PALEMBANG - Banyak pasien persalinan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengaku puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan faskes (fasilitas kesehatan) karena selama proses persalinan, baik secara normal maupun melalui operasi cesar mereka dilayani dengan baik. Pasien persalinan peserta JKN benar-benar terbantu dengan adanya layanan kesehatan, mulai dari perawatan saat hamil, tindakan proses melahirkan, opname pascamelahirkan, hingga pasien benar-benar dinyatakan pulih.

Salah satunya dirasakan Narsilawati (33), peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ditemui di salah satu rumah sakit (RS), dia menceritakan pengalamanannya menggunakan Kartu JKN guna mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa iur biaya.

“Pelayanan pihak RS kepada pasien JKN sangat baik. Tak ada perbedaan dengan pasien umum lainnya. Ini kehamilan anak kedua saya. Setelah melakukan rawat jalan beberapa kali, saya dinyatakan harus menjalani rawat inap karena kondisi kandungan yang perlu penanganan lanjutan. Tak hanya saat ini, kerap kali saya menggunakan Kartu JKN,” ungkapnya, kemarin.

Ketika menggunakan Kartu JKN, misalnya saat lahiran anak pertama dengan operasi cesar menggunakan Kartu JKN, tidak ada kesulitan dalam penggunaannya. Asalkan sesuai prosedur semua cepat, proses persalinan berjalan lancar, dan tanpa dipungut biaya sepeserpun. “Awalnya saya tidak percaya, kalau seluruh biaya persalinan ditanggung BPJS Kesehatan. Ternyata memang benar, saya tidak mengeluarkan biaya sepeserpun, mulai dari operasi, biaya kamar, hingga obat-obatan sama halnya dengan perawatan kehamilan yang saya lakukan sekarang,” katanya.

Narsilawati mengungkapkan selama kehamilan memang rutin mengonsultasikan kandungannya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempatnya terdaftar untuk mengetahui kondisi janin. “Saya merasa nyaman melakukan kontrol karena pelayanannya sangat baik,” tuturnya.

Beruntungnya dia mendapat Kartu JKN dari pemerintah sehingga tak perlu memikirkan biaya pelayanan kesehatan. “Ada banyak keuntungan menjadi peserta JKN, pesan saya buat calon ibu-ibu mari bergabung menjadi peserta JKN demi kelancaran proses kelahiran sang buah hati. Saya berharap masyarakat semakin percaya dan ikut serta mendukung Program JKN demi keberlangsungan program ini," tutupnya.

Sementara, cakupan UHC (Universal Health Coverage) BPJS Kesehatan Sumsel sudah mencapai 88,05 persen atau 7.542.402 jiwa dari jumlah penduduk Sumsel sebanyak 8.490.335 jiwa. Ditarget, sesuai RPJMN 2020–2024, UHC tuntas 2024 dengan proporsi penduduk tercakup program jaminan sosial 98 persen. “Kami terus berupaya meng-cover seluruh masyarakat masuk JKN-KIS, baik secara mandiri, melalui lembaga/badan usaha, atau PBI APBN/APBD,” ujar Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Sumsel, Didin Budi Cahyono, kemarin.

Pihaknya juga berusaha menjangkau masyarakat sampai daerah pelosok. “Kami punya Program MCS (Mobile Customs Service) jemput bola yang melayani pendaftaran JKN-KIS, perbaikan data, maupun informasi dan pengaduan. Untuk pelayanan kesehatan ke masyarakat, kami telah bekerja sama dengan para dokter dan faskes,” terangnya.

Total saat ini BPJS Kesehatan memiliki 858 FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) sebanyak 78 faskes seperti RS-RS di Provinsi Sumsel. “Kami memberikan pelayanan terbaik ke peserta, seperti adanya antrean online di faskes, pelaksanaan skrining riwayat kesehatan, konsultasi dokter melalui Mobile JKN, hingga info ketersediaan tempat tidur,” bebernya. (fad)