Dorong Program Kedaulatan Pangan

*Kawal Anggaran lewat Kepala Daerah-Fraksi PDIP di DPRD

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Banyak oleh-oleh yang dibawa pulang jajaran DPD PDI Perjuangan se-Indonesia usai ikuti Rakernas IV PDIP di Jakarta, 29 September-1 Oktober lalu. Tak terkecuali PDI Perjuangan Sumsel.

Petuah dan amanah dari Ketua Umum PDI Perjuangan akan disampaikan kepada seluruh DPC hingga Ranting PDI Perjuangan di Sumsel. Hal itu diungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM,kemarin.

Giri menjelaskan, ada program nasional yang akan diturunkan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan. “Akan dimasukkan dalam anggaran-anggaran yang mendukung kedaulatan pangan oleh fraksi-fraksi PDI Perjuangan yang  kepala daerahnya bukan dari PDI Perjuangan,” bebernya.

Dengan dimasuk ke dalam program, diharapkan ke depan akan dapat meningkatkan produksi pangan, khususnya beras di daerah tersebut. Hal lainnya yang juga akan dilakukan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan mendorong cetak sawah baru. Sehingga produksi beras di satu daerah meningkat dan menjadi surplus.

Lalu, ada penelitian daerah atau wilayah yang bakal menjadi persawahan. Ini untuk meningkatkan produksi padi serta pelindungan lahan pertanian dengan menolak konversi lahan yang subur.  “Jika ada lahan pertanian yang subur, akan kita tola bila mana hendak dijadikan lahan konversi. Apapun bentuknya,” tegas Giri. BACA JUGA : Jokowi Diusulkan jadi Ketum PDI Perjuangan, Lalu Megawati jadi Apa?

Diketahui, Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran telah berakhir, Minggu (1/10) lalu.  Menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Terutama pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia ke depan.

Pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal. Kedua, peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN. Dengan harapan akan  berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya.

“Tentu saja melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen,”  kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Rekomendasi ketiga, konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Rekomendasi keempat yakni keinginan adanya dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan.

Kelima, peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi. Keenam, pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi. Ketujuh, perlunya sinergitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya.