Ini 5 Kabupaten/Kota dengan UMK Tertinggi dan Terendah, Tertarik Kerja di Mana?

Reporter: Athira |

Editor: Athira |

Rabu , 06 Dec 2023 - 08:05

Ini 5 Kabupaten/Kota dengan UMK Tertinggi dan Terendah. Foto: Ilustrasi Canva--

1. Kabupaten Banjarnegara: Rp. 2.038.005

2. Kabupaten Wonogiri: Rp. 2.047.500

3. Kabupaten Sragen: Rp. 2.049.000

4. Kota Banjar: Rp. 2.070.192

5. Kabupaten Kuningan: Rp. 2.074.666

Kabupaten/Kota dengan UMK Tertinggi 2024

1. Kota Bekasi: Rp. 5.343.430

2. Kabupaten Karawang: Rp. 5.257.834

3. Kabupaten Bekasi: Rp. 5.219.263

4. DKI Jakarta: Rp. 5.067.381

5. Kota Depok: Rp. 4.878.612

Perbedaan besar kecilnya UMK antar wilayah mencerminkan perbedaan standar hidup. Kabupaten-kabupaten dengan UMK terendah mungkin dihadapkan pada tingkat KHL yang lebih rendah, sementara kota-kota dengan UMK tertinggi mungkin menawarkan standar hidup yang lebih tinggi.

Disparitas besar kecilnya UMK di Indonesia mencerminkan kompleksitas faktor ekonomi dan sosial. Faktor utama seperti Kebutuhan Hidup Layak, pusat ekonomi nasional, dan tingkat pertumbuhan ekonomi regional turut menentukan besarnya UMK.

Penting untuk memahami bahwa setiap wilayah memiliki tantangan dan peluang sendiri terkait dengan kondisi ekonomi dan pasar kerja.

Upaya untuk mengurangi kesenjangan UMK perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut untuk menciptakan keadilan dalam penghasilan di seluruh negeri.

ini 5 kabupaten/kota dengan umk tertinggi dan terendah, tertarik kerja di mana?                            sumateraekspres.id - di indonesia, disparitas tingkat upah minimum kota (umk) dapat sangat bervariasi, terutama terlihat dalam perbandingan antara wilayah jabodetabek dan wilayah lainnya.
kabupaten banjarnegara menjadi representasi nyata dari perbedaan ini, menyandang status sebagai wilayah dengan umk terendah, sementara kota-kota di sekitar jabodetabek memimpin dengan umk tertinggi.
dalam artikel ini, kita akan membahas faktor utama yang memengaruhi besarnya umk dan mengapa perbedaan ini begitu mencolok.
faktor penentu besarnya umk
1. kebutuhan hidup layak (khl)
faktor utama yang mempengaruhi besarnya umk adalah kebutuhan hidup layak (khl). khl merujuk pada standar kebutuhan yang diperlukan oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk menjalani hidup yang layak secara fisik selama satu tahun.
ini mencakup kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. kabupaten banjarnegara, sebagai contoh, menghadapi umk terendah, menggambarkan tingkat khl yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain, terutama jabodetabek.
2. pusat ekonomi nasional
wilayah jabodetabek, yang merupakan pusat ekonomi nasional, memiliki tingkat umk yang lebih tinggi. ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan dan pabrik berskala besar yang beroperasi di wilayah ini.
tingginya tingkat persaingan di pasar kerja di jabodetabek cenderung meningkatkan standar upah agar sesuai dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
3. tingkat pengembangan ekonomi
selain faktor khl, tingkat pengembangan ekonomi juga menjadi penentu besar kecilnya umk. wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung memiliki umk yang lebih tinggi karena daya beli masyarakat yang meningkat dan persaingan ketat di pasar kerja.
kota-kota seperti bekasi dan karawang, yang termasuk dalam wilayah jabodetabek, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, memengaruhi besarnya umk di sana.
kabupaten/kota dengan umk terendah 2024
1. kabupaten banjarnegara: rp. 2.038.005
2. kabupaten wonogiri: rp. 2.047.500
3. kabupaten sragen: rp. 2.049.000
4. kota banjar: rp. 2.070.192
5. kabupaten kuningan: rp. 2.074.666
kabupaten/kota dengan umk tertinggi 2024
1. kota bekasi: rp. 5.343.430
2. kabupaten karawang: rp. 5.257.834
3. kabupaten bekasi: rp. 5.219.263
4. dki jakarta: rp. 5.067.381
5. kota depok: rp. 4.878.612
perbedaan besar kecilnya umk antar wilayah mencerminkan perbedaan standar hidup. kabupaten-kabupaten dengan umk terendah mungkin dihadapkan pada tingkat khl yang lebih rendah, sementara kota-kota dengan umk tertinggi mungkin menawarkan standar hidup yang lebih tinggi.
disparitas besar kecilnya umk di indonesia mencerminkan kompleksitas faktor ekonomi dan sosial. faktor utama seperti kebutuhan hidup layak, pusat ekonomi nasional, dan tingkat pertumbuhan ekonomi regional turut menentukan besarnya umk.
penting untuk memahami bahwa setiap wilayah memiliki tantangan dan peluang sendiri terkait dengan kondisi ekonomi dan pasar kerja.
upaya untuk mengurangi kesenjangan umk perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut untuk menciptakan keadilan dalam penghasilan di seluruh negeri.