JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Saat ini, kepala daerah perlu terus menjaga tingkat inflasi dengan melakukan kerja sama yang erat bersama Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Satgas Pangan di tingkat daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersamaan dengan Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah Periode Ke-3 Tahun 2023.

Acara berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Tito Karnavian menyoroti pentingnya koordinasi antara kepala daerah dan Bulog.

BACA JUGA:24 Tim Siap Tempur, Berikut Hasil Drawing M5 World Championship Mobile Legends 2023. Mana Tim Jagoanmu?

Dia menekankan agar stok yang dimiliki oleh Bulog tidak hanya disimpan, tetapi juga didistribusikan dengan baik.

"Beberapa temuan menunjukkan bahwa stok tidak terdistribusi dengan baik, yang berdampak pada kelangkaan beras dan kenaikan harga,"ujar Tito.

Dalam konteks inflasi, menteri asal Palembang menyampaikan bahwa data menunjukkan bahwa harga barang dan jasa relatif terkendali.

"Inflasi pada Oktober 2023, jika dilihat secara year-on-year, berada pada angka 2,56 persen,"sambungnya.

BACA JUGA:IBRACADABRA Is Back! Gabung AC Milan Lagi, Para Junior Siap-Siap Kena Plonco. Ini Posisi Barunya!

Selain itu, inflasi secara month-to-month mengalami penurunan menjadi 0,17 persen dari 0,19 persen pada bulan sebelumnya.

"Hal ini menandakan bahwa inflasi secara nasional masih dalam batas yang terkendali,"sambungnya.

Namun, angka inflasi di berbagai daerah masih bervariasi, mulai dari yang terendah sekitar 1,1 persen hingga yang tertinggi mencapai 5 persen.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus berupaya mengendalikan inflasi, terutama di daerah-daerah yang mengalami inflasi di atas rerata nasional,"tegasnya.

BACA JUGA:Loker Terkini Lur, BUMN PT Hutama Karya Persero Butuh Karyawan, Lulusan D3 D4 dan S1, Yuk Merapat!

Tito Karnavian juga mendorong kepala daerah untuk berkoordinasi dengan BPS kabupaten/kota, yang memiliki data lengkap terkait inflasi di tingkat lokal.

BPS melakukan analisis angka nasional berdasarkan data yang mereka kumpulkan dari setiap kabupaten/kota.

Dengan berkoordinasi dengan BPS, kepala daerah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat.

"Selain itu, koordinasi dengan BPS sangat penting karena BPS turut mengawasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga ke pasar-pasar dan distributor-distributor,"jelasnya.

BACA JUGA:Pemadaman Listrik Berlanjut, Hari Ini Ada 5 Kecamatan yang Terdampak Pemadaman. Mana Saja?

Tito Karnavian juga mendorong kepala daerah untuk melibatkan Satgas Pangan di daerah masing-masing dalam upaya pengendalian inflasi.

Tito Karnavian berharap agar kepala daerah dapat melaksanakan gerakan pasar murah.

"Terutama di lokasi yang belum mendapatkan perhatian dari Badan Pangan Nasional (Bapanas),"ucapnya.

Selain itu, Badan Pangan siap memberikan bantuan jika diminta, dan lebih baik lagi jika ada kerjasama dalam melaksanakan gerakan pasar murah dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

BACA JUGA:Wow Keren, Inilah Penampakan Rusun ASN yang Bakal Dibangun Kementerian PUPR. Ini Ragam Fasilitasnya!

"Semua langkah ini diambil dalam rangka mengendalikan inflasi di tingkat daerah, yang merupakan upaya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya. (Dody Suryawan)