*Penuhi Hunian  Layak bagi Masyarakat

PALEMBANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan Program Sejuta Rumah (PSR) sebagai wujud nyata kehadiran  pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Data Kementerian PUPR, hingga pertengahan Agustus 2023, capaian PSR tercatat sudah tembus 634.132 unit, terdiri dari 559.393 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 74.739 unit rumah non MBR.

“Pada Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI, kami berharap masyarakat bisa menikmati kemerdekaan dengan memiliki dan menikmati hunian lebih layak dan sehat,” ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, akhir pekan lalu.

Dia menerangkan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 merupakan program prorakyat dan harus dilanjutkan mengingat masih banyaknya kebutuhan rumah masyarakat. Program Sejuta Rumah juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa maju lainnya.

“Program Sejuta Rumah merupakan bagian penting untuk Indonesia Maju karena mendorong semua pihak berkolaborasi menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya.

Pihaknya pun meminta peran aktif pemda serta para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti kementerian/lembaga, pengembang perumahan, perbankan, sektor swasta, serta masyarakat dalam pembangunan hunian yang memenuhi syarat-syarat rumah sehat dan layak huni. Pihaknya mendorong peran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dalam proses pendataan pembangunan rumah di daerah. Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur menerangkan hingga 15 Agustus 2023 capaian PSR sudah 634.132 unit. Dari data rekapitulasi pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Direktorat RUK, capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR 250.860 unit, Kementerian/lembaga lainnya 15.784 unit, pemerintah daerah 24.900 unit. Selain itu juga ada pengembang non FLPP 241.599 unit, CSR perumahan 954 unit dan masyarakat 25.296 unit.

“Terakhir berdasarkan data rumah non MBR sebanyak 74.739 unit, terdiri dari pembangunan rumah oleh pengembang 33.131 unit dan masyarakat 41.608 unit. Kami berharap hingga akhir tahun ini jumlah pembangunan rumah bisa terus meningkat lagi mengingat kebutuhan hunian semakin meningkat,” pungkasnya. (dod/fad)