Calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel yang tengah digodok saat ini harus familiar dengan berbagai persoalan di Bumi Sriwijaya. Penegasan itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Sumsel, Dr Husni Thamrin MSi. “Harapan kita semua, harapan masyarakat Sumsel agar Pj Gubernur Sumsel yang ditunjuk merupakan pejabat senior yang mengenal persoalan daerah Sumsel sehingga ke depan bisa ikut mengatasinya,” katanya, tadi malam. Dikatakan, dari beberapa calon Pj yang ada merupakan putra terbaik bangsa dan semua memiliki kompetensi yang baik dan tepat untuk menjadi Pj Gubernur Sumsel. Selain memenuhi syarat administrasi, para calon ini juga rata-rata sudah berpengalaman. Misalnya, Dr Agus Fatoni MSi yang disebut-sebut calon kuat Pj Gubernur Sumsel.

“Dia pejabat senior di Kemendagri, apalagi posisinya sekarang sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah. Tentu familiar dengan persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, termasuk Sumsel,” terangnya.

Namun tidak cukup itu saja, kata Husni, seorang Pj Gubernur Sumsel juga hendaknya mampu menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan baik, bahkan mengalami peningkatan. Tanpa terpengaruh persoalan-persoalan lain seperti pergantian pejabat dan pemilu. “Kesinambungan pembangunan harus tetap dipelihara guna menjaga momentum serta memastikan netralitas ASN, terutama birokrasi daerah dalam pemilu dan pilkada serentak yang akan datang," ujarnya. BACA JUGA : Mengerucut Agus Fatoni Secara esensial, sambung Husni, seorang Gubernur adalah pejabat politik sekaligus pejabat administrasi yang legitimasinya kuat karena diperoleh melalui dua jalur yang terpisah. Legitimasi politik diperoleh melalui kemenangan dalam pilkada serta legitimasi administrasinya diperoleh melalui pengangkatan oleh pemerintah pusat. Demikian juga seyogyanya seorang Pj Gubernur juga merupakan pejabat politik dan administratif walaupun tidak penuh.

"Ibarat gelas berisi air setengah penuh. Karena legitimasi politiknya tidak diperoleh langsung melalui proses pemilu oleh rakyat melainkan melalui proses politik dalam internal pemerintahan. Artinya sudah sepatutnya seorang Pj Gubernur harus mampu menjalankan perannya secara tepat. Bobot administratif hendaknya menjadi fokus utama, dalam arti kinerja memimpin pemerintah daerah menjadi tujuan utama," ujarnya.

Untuk itu, harapannya Pj Gubernur tidak tergoda untuk turut bermain-main ‘politik’ di luar mandat formalnya. “Peran politik Pj adalah menjaga kehidupan politik yang sehat dan demokratis, termasuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 kelak,” pungkas. (iol)