Nasib Guru Honorer Merana

*Pemda Enggan Tambah Usulan

*Kebutuhan Total 601.174 Formasi, Hanya Terdata 278.102 Formasi

SUMSEL – Kabar kurang baik guru honorer yang berharap perbaikan nasib lewat penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah pusat sudah menyiapkan kuota 601.174 formasi untuk tenaga pendidik. Tapi, total usulan dari semua pemerintah daerah (pemda) hanya 278.102 formasi. Lebih sedikit dari sepertiga kebutuhan. Meski waktu pengusulan formasi sudah diperpanjang hingga kemarin (25/6). Tapi pemda seperti tak tersentuh. Semua enggan untuk menambah jumlah usulan PPPK guru. Hal ini mendapat respon dari para guru honorer di Sumsel. “Kalau kondisinya seperti ini, jelas tidak sinkron pemerintah pusat dan daerah. Kami para guru juga yang jadi korban. Merana jadinya,” ujar Diah, salah seorang guru honorer, kemarin (25/6). BACA JUGA : Program Guru Penggerak Angkatan 10 Dibuka, Berikut Daftar Guru yang Berhak Mengikuti Seleksinya Menurutnya, pemda yang tidak mau menambah usulan membuktikan tidak peduli dengan nasib para guru honorer. “Bohong besar janji akan memperjuangkan nasib kami. Ingat, tahun depan mau pileg dan pilkada,” cetusnya. Ketua Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 Palembang, Tri Ardiansyah Putra, menegaskan, pihaknya sangat menyangkan kalau benar pemda enggan mengusulkan tambahan untuk PPPK guru. “Sebab, November 2023, rencananya penghapusan honorer,” ujarnya. Lewat penerimaan PPPK inilah sebenarnya pemda bisa membantu semua honorer yang belum jadi PPPK. Apalagi, guru beberapa mata pelajaran memang masih kekurangan. BACA JUGA : Bocor! Inilah Ciri-Ciri Anda Lolos Seleksi PPG Daljab 2023 Soal alasan gaji, Tri mengatakan, untuk gaji PPPK sudah dianggarkan pusat lewat DAU. dalam bundelan, termasuk tunjangan lain-lain. Satu paket.

“Karena itu, kami harap pemda bisa merevisi usulan. Bahkan kalau bisa, usulan juga formasi untuk tendik lain seperti penjaga sekolah, operator dan sebagainya. Soal diterima atau tidak, itu terserah KemenPAN-RB,” tukasnya.

Kepala BKPSDM Ogan Ilir, H Wilson Efendi menegaskan, pihaknya tidak akan menambah usulan PPPK guru. “Kita sudah rapat dengan Kemendikbud, Kemenkeu dan KemenPAN-RB. Usul kita sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia,” ungkapnya, kemarin. Dengan begitu, tidak perlu mengajukan usulan tambahan. “Karena menimbang dan menyesuaikan kemampuan juga dengan keuangan pemda,” imbuhnya. Jumlah usulan dari Ogan Ilir 305 fomasi untuk guru. Kalau total, 1.000 usulan PPPK. Pemkab Oku juga memastikan tidak akan menambah jumlah usulan PPPK. Termasuk guru. “Usulan untuk PPPK tahun ini total dari kita 2.160 orang,” kata Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili, melalui Kabid Pengadaan Penilaian Kerja Pemberhentian dan Informasi, Hj Ari Susanti SH MH. Rinciannya, guru 1.160 orang, tenaga kesehatan 851 orang, dan tenaga teknis 149 orang. “Jumlah itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari PPPK,” ujarnya.