13 Poin Kesimpulan MKMK Copot Ketua MK, Anwar Usman Balas dengan 17 Poin Pembelaan

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Rabu , 08 Nov 2023 - 21:27

KONFERENSI PERS: Anwar Usman menggelar konferensi pers, Rabu siang (8/11), terkait pencopotannya sebagai Ketua MK. FOTO: NET--

9. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.

10. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.

11. Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.

12. Permintaan Pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan.

13. Hakim Terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. (*/air)

13 poin kesimpulan mkmk copot ketua mk, anwar usman balas dengan 17 poin pembelaan                            palembang,sumateraekspres.id -  majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk), mencopot anwar usman dari jabatannya sebagai ketua mahkamah konstitusi (mk), selasa (7/11). dengan 13 poin kesimpulannya, mkmk memvonis anwar melanggar etika berat.
sehari setelahnya, anwar usman menggelar konferensi pers atas putusan mkmk tersebut, bertempat di gedung mk, rabu (8/11).
begitu tiba di tempat yang sudah dipersiapkan, adik ipar presiden joko widodo itu mengacungkan 2 jempol tangannya sebelum memulai konferensi pers.
ada 17 poin yang disampaikan anwar usman di hadapan awak media. statemen 1 arah, tanpa memberikan kesempatan tanya jawab.
baca juga:tak batalkan putusan mk, prabowo-gibran aman, mkmk berhentikan ketua mk anwar usman 
baca juga:mkmk putuskan pemberhentian anwar usman, imbas putusan batas usia capres-cawapres
"menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan mkmk, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut," ucapnya memulai statemen, siang kemarin.
berikut 17 poin pernyataan anwar uman yang dibacakannya dalam konferensi pers tersebut:1. sesungguhnya, saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, ada upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek dalam berbagai putusan mk dan putusan mk terakhir, maupun tentang rencana pembentukan mkmk, telah saya dengar jauh sebelum mkmk terbentuk.2. namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzan, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir.3. saya berkeyakinan bahwa tidak ada ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi, tanpa kehendak-nya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu, jauh lebih baik skenario allah swt.
baca juga:politik makin viral, penanda lokasi google maps jadi mahkamah keluarga, ketua mk anwar usman beri jawaban ini
baca juga:anwar usman pimpin sidang putusan batas usia capres maksimal 70 tahun, nasib prabowo?4. sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik allah, sehingga pemberhentian saya sebagai ketua mk tidak sedikitpun membebani diri saya. saya yakin dan percaya, bahwa di balik semua ini, insyaallah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat, dan handai taulan, dan khusus bagi mahkamah konstitusi, nusa dan bangsa.5. namun demikian, wajib bagi saya, untuk meluruskan beberapa hal, agar publik memahami, tentang apa sesungguhnya yang terjadi.6. pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan mkmk, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai ketua mk untuk membentuk majelis kehormatan mk sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku ketua mk.7. kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan mk, dilakukan secara terbuka. hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya majelis kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional.
baca juga:gibran birokrasi
baca juga:prabowo-gibran daftar kpu, megawati pimpin rapat tim pemenangan nasional ganjar-mahfud8. begitu pula halnya tentang putusan majelis kehormatan mk. meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra mk di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. namun, sebagai ketua mk saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses, atau jalannya persidangan majelis kehormatan mk yang tengah berlangsung9. ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat indonesia, bahwa saya, adalah hakim konstitusi yang berasal dari mahkamah agung, yang telah meniti karier sejak 1985. artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah mahkamah agung maupun hakim di mahkamah konstitusi, sejak tahun 2011, dan telah saya jalani tanpa melakukan suatu perbuatan yang tercela. saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas mahkamah agung, juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. 10. keempat, saya menyadari dengan sepenuh hati, ketika menangani perkara puu pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat muatan politiknya. namun, sebagai hakim konstitusi, yang berasal dari hakim karier, saya tetap patuh terhadap asas- asas dan ketentuan hukum yang berlaku. sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan hati nuraninya, maka sesungguhnya, dia sedang menghukum dirinya sendiri. dan, pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun, dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara, sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada allah swt, tuhan yang maha esa. 11. fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara nomor 90/puu-xxi/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum. saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya, di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu.lagipula perkara puu hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. demikian pula dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan, siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak, sebagai presiden dan wakil presiden.
baca juga:prabowo-gibran akan sempurnakan progam jokowi
baca juga:hadiri deklarasi prabowo - gibran, ini kata habib luthfi tentang cawapres gibran !12. dalam penanganan perkara nomor 90/puu-xxi/2023, sebagai hakim karier, saya, tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. terkait dengan isu konflik kepentingan (conflict of interest), sejak era kepemimpinan prof jimly, dalam putusan nomor 004/puu-1/2003, putusan 066/puu-ii/2004, putusan nomor 5/puu- iv/2006 yang membatalkan pengawasan ky terhadap hakim konstitusi, maupun putusan nomor 48/puu-ix/2011, putusan nomor 49/puu- ix/2011 di era kepemimpinan prof mahfud md, putusan nomor 97/puu- xi/2013, putusan nomor 1-2/puu-xii/2014 yang membatalkan perppu mk di era kepemimpinan bapak hamdan zoelva, putusan perkara 53/puu- xiv/2016, putusan nomor 53/puu-xiv/2016 di era kepemimpinan prof arief hidayat.selanjutnya putusan perkara nomor 96/puu-xviii/2020. dalam putusan tersebut, terhadap pengujian pasal 87a karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua mk, meskipun menyangkut persoalan diri saya langsung. namun, saya tetap melakukan dissenting opinion, termasuk kepentingan langsung prof saldi isra dalam pasal 87b terkait usia yang belum memenuhi syarat.13. dengan berbagai yurisprudensi di atas, yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian uu di mahkamah konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum (publik), bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi, atau individual yang bersifat privat. maka, berdasarkan yurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah: apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua mk, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? karena disebabkan adanya tekanan publik, atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96/puu-xviii/2020, demi menyelamatkan diri sendiri?sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri sendiri, karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. bahkan, secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri, dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. karena jika niat saya dan para hakim konstitusi, untuk memutus perkara tersebut, ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh, juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum.
baca juga:profil jimly asshiddiqie, pria kelahiran palembang yang putuskan pemberhentian adik ipar jokowi dari ketua mk
baca juga:politik meja makan jokowi, undang makan siang 3 bakal capres
14. telah berulangkali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat quran dan kisah-kisah di zaman rasulullah, dan para sahabat, tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. namun, fitnah yang keji justru datang kepada saya, bahwa saya dianggap menggunakan dahil agama, untuk kepentingan tertentu. padahal, hal tersebut saya lakukan, karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim, dan berlatar belakang saya, yang merupakan alumni pendidikan guru agama islam.15. saya tidak pernah berkecil hati sedikitpun, terhadap fitnah yang menerpa saya, namun fitnah keji yang menerpa saya, bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan. seorang negarawan, harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang, berbeda halnya dengan politisi yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu, yang sudah menjelang. putusan mk, tidak berlaku untuk saat ini saja, melainkan berlaku untuk seterusnya.16. saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karier selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh fitnah yang keji. tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur, dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. saya tetap yakin, bahwa sebaik-baik skenario manusia, untuk membunuh karakter saya, karier saya, harkat dan derajat serta martabat saya dan keluarga saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah, dibandingkan skenario allah swt, tuhan yang maha esa.17. saya hanya berpasrah diri kepada allah swt, atas fitnah keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu dengan doa, dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan nusa, bangsa dan negara. semoga yang fitnah dan menzalimi saya diampuni allah swt, tuhan yang maha esa.mkmk copot anwar usman dari ketua mk, nilai langgar etik berat

sebelumnya, mkmk menyidangkan terkait konflik kepentingan dalam putusan mk yang mengabulkan soal syarat usia cawapres, selasa (7/11).ketua mkmk jimly asshiddiqie dalam amar putusannya menyatakan anwar usman terbukti melanggar etik berat. anwar usman pun dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya sebagai ketua mk.dalam putusan itu, jimly mengungkapkan 13 poin kesimpulan. 5 i antaranya membeberkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anwar usman.
baca juga: kartika mk
baca juga:info loker bumn: pt pos indonesia cari pegawai lulusan sma smk hingga d3 simak disini syarat dan formasinya
berikut 13 poin kesimpulan mkmk:1. majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan mahkamah konstitusi, in casu putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023.
2. pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) uu 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap uud 1945 oleh mahkamah konstitusi.
3. dalil yang memadankan putusan dkpp terkait dengan keputusan kpu dengan putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang, tidak tepat.
4. majelis kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor (anwar usman) memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90/puu-xxi/2023.
5. majelis kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam rph pengambilan putusan perkara nomor 29/puu-xxi/2023, 51/puu-xxi/2023, dan 55/puu-xxi/2023, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata.
6. hakim terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90/puu-xxi/2023, terbukti melanggar sapta karsa hutama, prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 5 huruf b, dan prinsip integritas, penerapan angka 2.
7. majelis kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan mkmk permanen, sehingga patut dikesampingkan.
8. hakim terlapor sebagai ketua mahkamah konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar sapta karsa hutama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5.
9. hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90/puu-xxi/2023, sehingga melanggar sapta karsa hutama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3.
10. ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di universitas islam sultan agung semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar sapta karsa hutama, prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 4.
11. hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9.
12. permintaan pelapor bem unusia agar tidak mengikutsertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141/puu-xxi/2023 dapat dibenarkan.
13. hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. (*/air)