PALEMBANG – Dua koridor feeder LRT mogok operasi. Yaitu koridor 1 melayani rute Talang Kelapa-Talang Buruk dan koridor 2 rute Asrama Haji-Sematang Borang.

Mogoknya para driver karena tertunggaknya pembayaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk operasional mobil feeder LRT gratis bagi masyarakat Palembang. Padahal anggaran subsidi itu untuk biaya bensin, penanganan (maintenance) kendaraan, hingga gaji driver.

Puluhan driver feeder LRT Koridor 1 dan 2 didampingi pihak pengelola PT TGM pun mendatangi Kantor Wali Kota Palembang meminta kejelasan pembayaran tunggakan selama 2 bulan (Oktober & November), kemarin. Kepala Bagian Operasional PT TGM, Fajar Wahyudi mengatakan pihaknya datang untuk memperjelas pembayaran dana subsidi yang sudah dua bulan belum dibayar, karena dana itu untuk operasional feeder. 

"Kami butuh biaya operasional feeder, sebab sekarang driver sudah pakai dana sendiri karena belum gajian dan tidak ada dana operasional," jelasnya. Karenanya mulai kemarin pihaknya terpaksa melakukan mogok sambil menunggu putusan Pemkot Palembang mengenai pembayaran.  

Dikatakan, tunggakan subsidi bulan Oktober dan November 2023 senilai Rp1,8 miliar. Namun saat ini, proses pembayaran penyelesaian tunggakan belum ada langkah lebih lanjut. 

"Kalau katanya tertunda karena terkait ada audit, kita tidak menerima informasi. tidak ada surat informasi yang masuk ke operator perihal audit atau review tagihan bulan Oktober dan November," jelasnya. Saat ini jumlah mobil yang beroperasi untuk 2 koridor sebanyak 26 unit dan 62 driver dengan operasional 2 shift sehari. 

Namun Fajar menyebut ada instruksi Pj Wali Kota Palembang, para driver diminta beroperasi seperti biasa hari ini dan pembayaran akan segera diselesaikan. “Kalau dibayar kami akan beroperasi seperti sediakala,” pungkasnya.

Driver Feeder LRT Koridor 1, Hendra Gunawan mengungkapkan, pembayaran dari Pemkot Palembang sangat dinanti. "Kami ini butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Karena yang pasti mau menjalankan mobil kan harus pakai bensin. Terus namanya bawa penumpang, kondisi mobil juga harus dalam keadaan baik dan terawat," katanya. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishu), Aprizal Hasyim menjelaskan tertundanya pembayaran anggaran subsidi feeder LRT Musi Emas ke pengelola karena ada proses review dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Sebenarnya tidak ada masalah untuk pembayaran. Uangnya ada, hanya sekarang kita masih menunggu proses audit BPKP selesai,” tuturnya. 

Selain itu yang belum dibayar pun sebenarnya hanya satu bulan yakni bulan Oktober, sementara November pembayaran akan dilakukan pada bulan berikutnya setiap tanggal 15. Jadi jatuhnya pada 15 Desember 2023. “Kalau tunggakan hanya satu bulan, bulan Oktober pembayaran seharusnya pertengahan November. Sementara tagihan November dibayar pada bulan Desember atau tenggang waktunya sampai tanggal 15," tukasnya. 

Ia pun memastikan pembayaran tunggakan tak akan lama lagi, sebab pihaknya tinggal menunggu hasil audit BPKP. “Ini hanya terkendala hasil audit BPKP. Insya Allah dalam minggu ini hasil auditnya keluar dan kita lakukan pembayaran," pungkasnya. (tin/fad)