Pemerintah mengklaim, penentuan alokasi jumlah pupuk subsidi berdasarkan data petani yang membutuhkan. Nyatanya, di lapangan masih banyak keluhan petani yang tak mendapatkan pupuk subsidi. “Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu.

Tapi, di lapangan masih banyak yang petani teriak, Pak pupuk tidak ada,” ungkap Presiden Jokowi. Rasa kesal dengan amburadulnya data pertanian ini diluapkan presiden saat membuka pencanangan Sensus Pertanian 2023 belum lama ini. Jokowi mengungkapkan, ada penyebab pupuk subsidi tak sampai ke petani. Pertama, bisa saja pasokannya berkurang. Kedua, distribusinya tidak benar.

Soal Sensus Pertanian, Jokowi mendukung penuh untuk dilakukan. Malah kalau bisa, jangan 10 tahun sekali. Kalau bisa dilakukan 5 tahun. Supaya data yang didapatkan makin akurat mengimbangi perkembangan dinamika di lapangan. “10 tahun lalu menurut saya kelamaan. Keputusan berubah tiap tahun, tapi masih pakai data 10 tahun lalu. Harusnya ini tiap 5 tahun lah,” tandasnya. Yang paling penting, bagaimana pemerintah pusat bisa memutuskan sebuah kebijakan dengan data akutat, paling update dan terkini. (*/mh)