungan Spesial ke OKI, Ini Agendanya
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di sektor riil dengan melibatkan pelaku usaha rakyat di seluruh Indonesia.
Raka Aditya menekankan bahwa UMKM, terutama dalam sektor susu dan kuliner, memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program makan siang gratis.
Mereka membantu menyediakan dan mendistribusikan makanan sesuai dengan mekanisme teknis yang ditetapkan.
Selain itu, pelaku UMKM juga dianggap sebagai pengawas keberlangsungan program, mengingat mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
BACA JUGA:Optimis Pertumbuhan Ekonomi Baru, Prabowo-Gibran Berkomitmen Maksimalkan Proyek IKN
Dalam upaya menghindari monopoli program oleh pengusaha besar, Raka Aditya mendorong untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur detail pelaksanaan program dan memastikan bahwa pelaku UMKM terpilih dapat dijangkau dengan mudah.
Hal ini dianggap sebagai langkah untuk memastikan kontrol program tetap berada di tangan penggerak UMKM.
Raka Aditya juga menyoroti pentingnya seleksi riil masyarakat dalam menentukan penerima manfaat dan pelaksana program/UMKM terpilih.
Ia menegaskan bahwa struktur pemerintahan yang sudah terakar di seluruh lapisan, dari pucuk pimpinan negara hingga tingkat RT, dapat membantu memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.