Jaring Pengaman, Ditolak Buruh, Apindo Kedepankan Dialog Bipartit

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 21 Nov 2023 - 20:57

Ilustrasi tunjangan--

SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih mengatakan, secara filosofis dan normatif, Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ‘jaringan pengaman’.

Penentuan dan penerapannya akan dibuat secara rata-rata. Termasuk kenaikannya tiap tahun.

“Tapi tidak semua sama. Misalnya ada perusahaan yang mampu, mungkin bisa saja naik sampai 5 persen atau lebih,” katanya.

Hal ini berkaitan dengan kondisi sektor usaha, produktivitas yang optimal dan hubungan industrial yang sehat dengan buruh/pekerja.

Untuk itu, Apindo mengedepankan dialog sosial bipatrit di masing-masing perusahaan. "Setelah penetapan UMP 2024 ini, silakan untuk berdialog serta terjadi kesepakatan terkait upah di setiap perusahaan," bebernya.

Menurutnya, Apindo menghargai segala upaya perbaikan dalam peningkatan kesejahteraan buruh dan juga mempertahankan daya saing bisnis.

“Nah, dua hal ini tidak ada rumus sekali jadi. Karena itu, bisa dilakukan dialog sosial bipartit antara perusahaan dan buruh/pekerja,” imbuhnya.

Ia menilai, pengaturan UMP melalui PP 51 tahun 2023 bukti pemerintah makin peka dan responsif atas tuntutan kesejahteraan buruh dan menopang daya saing usaha.

"Ada tiga variabel kunci dalam penentuan upah berdasarkan PP 51/2023 yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi serta indek tertentu,” tambahnya.

Varibel indeks tertentu menjadi variabel krusial dan membutuhkan mekanisme dialog sosial yang sehat di Dewan Pengupahan.

jaring pengaman, ditolak buruh, apindo kedepankan dialog bipartit                            sumateraekspres.id - ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel, sumarjono saragih mengatakan, secara filosofis dan normatif, upah minimum provinsi (ump) merupakan ‘jaringan pengaman’.
penentuan dan penerapannya akan dibuat secara rata-rata. termasuk kenaikannya tiap tahun. 
“tapi tidak semua sama. misalnya ada perusahaan yang mampu, mungkin bisa saja naik sampai 5 persen atau lebih,” katanya.
hal ini berkaitan dengan kondisi sektor usaha, produktivitas yang optimal dan hubungan industrial yang sehat dengan buruh/pekerja. 
untuk itu, apindo mengedepankan dialog sosial bipatrit di masing-masing perusahaan. "setelah penetapan ump 2024 ini, silakan untuk berdialog serta terjadi kesepakatan terkait upah di setiap perusahaan," bebernya.
baca juga:resmi, ump sumsel resmi naik 1,55 persen, ini tiga poin penting yang harus diperhatikan pekerja dan pengusaha
baca juga:nomor 3 tertinggi di sumatera, sah, upah minimum sumsel 2024 rp3.456.874
menurutnya, apindo menghargai segala upaya perbaikan dalam peningkatan kesejahteraan buruh dan juga mempertahankan daya  saing bisnis.
“nah, dua hal ini tidak ada rumus sekali jadi. karena itu, bisa dilakukan dialog sosial bipartit antara perusahaan dan buruh/pekerja,” imbuhnya.
ia menilai, pengaturan ump melalui pp 51 tahun 2023 bukti pemerintah makin peka dan responsif atas tuntutan kesejahteraan buruh dan menopang daya saing usaha.
"ada tiga variabel kunci dalam penentuan upah berdasarkan  pp 51/2023 yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi serta indek tertentu,” tambahnya. 
baca juga:kemenaker akui belum terima laporan, soal upah minimum 2024
baca juga:pekerja akan diupah berdasar output kerja
varibel indeks tertentu menjadi variabel krusial dan membutuhkan mekanisme dialog sosial yang sehat di dewan pengupahan.
“sudah banyak bukti bahwa dialog yang terbuka dan setara dapat menyepakati upah layak dan terbaik sekaligus dapat memacu produktivitas," jelasnya. 
 karena itu, apindo sumsel mendorong bila ada aspirasi dari buruh/pekerja yang ingin kenaikan di atas ump 2024, dilakukan dialog dengan masing-masing perusahaan. “dialog sosial adalah forum strategis antara pengusaha (pemberi kerja) dan buruh (serikat buruh)," pungkasnya. 
terpisah, kasbi sumsel sebagai salah satu organisasi serikat buruh menolak ump 2024 yang sudah ditetapkan kemarin. "dengan kenaikan ump yang tidak sampai 2 persen sama saja pemerintah menambah derita dan menyesengsarakan buruh. saat ini harga-harga bahan kebutuhan pokok sudah lebih dulu naik," cetus humas kasbi sumsel, cerah buana. 
menurutnya, keluarnya pp nomor 51 tahun 2023 sangat mencederai kaum buruh di indonesia. “kami menganggap pemerintah hanya memikirkan unsur pengusaha saja dan terlihat kalau dengan cara ini pemerintah menjalanan praktik politik upah murah,” bebernya.
sejak awal, kasbi menuntut kenaikan ump 2024 sebesar 20 persen. “kami pastikan kasbi sumsel akan turun ke jalan bersama teman-teman dari serikat buruh lainnya,” tambah dia.
penolakan terhadap ump 2024 juga disuarakan ketua kspsi sumsel, abdullah anang. “kami juga menolak pp nomor 51 tahun 2023  serta formula kenaikan ump yang diterapkan sekarang,” tegasnya.
sekretaris dpc kspi oku, husni menyampaikan, sejak awal pihaknya menolak penghitungan ump gunakan pp nomor  51 tahun 2023. "kita berharap bisa lebih tinggi dari rp52.696," tukasnya.(kms/afi/bis/)