MURATARA-Legislatif dan eksekutif di kabupaten Muratara gelar Rapat Paripurna, Rapat paripurna dilaksanakan di kantor DPRD Muratara, Selasa (16/5) sekitar pukul 11.30 WIB, dengan agenda mendengarkan penyampaian dan penjelasan bupati, terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022.

Bupati Muratara H Devi Suhartoni menegaskan, Paripurna ini merupakan siklus rutin dalam melaksanakan transfarasi dan akuntabel penyampaian informasi laporan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Ada 7 point Raperda pelaksanaan APBD 2022, diantaranya realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, oprasional, perubahan ekuitas, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

"Untuk PAD Muratara Rp49 milyar, pendapatan transfer daerah Rp939 milyar, pendapatan sah lain lain Rp31 milyar  total Pendapatan daerah Rp989 Milyar," ucapnya.

Untuk, belanja langsung Rp612 milyar, belanja tak langsung Rp231 milyar, belanja barang dan jasa Rp275 milyar. "Ada kendala serapan tidak terserap, seperti realisasi gedung perpustakaan bantuan provinsi dan banyaknya pegawai purna bakti sehingg serapan tidak maksimal," bebernya.

Adapun program yang telah dilaksanakan di 2022, seperti Program anak lahir dapat akta, kk baru dan KIA. Tenaga kesehaan turun langsung kedesa desa, medikal chekup di RSUd seluruh perusahaan.

"Rumah sakit masih banyak kekurangan fasilitas, gedung banyak alami kerusakan dan kurang maksimal," catat Bupati. Program bidang pendidikan, seperti pembagian seragam sekolah gratis, bantuan lansia 1200 jiwa dan amal kematian. Pemberian bantuan UMKM, pembukaan lahanbter lantar 70 hektar, bantuan rumah tidak layak huni, 1.363 unit, sembako murah 42 ribu paket.

"Saya informasikan tanggal 20 nanti ada pemberian sertifikat tanah gratis kerjasama Pemerintah dengan BPN. Lita harap seluruh anggota DPRD Muratara ikut partisipasi dalam pembagian sertifikat tanah gratis tersebut," timpalnya.

Bupati juga menegaskan, saat ini Kabupaten Muratara memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan. Konektivitas akses warga dari Desa menuju kecamatan, dari Kecamatan menuju ibu kota kabupaten Muratara, dan dari ke camatan ke kecamatan di Muratara.

"Di 2023-2024 program pembangun infrastruktur dasar, akan terus kita tingkatkan. Sehingga mobilisasi masyarakat di Muratara, bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat merasa nyaman beraktivitas," tutupnya.

Sementara itu, tanggapan sejumlah fraksi mayoritas menyetujui penyampaian laporan keuangan bupatim namun ada sejumlah catatan yang disampaikan.

Seperti tanggapan fraksi KPK yang disampaikan Hermansyah Syamsiar, yang meminta adanya ferifikasi terhadap calon Kepala Sekolah. Dari Fraksi PBB Suyadi menyampaikan, jika harus ada evaluasi terhadap kasus kecelakaan mobil ambulance Puskesmas Muara Kulam, untuk fraksi Nasaki yang disampaikan Masturoh menyampaikan, soal ruangan ICU di RSUD Rupit yang kurang maksimal.(zul)