Pemerintah Minta Prioritaskan Warga Lokal

*Soal Pembangunan PLTU Desa Keban Agung

BATURAJA – Sejumlah elemen warga yang tergabung dalam Petisi Masyarakat OKU melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab OKU. Massa menuntut persoalan serapan tenaga kerja lokal di lokasi membangun PLTU Desa Keban Agung. ‘ ’Selama ini banyak yang direkomendasi mereka yang pro kades menang,”  sebut Arizal, warga Desa Tebing Kampung. Pengunjuk rasa lainnya Toni menuntut adanya kejelasan berapa persen sebetulnya masyarakat lokal yang diserap. ‘’Karena sesuai Perda nomor 5 Tahun 2017, ada hak masyarakat lokal untuk diprioritaskan dalam perusahaan,’’ ujarnya. Lainnya, Heri Jaya Putra menegaskan, hak untuk mendapatkan pekerjaan ini diatur dalam UUD 1945. Dia meminta ada keterbukaan dan transparansi dalam penerimaan tenaga kerja. Baik dari pekerjaan pembangunan hingga proyek selesai dan operasional. “Masyarakat ingin pekerjaan. Kami juga butuh makan,” katanya. Dandi, pendemo lainnya mengatakan, dampak dari proyek penambangan diduga sudah menimbulkan dampak lingkungan. Seperti air Sungai Ogan yang menjadi keruh. Kabid Penyelesaian Hubungan Industrial Disnaker OKU Ipan Saputra mengatakan, saat ini PLTU Keban Agung masih dalam progres proyek. Jadi sifatnya masih sementara. Kabid Penataan dan Penataan Lingkungan DLH OKU, Febri Kuncoro menyampaikan untuk pembangunan PLTU Keban Agung sudah memenuhi persyaratan. Seperti izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan 29 Mei 2019. Selain itu ada advice planning dan izin lainnya. Untuk asumsi adanya pencemaran lingkungan, lanjutnya, tak bisa langsung disebut akibat dari aktivitas tambang atau pembangunan PLTU. ‘’Perlu ada uji sampel dan pemeriksaan labor untuk menyebut apakah ada pencemaran atau tidak,’’ katanya Plt Asisten 1 Setda OKU, Kadarisman SAg MSi akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat. ’’Nantinya akan sampaikan surat yang sifatnya imbauan dalam penerimaan tenaga kerja memprioritaskan warga lokal, khususnya sekitar perusahaan atau lokasi pembangunan PLTU.’’ (bis)