*Masalah Daerah, Presiden Minta Kepala Daerah Lebih Sensitif

SUMSEL - Enam poin penting disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada rakornas dengan gubernur, bupati/wali kota serta forkopimda se-Indonesia di Bogor. Soal inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, kemudahan investasi, birokrasi APBD dan TKDN, perencanaan tata kota, stabilitas politik dan keamanan, serta toleransi umat beragama.

Salah satu penekanan, terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), perekonomian tahun ini diproyeksi tetap melaju positif. Seperti capaian 2022 di atas 5 persen. Bank Indonesia (BI) meyakini ekonomi Sumsel tahun 2023 dapat tumbuh pada rentang 4,72-5,57 persen.

Hal ini berdasarkan berbagai indikator makroekonomi, seperti produk domestic regional bruto (PDRB), inflasi, suku bunga bank acuan (BI rate), dan lain sebagainya. “Triwulan III 2022, Sumsel berhasil tumbuh 5,34 persen secara year on year (yoy),” ujar Kepala BPS Provinsi Sumsel, Ir Zulkipli, kemarin. Baca juga : Pandangan Bos Bank Sumsel Babel Soal Ekonomi 2023, Jaga Kualitas Penyaluran Kredit

Ada empat sektor utama penopang perekonomian (PDRB) Sumsel. Rinciannya, pertambangan dan penggalian sumbangsihnya 25,88 persen. Industri pengolahan 17,72 persen. Pertanian kehutanan dan perikanan 14,11 persen. Terakhir, perdagangan besar eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor 13,48 persen.

Trennya juga membaik. Triwulan II hanya 5,24 persen dan triwulan I di angka 5,15 persen. Secara nasional ssendiri, Indonesia berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen pada triwulan III 2022. “Kami masih sangat optimis jika tahun 2023 Sumsel mampu mengalami pertumbuhan lebih tinggi, ditunjang oleh berbagai sektor unggulan,” lanjutnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel, Nurcahyo Heru Prasetyo menjelaskan, pihaknya meyakini rentang pertumbuhan ekonomi di Bumi Sriwijaya tahun ini di level 4,72-5,57 persen (yoy). “Perkiraan kita tetap tumbuh kuat,” jelasnya. Baca juga : Pandangan Kurmin Halim Mengenai Ekonomi 2023, Sektor Bisnis Akan Membaik

Namun, kenaikan harga pangan dan energi dunia memang telah berdampak pada inflasi pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan di Sumsel didorong inflasi volatile food. Dengan upaya dan komitmen bersama, diharap dapat menahan inflasi komoditas pangan tidak lebih dari 5 persen. “Ini supaya daya beli masyarakat terjaga dan inflasi kembali ke kisaran sasaran 3+1 persen tahun ini,” ujarnya

Secara keseluruhan, untuk inflasi di Sumsel terjaga. Pertumbuhan ekonomi terus membaik, dengan target angka kemiskinan satu digit. Berbagai kemudahan berinvestasi diberikan. Untuk brand daerah, disesuaikan dengan potensi dan cirri khas masing-masing. Dengan ekonomi membaik, harapannya angka stunting menurun.

Untuk stabilitas politik dan keamanan, serta toleransi umat beragama, Sumsel dikenal sebagai salah satu yang rawan konflik. "Semoga rakornas ini dapat memperkuat sinergi kita dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, sehingga terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional," kata Plh Pj Bupati Muba, Musni Wijaya SSos MSi yang juga hadir dalam rakornas kemarin. Baca juga : Rumah Subsidi Bakal Rp160 Jutaan

Wali Kota Lubuk Linggau, H SN Prana Putra Sohe dan jajaran juga ikut rakornas itu. Bupati OKI, H Iskandar SE menyebut, Pemkab OKI komitmen dan siap mengikuti arahan Presiden.

Menurutnya, pesan Presiden sejalan dengan program pembangunan serta visi, misi dan program prioritas Kabupaten OKI. “Mulai dari penurunan kemiskinan, stunting, kemudahan berusaha, reformasi birokrasi, keamanan dan ketertiban masyarakat, semua jadi visi misi kita di OKI,” pungkasnya.

Masalah harga pangan dan inflasi menjadi salah satu bahasan utama dalam rakornas tersebut. Presiden minta semua kepala daerah terus memantau harga barang dan jasa. Utamanya bahan pokok. Dengan begitu, dapat melakukan deteksi dini gejolak yang terjadi.

“Tolong gubernur, bupati, wali kota sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” kata Presiden dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) 2023, di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Untuk beras, Jokowi sudah memperingatkan Bulog masalah ini karena ada 79 daerah yang sudah mengalami harga. Sedangkan telur, ada kenaikan harga di 89 daerah. Juga tomat, di 82 daerah mengalami kenaikan. dan daging ayam ras naik di 75 daerah.

Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah (pemda) karena dapat memicu inflasi. “Misalnya tarif angkutan, tarif PDAM. Hitung betul. Kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa. Tapi sekecil mungkin, jangan sampai naik 100 persen,” pesannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah diminta memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah. “Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan dikendalikan dengan baik. Stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujarnya.

Sudah 448 juta dosis yang disuntikkan. Presiden pun mengibaratkan penanganan pandemi di tanah air bak gaya permainan sepak bola total football. “Semua pontang-panting, lari ke sana kemari, karena kita memang ingin Covid-19 bisa diselesaikan,” bebernya. Baca juga : Pandangan Elysa Thamrin Mengenai Ekonomi 2023, Harus Lebih Hati-Hati

Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022, tumbuh 5,72 persen dan kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2-5,3 persen. Namun, tahun ini harus tetap hati-hati dan waspada karena masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.

“Harus hati-hati, bekerja keras semuanya mendeteksi informasi dan data yang ada di lapangan. Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.

Dalam rakornas itu, Presiden juga nyerempet soal stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024. “Saya minta betul-betul semua bisa menjaga situasi kondusif. Jangan masyarakat kita enjadi korban politik,” ucapnya.

Dengan tegas pula, TNI dan Polri diminta tidak berpolitik praktis. Aparat keamanan harus segera memetakan potensi kerawanan sehingga bisa melakukan antisipasi jika terjadi peristiwa. “Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini,” kata Jokowi.

Di tahun politik ini, seluruh kepala daerah juga dimintanya memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan. Jika ada kejadian sekecil apapun, segera diredakan. Semua kepala daerah juga diminta untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang ada di wilayah masing-masing.

Ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstremnya di atas nasional. Padahal, target pengentasan kemiskinan ekstrem Indonesia pada 2024 mendatang harus berada pada angka 0 persen. Tahun lalu (2022), sisa 2 persen dari 14 provinsi itu yang masih memiliki kemiskinan ekstrem.

"Saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi intervensi apa yang harus dilakukan. Semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," tutupnya. Terkait penurunan angka stunting, kader posyandu diminta terlibat aktif.

Sedangkan untuk investasi, Presiden minta tidak ada upaya mempersulit perizinan. Karena, ini merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. “Semua harus bisa selesai dalam hitungan hari, jangan berbulan-bulan” tegasnya. Baca juga : Cara Resmi Daftar Poligami, Emak-Emak Juga Wajib Baca

Menyinggung soal branding daerah, Jokowi menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri. Tentu saja, berdasarkan potensi dan cirri khas daerah tersebut. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, dengan kolaborasi pusat dan daerah, tingkat inflasi terkendali dengan baik.

Meskipun, Desember 2022 terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman adanya Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 yang diikuti 4.545 peserta itu mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Dibagi dalam empat panel. Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Pembicaranya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

Panel II bahas penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha. Hadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Panel III membahas penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman social. Pembicaranya, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Panel IV dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan. Pembicaranya, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Panglima TNI Yudo Margono. (fad/kur/lid/uni/disway.id)