Nah Loh, Ancaman Penjara Seumur Hidup Menanti Ketua KPK Firli Bahuri. Ini Deretan Pasal yang Menjeratnya!

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Kamis , 23 Nov 2023 - 07:37

Ketua KPK Firli Bahuri, terancam pidana penjara seumur hidup pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Foto : net--

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(Novis)

nah loh, ancaman penjara seumur hidup menanti ketua kpk firli bahuri. ini deretan pasal yang menjeratnya!                            jakarta, sumateraekspres.id - ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk), firli bahuri, resmi menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terhadap syahrul yasin limpo (syl). 
pengumuman status tersangka ini disampaikan oleh direktur reserse kriminal khusus (dirkrimsus) polda metro jaya, kombes ade safri simanjuntak, pada rabu malam sekitar pukul 19.00.
ade safri simanjuntak menjelaskan bahwa hasil gelar perkara memberikan keyakinan kepada penyidik untuk meningkatkan status firli sebagai tersangka. 
firli dihadapkan pada sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi, antara lain pasal 12 e, 12 b.
baca juga:wow, polisi sita uang rp7,4 miliar, tetapkan ketua kpk firli bahuri sebagai tersangka pemerasan syl 
baca juga:gubrak!, ketua kpk firli bahuri ditetapkan tersangka kasus pemerasan eks mentan syahrul yasin limpo
atau pasal 11 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bersamaan dengan pasal 65 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan pada firli adalah penjara seumur hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 12 b ayat 2. 
"di ayat 2 disebutkan, bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat satu, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar," kata ade.
baca juga:alhamdulillah, israel dan hamas sepakat gencatan senjata sementara. ini poin-poin lengkapnya
baca juga:3 rekomendasi serum yang ampuh hilangkan jerawat, murah gais, ga sampe 100 ribuan
sementara, ian iskandar, pengacara firli, menyatakan bahwa kliennya akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
namun, ia tidakmemberikan detail apakah firli akan mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya.
ian menegaskan sikap taat terhadap proses hukum, sambil menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri firli.
"kita ikuti proses hukum. kan status tersangka belum tentu benar di mata hukum,"ujar ian.  
baca juga:apes betul pria gaek ini. ajak kencan cewek, belum sempat salurkan syahwat, eh keburu pindah ke akhirat 
baca juga:3 relawan wni ditangkap pasukan israel, ini penjelasan jubir kemlu ri
ini dia rincian isi pasal yang menjerat firli:
pasal 12 e
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
pasal 12 b
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
baca juga:loker bumn: bulog buka penerimaan karyawan besar-besaran untuk sma hingga s1, penempatan seluruh indonesia
baca juga:loker terkini, pt pos indonesia cari pegawai baru untuk sma smk d3 s1, penempatan seluruh indonesia
(2) pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
pasal 65 kuhp
dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
(2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
(novis)