PALEMBANG - Penyerapan anggaran stunting dinilai masih minim, terutama penggunaan anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) kepada keluarga berisiko alami stunting.

Untuk menanggulangi hal itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru,

mengatakan pihaknya akan menggandeng aparat penegak hukum (APH) mengawal penggunaan anggaran tersebut.

"Itu DAK. Informasi yang kita dapat untuk pembelian makanan tambahan, dan lainnya.

Kenapa serapannya kecil sekali, karena masih banyak yang takut dan ragu menggunakannya," kata Deru.

Untuk itu, pihaknya akan coba duduk bersama dengan APH, Kejati, Kejari, dan Polda supaya dapat dimaksimalkan penggunaannya.

“Supaya mereka tak ragu dalam penggunaannya sesuai arahan APH," lanjutnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Medi Heriyanto mengatakan penyerapan anggaran yang dialokasikan Presiden RI untuk PMT masih sangat kecil.

"Dari alokasi sebesar Rp35 miliar dari Presiden untuk Sumsel, saat ini baru terserap Rp200-an juta," katanya.

Berdasarkan informasi, faktor penghambatnya masih banyak yang takut menggunakan anggaran tersebut, terutama pihak puskesmas padahal pemberian makanan tambahan diserahkan ke puskesmas.

"Karenanya nanti kita koordinasikan dengan APH supaya mereka tidak takut belanja dan melakukan pengadaan PMT sesuai SOP pengadaan, sehingga tidak terjerat masalah hukum," ujarnya.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan Sumsel merupakan provinsi tertinggi dalam penurunan angka stunting tahun 2022 yaitu sebesar 6,2 persen.

"Penurunan ini tertinggi di Indonesia, dari 24,8 persen menjadi 18,6 persen," bebernya.

Ia meyakini tahun 2023 stunting Sumsel bakal turun lagi hingga mencapai target nasional 2024 sebesar 14 persen.

"Saat ini yang paling tinggi angka stunting-nya Kabupaten Musi Rawas dan terendah Kota Pagaralam 9 persen," jelasnya.

Karenanya mengejar target pihaknya mengumpulkan tim percepatan penurunan stunting (TPPS), dalam rangka sharing pengalaman.