Status Hanya Cuti, Jabatan-Fasilitas Melekat, Menteri-Kepala Daerah yang Ingin Maju Diuntungkan

Reporter: Adi Fitriansyah |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 24 Nov 2023 - 21:14

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 akhirnya terbit. Diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 November 2023.

Mengatur ketentuan tentang cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024.

Juga mengatur alur pengajuan cuti menteri atau kepala daerah yang maju dalam Pilpres 2024. Mereka tidak perlu mengundurkan diri.

Pengamat hukum yang juga Dekan Fakultas Hukum Unsri, Prof Dr Febrian SH MS mengatakan, terbitnya PP No 53 ini bentuk kemunduran dari proses demokrasi di Tanah Air.

"Kalau kita perhatikan secara seksama, hal ini akan berdampak penurunan demokrasi di Indonesia,” ucapnya, kemarin. PP yang seharusnya mengatur dan menjabarkan isi dari Undang-Undang, terutama yang terkait pemilu dan pemilukada, dicederai dengan konsep cuti tersebut.

“Dan itu akan berpengaruh pada demokrasi," ungkap Febrian. Ia menegaskan, cuti dan mengundurkan diri dua hal yang sangat berbeda.

Untuk seorang pejabat yang mengundurkan diri, maka semua hal terkait jabatannya dengan sendirinya terlepas.

Tapi kalau hanya cuti, semua yang terkait dengan atribut dan jabatan pejabat itu akan tetap melekat. “Walau yang bersangkutan tidak aktif di waktu itu, tapi tetap saja orang melihatnya sebagai pejabat,” cetusnya. Beda dengan yang sudah mundur, statusnya mantan pejabat.

Beda kalau hanya cuti. Fasilitas negara dan semua atribut yang melekat tetap ada.

Meski pada saat kampanye tidak bisa digunakan, tapi yang demikian akan menjadi tanda tanya dan diragukan masyarakat. “Sehingga, ini menjadi sebuah indikasi tertentu dalam perpolitikan Tanah Air," tutur Febrian.

status hanya cuti, jabatan-fasilitas melekat, menteri-kepala daerah yang ingin maju diuntungkan                            palembang, sumateraekspres.id – peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2023 akhirnya terbit. diteken presiden joko widodo (jokowi) pada 21 november 2023.
mengatur ketentuan tentang cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye pemilu 2024. 
juga mengatur alur pengajuan cuti menteri atau kepala daerah yang maju dalam pilpres 2024. mereka tidak perlu mengundurkan diri.
pengamat hukum yang juga dekan fakultas hukum unsri, prof dr febrian sh ms mengatakan, terbitnya pp no 53 ini bentuk kemunduran dari proses demokrasi di tanah air.
baca juga:resmi diteken jokowi! menteri dan kepala daerah tak perlu mundur jika maju pemilu 2024, ini aturan lengkapnya
baca juga:presiden jokowi lepas bantuan tahap 2 ke palestina. total seberat 21,7 ton, apa saja isi bantuannya?
"kalau kita perhatikan secara seksama, hal ini akan berdampak penurunan demokrasi di indonesia,” ucapnya, kemarin. pp yang seharusnya mengatur dan menjabarkan isi dari undang-undang, terutama yang terkait pemilu dan pemilukada, dicederai dengan konsep cuti tersebut.
“dan itu akan berpengaruh pada demokrasi," ungkap febrian. ia menegaskan, cuti dan mengundurkan diri dua hal yang  sangat berbeda.
untuk seorang pejabat yang mengundurkan diri, maka semua hal terkait jabatannya dengan sendirinya terlepas. 
tapi kalau hanya cuti, semua yang terkait dengan atribut dan jabatan pejabat itu akan tetap melekat. “walau yang bersangkutan tidak aktif di waktu itu, tapi tetap saja orang melihatnya sebagai pejabat,” cetusnya. beda dengan yang sudah mundur, statusnya mantan pejabat.
baca juga:hasil analisis survei ipi: dukungan pemilih jokowi berpindah ke prabowo-gibran, ganjar pranowo turun drastis
baca juga:7 menteri pdip disebut-sebut bakal mundur dari kabinet jokowi
beda kalau hanya cuti. fasilitas negara dan semua atribut yang melekat tetap ada.
meski pada saat kampanye tidak bisa digunakan, tapi yang demikian akan menjadi tanda tanya dan diragukan masyarakat. “sehingga, ini menjadi sebuah indikasi tertentu dalam perpolitikan tanah air," tutur febrian.
ia menegaskan, bila dalam pp itu ditemukan ada kekeliruan, maka tentunya bisa dilakukan judicial review (jr). bisa diadu pp no 53 itu dengan uu. tidak boleh saling bertentangan. "kalau bertentangan, maka pp itu bisa di-judicial review," pungkasnya. 
"kalau mengundurkan diri, pastinya semua fasilitas yang dimiliki termasuk pengaruh di instansi yang pernah dipimpinnya akan lepas seluruhnya,” beber febrian.
baca juga:profil jimly asshiddiqie, pria kelahiran palembang yang putuskan pemberhentian adik ipar jokowi dari ketua mk
baca juga:guru tak tergantikan, zulinto: kesejahteraan sangat penting
adanya ketentuan hanya cuti saat kampanye ini jelas menguntungkan bagi menteri dan kepala daerah yang ingin maju karena tidak perlu berhenti dan kehilangan jabatannya saat ini.
dalam beleid pp no 52 tahun 2023 yang sudah diteken presiden, mewajibkan pejabat setingkat menteri dan kepala daerah untuk cuti selama berkampanye dalam pemilu. 
untuk menteri, mengajukan cuti ke presiden melalui mensesneg. sedangkan gubernur dan wagub mengajukan cuti ke mendagri dengan tembusan ke presiden. 
sedangkan wali kota dan wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati mengajukan cuti ke gubernur dengan tembusan ke mendagri.
bagi menteri dan kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres, cuti diajukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye.
untuk menteri dan kepala daerah yang berstatus anggota parpol dan menjadi tim sukses (timses) juga wajib mengajukan cuti saat kampanye. 
cuti diajukan paling lambat 12 hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye. jatah cuti menteri dan kepala daerah berstatus anggota parpol atau tim sukses untuk kampanye hanya satu hari dalam seminggu.
sedangkan hari libur termasuk hari bebas untuk melakukan kampanye.  koordinator staf khusus presiden, ari dwipayana mengimbau agar seluruh ketentuan yang tercantum dalam pp 53 tersebut dilaksanakan oleh seluruh pihak berkepentingan.
"saya kira kami sudah punya koridor, sudah mengatur soal itu. tinggal melaksanakan, menjalankan. ikuti saja aturan main yang sudah ada. jadi, lihat koridor aturan mainnya, rule of the game-nya seperti apa,"  imbuhnya.
wakil presiden ri ma’ruf amin mengingatkan para menteri jangan sampai mengabaikan tugas negara dalam melayani publik, hanya karena sibuk kampanye.  "saya tentu akan terus mengawal itu, saya akan terus mengawasi," tegasnya.
menteri yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dalam pemilu 2024 atau merupakan kontestan pilpres harus mampu memposisikan diri secara tepat dan tidak menyalahi aturan.
presiden jokowi sendiri menegaskan, tugas sebagai menteri harus diutamakan meskipun menteri terkait akan berkontestasi dalam pemilu 2024. (afi/*)