PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Provinsi Sumsel pada musim kemarau mendapat perhatian DPR RI.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Sadzily menjelaskan pihaknya ingin memastikan sejauh mana kesiapan Pemprov Sumsel melindungi warga dari potensi karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kunjungan ke Kantor BPBD Sumsel ini untuk melihat kesiapan penanggulangan bencana daerah, bagaimana upayanya dan sampai sejauh mana.

Bagaimana peralatan dan sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan bencana, termasuk teknologi modern yang membantu mendeteksi titik-titik panas secara dini,” ujarnya di sela kunjungan.

Diakuinya, wilayah Sumsel belakangan mengalami peningkatan jumlah titik panas beberapa pekan terakhir.

“Karhutla menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat, serta berdampak negatif pada sektor ekonomi,” cetusnya.

Kedua belah pihak mendalam strategi mitigasi dan langkah-langkah pencegahan.

“Komisi VIII akan bekerja sama dengan pemda dan BPBD mengatasi ancaman ini," tegas Ace.

Keputusan melibatkan legislatif dalam penanganan bencana menunjukkan keseriusan pemerintah menghadapi situasi yang semakin mendesak.

Sebagai perwakilan rakyat, Tim Komisi VIII DPR RI berharap kunjungan mereka dapat memberi pemahaman mendalam tentang kondisi di lapangan dan mempercepat langkah penanggulangan yang efektif.

Masyarakat pun diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan dan melaporkan kebakaran yang terjadi secara cepat.

“Semua pihak perlu bersatu demi melindungi hutan dan mengurangi risiko bencana yang dapat merusak kehidupan banyak orang,” bebernya.

Selain itu, kunjungan ini untuk membuka pembangunan kesejahteraan sosial, terutama aspek penanganan stunting.

"Alhamdulillah kalau kita lihat laporan Pemprov Sumsel, upaya mengatasi stunting sudah dilakukan lebih baik.

Dimana asalnya prevalensinya 21,24  persen sudah turun menjadi 18 persen," ungkapnya. Ini menandakan jika pemda serius menangani stunting bisa lebih optimal.

"Kebetulan Komisi 8 sedang membahas UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dengan UU itu maka angka stunting bisa betul-betul ditekan di Indonesia," harapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumsel, H Iriansyah menerangkan Tim Komisi VIII DPR RI melihat kesiapan BPBD menanggulangi bencana dan karhutla.

“Sudah kita sampaikan, ini penting bagi kita semua bagaimana mencegah karhutla. Sudah ada perintah Gubernur Sumsel, bahkan Gubernur sendiri yang menjadi Ketua Umum Satgas.

Dansatgas-nya Komandan Korem 044 Garuda Dempo,” kata dia.

DPR RI sejauh ini akan mengalokasikan dana sehingga anggaran karhutla ke depan cukup.

“Kita juga sudah mengeluarkan semua perlengkapan bencana kebakaran dan lahan. Semuanya sudah kita kirim ke daerah-daerah rawan dan bahaya karhutla.

Semuanya sudah kita siapkan sehingga jika terjadi sewaktu-waktu, peralatan sudah dapat digunakan untuk memadamkan api secara cepat,” pungkasnya. (iol/fad/)