PRABUMULIH - Terobosan terbaru terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih. Berkantor baru di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Kejaksaan Negeri Prabumulih yang dipimpin Roy Riady SH MH membuka Posko Pelayanan Pemilu.

Kepala Kejari Prabumulih, Roy Riady SH MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Anjasra Karya SH MH mengingatkan, tugas dan fungsi bagi para penyelenggara pemilu serta meminta para calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat dan DPD harus berhati-hati dalam melakukan kampanye dengan tidak melakukan politik uang (money politic). “Kami juga berpesan bagi penyelenggara Pemilu nanti ataupun para komisioner KPU agar tetap bekerja sesuai tupoksi saja,” sebutnya, Kamis (5/1).

Lebih lanjut, mantan Kasi Tindak pidana khusus (Pidsus) Kejari Lahat ini juga menegaskan, bila sampai ketahuan atau dilaporkan, para caleg akan dikenakan dengan sanksi yang berat. "Sanksi tersebut misalnya, dibatalkan sebagai caleg, dan hukuman penjara selama 2 tahun dengan denda Rp24 juta. Begitu pun sanksi bagi para penyelenggara Pemilu 2024," katanya. Dia pun mengingatkan, sudah ada contoh sebelumnya. "Makanya caleg harus berhati-hati jangan sampai melakukan money politik,” tegasnya.

Masih kata Anjas, pihaknya berharap dalam pelaksanaan tahapan Pemilu hingga hari pencoblosan tidak terdapat temuan potensi pelanggaran pada Pemilu 2024 dan masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya dengan tertib, aman dan lancar.

Ditambahkan Anjas, Posko Pelayanan Pemilu 2024 berbeda dengan Posko Pegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang biasanya ada di Bawaslu. "Untuk Posko Pelayanan kita ini berkantor di Kejaksaan, fungsinya lebih kepada meminimalisir Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) selama Pemilu, Berada dibawah Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih "urainya. Pihaknya  berharap adanya peran serta masyarakat untuk melapor jika ada hal yang mengancam selama pelaksanaan pemilu. (chy) (chy)