PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam proses menuju institusi anti-penyuapan. Saat ini dalam proses untuk meraih ISO anti-penyuapan tersebut. 

Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Sumsel Mediheryanto SH MH, Rabu (8/11).  "Sejak 2022 lalu, BKKBN Sumsel sudah menerapkan anti-penyuapan. Saat ini kita sedang proses sertifikasi untuk dapatkan ISO anti-penyuapan," kata Mediheryanto. 

Sebelumnya, kata dia, BKKBN Sumsel telah melaksanakan audit internal sebagai langkah awal sebelum sertifikasi ISO. "Audit internal ini dilakukan BKKBN sendiri, tapi didampingi tim dari Sucofindo," jelasnya. 

Sucofindo memang salah satu yang berkompetensi untuk melakukan audit dan sertifikasi ISO. "Insya Allah mulai besok (9/11) kita mulai sertifikasi. Dilanjutkan 13-14 November," beber Merdiyanto. Nantinya, tim dari Sucofindo akan datang untuk melakukan serangkaian sertikasi.

BACA JUGA:Kepala Desa jadi Kuncinya, BKKBN Ajak Cegah Stunting Mulai dari Hulu

BACA JUGA:Bupati Musi Rawas Raih Penghargaan Tertinggi BKKBN

Menurutnya, ini merupakan tahapan akhir proses sertifikasi dari sistem untuk dapatkan ISO anti-penyuapan. ”Mudah-mudahan, BKKBN Sumsel bisa meraih itu semua,"  tandasnya.

BKKBN telah mempersiapkan semua yang dibutuhkan. "Dalam ISO anti-penyuapan ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat itulah yang kita siapkan. Syarat-syarat itulah yang diaudit," jelasnya 

Setelah ISO didapat, BKKBN Sumsel artinya mendapat pengakuan internasional sebagai lembaga anti-penyuapan. Setahunya, BKKBN di beberapa provinsi lain sudah mengantongi ISO anti-penyuapan ini. 

Pertama kali yang sudah mendapatkan itu BKKBN Jawa Timur. Kemudian disusul oleh BKKBN Bangka Belitung dan Maluku. “Yang bareng dengan kita saat ini ada beberapa BKKBN. Mudah-mudahan semuanya sukses dan kita juga mendapatkan ISO tersebut," pungkasnya.(*/lid/)