*Bisa Daftar ke Dinsos/Dinkes

*Pemda Cover Pengobatan Warga Miskin

SUMSEL – Nasib warga miskin harus dapat perhatian ekstra. Terutama dari pemerintah daerah (pemda). Jangan sampai kesulitan seperti Reyna Aprilia Permata Ratu (2). Usai jalani operasi kepala di RSUP dr Mohammad Hoesin, keluarganya tak mampu bayar biaya perawatan Rp40 juta.

Hanya karena statusnya bukan peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatannya tak tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski sudah 9 tahun program JKN berjalan, tapi masih banyak warga Sumsel yang belum punya jaminan kesehatan (Jamkes). Kalau sakit, mereka dipastikan bingung dan kesulitan dengan biaya pengobatan yang mahal.

Beberapa daerah memang mengklaim sudah UHC (Universal Health Coverage). Tapi belum banyak yang full tercover 100 persen. Seperti  di Kabupaten OKI. Jumlah warga yang tercover BPJS Kesehatan saat ini 668.057 jiwa atau 88,43 persen dari total penduduk OKI.

Artinya, masih ada 11,57 persen yang belum. Termasuklah Aprilia, bocah malang yang jauh dari rumah kakeknya. BACA JUGA : Ketua RT/RW Harus Aktif

“Kami terus mendorong  masyarakat yang mampu untuk  mendaftar menjadi peserta BPJS secara mandiri sehingga kita bisa mencapai 95 persen/UHC,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) OKI, Iwan Setiawan SKM MKes, kemarin.

Di Empat Lawang bahkan lebih rendah lagi. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan per 2022 lalu baru 68,46 persen. Jauh dari target 98 persen. Dinkes berupaya melakukan pendekatan supaya warga yang belum punya jaminan kesehatan bisa tercover BPJS Kesehatan.

Salah satunya dengan sosialisasi ke perusahaan yang ada di Empat Lawang.

"Kita tekankan, karyawan harus diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan. Beban yang selama ini ditanggung APBD atau APBN harus ditanggung oleh perusahaan. Supaya warga yang lain yang belum terdaftar bisa tercover BPJS Kesehatan dengan pembiayaan pemerintah," kata Kabid Pelayanan dan SDM Dinkes Empat Lawang, Joni Verdi.