*Kontrak Pra-Akselerasi Awal Tahun

PALEMBANG - Ditjen Perbendaharaan mengingatkan agar pemda segera merealisasikan belanja daerah. Itu supaya terjadi percepatan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi.

“Pemda harus merealiasasikan belanja daerah sesuai proporsinya,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, kemarin (14/5).

Menurut Lydia, pola belanja yang baik menentukan kualitas dari output dan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian. Namun nyatanya hingga kini pola belanja di pemda masih menumpuk di akhir tahun. BACA JUGA : Parade Budaya Pamer Baju Adat

“Ada beberapa faktor belanjanya masih menumpuk di akhir tahun, seperti adanya kebijakan TKDN yang mulai diimplementasikan pada 2022 menjadi isu dalam pelak-sanaan belanja barang dan jasa,” tegasnya.

Lalu pengadaan barang/jasa membutuhkan waktu lama terutama dalam proses lelang. Pengadaan barang/jasa (PBJ) tertentu yang tidak dapat diakselerasi karena menunggu pedoman atau juknisnya terbit.

 Kemudian pengadaan barang/jasa dengan proses lelang yang dilakukan secara terpusat pada bebe-rapa kementerian/lembaga. “Akibat atau dampak dari belanja yang menumpuk di akhir tahun, manfaat belanja tidak sesuai dengan momen-tum perekonomian, sehingga laju perekonomian menjadi tidak optimal.  

Kemudian kualitas belanja negara juga menjadi kurang optimal,” ungkapnya. Untuk itu ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan, seperti melakukan inventarisasi data kegiatan yang memerlukan proses PBJ dan perlu dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

Lalu mengakselerasi belanja di awal tahun ini dengan mekanisme kontrak pra, melakukan percepatan belanja modal bernilai di bawah Rp200 juta pada triwulan I. Kemudian meningkatkan koordinasi terkait pedoman/juknis PBJ untuk dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran dimulai.

“Nah cara meng-push di awal kalau belanja pemerintah pusat itu dipatok dengan kinerja. Artinya setiap triwulan itu proporsi belanjanya diberikan target,” ungkapnya. Masih kata Lydia, jika target tidak tercapai otomatis mempengaruhi raport, istilahnya kinerja yang performance dari kementerian lembaga itu. Dimana performa itu dilihat secara struktur sampai level pusat. “Belanja daerah yang idealnya berkualitas sehinggs berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sementara untuk belanja daerah cara menge-push-nya melalui kebijakan terbaru, yaitu berkaitan dengan treasury deposit facility. Dimana jika simpanan pemerintah di bank lebih besar dari 20 persen kebutuhan setiap bulan, maka alokasi beberapa transfer berikutnya pemerintah pusat membantu menyimpankan. “Jadi nantinya tidak langsung ditransfer, dengan harapan Pemda segera mengakselerasi atau menyegerakan belanjanya. Supaya bisa langsung ditransfer ke Pemda,” katanya. (yun/fad)