PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Upaya mendorong distribusi LPG 3 kg tepat sasaran tetap menjadi fokus pemda, Pertamina Patra Niaga, dan stakeholder terkait.

Salah satu bentuknya melakukan uji coba pencocokan data dan transaksi digital LPG 3 kg di pangkalan LPG 3 kg, EM Diana Jl Talang Kepuh Kelurahan Gandus, kemarin.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, anggaran subsidi LPG 3 kg oleh pemerintah memang sangat besar mencapai puluhan triliun. Pemprov dan pihak terkait akan terus mendorong agar gas subsidi ini tepat sasaran. Ada empat golongan penerima, yakni masyarakat miskin, usaha kecil, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

"Kalau kita lihat di berita bahwa daerah lain seperti Medan kesulitan gas LPG 3 kg, tapi di Sumsel masih terkendali. Saya apresiasi Pertamina dan Hiswana," ucap dia.

Dikatakan, untuk urusan LPG ini harga mungkin bisa dimaklumi namun yang penting jaminan ketersediaan pasokan.

Sehingga perlu manajemen distribusi dan pengawasan yang baik.

"Sebenarnya yang sulit itu karena banyak yang nakal sehingga tak sesuai peruntukan. Banyak yang mengambil hak orang lain atau bahkan memindahkan isi ke tabung biru," pungkas dia.

Ketua DPD Hiswana Migas, Didi menekankan hal ini bukan membatasi tetapi pendataan terhadap masyarakat yang berhak menerima LPG 3 kg.

"Kami sudah berkoordinasi, ada 7.126 pangkalan atau 90 persen lebih pangkalan yang melakukan pencocokan," tuturnya.

 Ia menyebut pangkalan yang belum masuk ini karena keterbatasan akses atau berada di daerah 3T, seperti di daerah Cenggal atau pesisir.

Tapi ini terus dikoordinasikan dan dilakukan pencocokan sehingga distribusi tepat sasaran.

"Targetnya akhir September selesai pendataan,” cetusnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Zibali Hisbul menuturkan uji coba ini merujuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023.

"Tujuan program ini sebagai upaya pendistribusian LPG subsidi 3 kg yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Pertamina menguji coba skema transaksi pencocokan data digital di pangkalan resmi," ujar Zibali.

Dia menambahkan pencocokan data konsumen rumah tangga dan usaha mikro dilakukan di sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg  tanpa perlu penggunaan smartphone atau gadget milik konsumen.

Sebelumnya pencocokan data konsumen rumah tangga dan usaha mikro dilakukan pada sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg tanpa perlu penggunaan atau memiliki smartphone atau gadget milik konsumen.

pencocokan data disinergikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Jika NIK (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sudah terdata di P3KE dan datanya cocok, konsumen dapat langsung bertransaksi membeli LPG 3 kg di sub penyalur atau pangkalan resmi.

Jika belum terdata dapat mendaftarkan NIK KTP dan KK di sub penyalur atau pangkalan resmi.

"Untuk uji coba saat ini fokus kepada pencocokan dan pendataan konsumen LPG subsidi 3 kg secara digital dengan penyaluran sesuai kuota.

Perubahan hanya pada skema transaksi, terdapat pencatatan dan pengecekan data secara digital terlebih dahulu sebelum bisa bertransaksi," jelasnya.

Pertamina terus bersinergi bersama Pemprov Sumsel dan Hiswana Migas dalam melakukan pengawasan program LPG tepat sasaran dan memberikan sanksi terhadap agen, pangkalan, atau oknum yang melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan LPG bersubsidi.

"Kami mengharapkan agar bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebih serta tidak meniagakan kembali LPG 3 kg. Gunakan LPG nonsubsidi seperti Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg bagi masyarakat mampu," tandasnya. (yun/fad/)