Yes. Kemnaker Beri Sinyal Upah Minimum Naik. Tapi Hanya Segini

Reporter: mh |

Editor: Martha |

Selasa , 17 Oct 2023 - 12:29

Upah Minimum Provinsi 2024 Dalam Pembahasan, Ada Sinyal Bakal Naik--

Kemudian memperhatikan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan Dewan Pengupahan tiap provinsi dan kabupaten/ kota se-Indonesia.

Ia menjelaskan, KHL disurvei minimal menggunakan 64 komponen.

Dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Mewakili suara para buruh/pekerja, Mirah mengungkapkan kalau setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil.

BACA JUGA:Bikin Iri, Honor Setara UMP

Jauh dari harapan buruh/pekerja. Padahal, aturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Kata Mirah, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 itu, kenaikan upah minimum provinsi 2022 rata-rata hanya 1,09 persen.

Untuk kenaikan upah minimum provinsi 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kenaikan upah minimum provinsi dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan upah minimum provinsi 2023 hanya 7,50 persen.

Padahal, jika berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Tapi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, mekanisme survey KHL hilang.

Formula kenaikan upah minimum provinsi hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Lalu, pada 2021, presiden Jokowi menerbitkan PP 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum.

yes. kemnaker beri sinyal upah minimum naik. tapi hanya segini                            palembang,sumateraekspres.id-sebelum akhir tahun, seperti biasa akan ada pembahasan mengenai upah minimum provinsi (ump).
kalangan serikat pekerja minta kenaikan minimal 15 persen. namun, dari kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) mengisyaratkan tidak sampai sebesar itu.
tapi dipastikan kalau akan ada kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun 2024. 
kabar baik diungkap sekretaris jenderal (sekjen) kemnaker, anwar sanusi di kantor kemnaker. ia mengatakan, saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.
baca juga:perjuangkan nasib pekerja tambang
kata anwar, dengan melihat geliat perekonomian saat ini, sudah sewajarnya ada kenaikan upah minimum." mudah-mudahan saja tidak diprotes pengusaha," ujar anwar. 
namun anwar belum bersedia membeberkan besaran kenaikan upah minimum provinsi 2024.
ia menambahkan, keputusan resmi soal kenaikan upah minimum provinsi tahun depan akan disampaikan pada akhir november 2023 nanti. 
“kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh,” tambahnya.
baca juga:pilihan 10 pekerjaan yang miliki gaji tinggi
diakui anwar, kalau aspirasi dari kalangan buruh/pekerja, minta kenaikan cukup tinggi.  namun, pemerintah tentu akan menghitung dari berbagai pertimbangan. terutama terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
sebelumnya, asosiasi serikat pekerja indonesia (aspek indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 15 persen untuk tahun depan.
tuntutan itu tertuang dalam keterangan tertulis dari presiden aspek indonesia, mirah sumirat, 12 september 2023 lalu.
menurutnya, untuk menentukan besaran tuntutan kenaikan upah minimum provinsi minimal 15 persen itu pihaknya sudah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
baca juga:mogok kerja berakhir, perusahaan setuju penuhi 15 tuntutan pekerja lapangan
kemudian memperhatikan hasil survei kebutuhan hidup layak (khl) yang harus dilakukan dewan pengupahan tiap provinsi dan kabupaten/ kota se-indonesia.
ia menjelaskan, khl disurvei minimal menggunakan 64 komponen.
dasar hukumnya yaitu peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas permenaker nomor 21 tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak.
mewakili suara para buruh/pekerja, mirah mengungkapkan kalau setelah terbitnya peraturan pemerintah (pp) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, kenaikan upah minimum di indonesia menjadi sangat kecil.
baca juga:bikin iri, honor setara ump
jauh dari harapan buruh/pekerja. padahal, aturan turunan dari undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi (mk) ri.
kata mirah, berdasarkan pp nomor 36 tahun 2021 itu, kenaikan upah minimum provinsi 2022 rata-rata hanya 1,09 persen.
untuk kenaikan upah minimum provinsi 2023, kementerian ketenagakerjaan justru menerbitkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.
kenaikan upah minimum provinsi dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. secara rata-rata, kenaikan upah minimum provinsi 2023 hanya 7,50 persen.
baca juga:status asn tapi pppk part time disebut seperti buruh, berikut beda beban kerja dan gajinya dengan pppk full ti
padahal, jika berdasarkan undang undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei khl, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
tapi dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan,  mekanisme survey khl hilang.
formula kenaikan upah minimum provinsi hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.
lalu, pada 2021, presiden jokowi menerbitkan pp 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum.
baca juga:tuntut kenaikan upah
hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. bukan lagi akumulasi keduanya. perubahan formula perhitungan tentu saja berdampak pada makin kecilnya kenaikan upah minimum provinsi.
apalagi ada pembatasan seperti tidak boleh lebih dari 10 persen. “hal ini membuktikan pemerintah tidak berpihak pada pekerja,” imbuhnya. kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan naiknya khl suatu daerah. 
karena itulah, aspek indonesia meminta pemerintah kembali  menetapkan kenaikan upah minimum 2024 menggunakan formula perhitungan berdasarkan uu nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
di mana kenaikan upah minimum mempertimbangkan hasil survei khl, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
baca juga:apindo minta kedepankan mediasi 
terpisah, asosiasi pengusaha indonesia (apindo) mendorong perlunya perbandingan upah antar daerah masuk dalam formula alpha penghitungan upah minimum.
saat ini, formula penghitungan upah minimum berasal dari inflasi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang telah dikalikan dengan alpha.
menurutnya, saat ini upah minimum 2024 sedang dalam pembahasan dewan pengupahan nasional.
“adanya formula baru kita harapkan bisa mengurangi jomplangnya upah antara satu daerah dengan daerah lainnya,” kata ketua bidang ketenagakerjaan asosiasi pengusaha indonesia (apindo), bob azam. (*/)