Bayarkan UKT, Terganjal Aturan

PRABUMULIH - Polemik pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) puluhan mahasiswa PEM Akamigas asal Kota Prabumulih terus berlanjut. Minggu (30/7) sore, puluhan mahasiswa bersama orang tua kembali menggelar demo di gedung DPRD Prabumulih. Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM didampingi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan perwakilan anggota DPRD sempat menemui para mahasiswa dan orang tua. "

Terkait pembayaran UKT telah kita anggarkan, namun karena aturan tidak berlaku surut maka tidak bisa kita bayarkan. Kita mau membantu namun tidak mau juga setelah membantu ke depan kita kena masalah," jelas Ridho.

Dikatakan, jika pihaknya telah berupaya dan terus berusaha agar mahasiswa bisa tetap kuliah dan tak dicutikan. Sesuai perjanjian awal, Pemkot Prabumulih membayarkan 25 persen dan itu sudah dilakukan. Sedangkan 75 persen menjadi kewenangan orang tua mahasiswa. Hanya saja, seiring waktu berjalan orang tua mahasiswa mengaku tak sanggup dan meminta Pemkot Prabumulih menanggung seluruh UKT mahasiswa PEM Akamigas gelombang kedua tersebut. "Kita juga telah berupaya meminta ke kementerian agar yang kaya diberikan kemudahan mencicil dan yang miskin digratiskan, kita terus berupaya untuk itu," tegasnya. Ridho menegaskan kejadian seperti inilah yang tidak diinginkan pemerintah sehingga di awal pengiriman mahasiswa, pihaknya telah membuat MoU dengan orang tua dimana pemerintah sanggup 25 persen dan orang tua 75 persen.

"Inilah yang kami takutkan, orang tua menuntut membayar full padahal sudah ada perjanjian 75 persen ditanggung orang tua," keluhnya di hadapan dewan.

Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE MIKom mengaku pernah menganggarkan pembayaran semester 2, 3, 4 dan 5 namun ternyata aturan tidak membolehkan membayar di tahun sebelumnya. "Namun untuk semester 6, 7 dan 8 sudah sepakat dibayar pemerintah 100 persen, untuk yang 2, 3, 4 dan 5 tidak bisa," tegasnya. Secara tersirat, politisi Golkar itu mengaku penganggaran untuk membayar UKT mahasiswa PEM Akamigas itu tidak memungkinkan lagi sehingga tidak ada solusi. "Bersama pemerintah kita terus melakukan solusi, paling tidak agar tidak dikeluarkan dulu dari kampus," tuturnya. Terpisah, H Mat Amin, anggota DPRD Prabumulih meminta pemerintah agar membantu pembayaran uang semester para mahasiswa menggunakan dana Baznas yang merupakan infak sedekah para Pegawai Negeri Sipil jika memang memungkinkan. "Jika memang memungkinkan carikan solusi apakah dari Baznas jika memungkinkan, sehingga mereka ini bisa tetap berkuliah," tukasnya. (chy/)