*Jembatani Guru Honorer Ngadu ke Pusat 

PALEMBANG – Beberapa guru honorer harus menelan pil pahit karena tak bisa meneruskan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Ini lantaran ijazah mereka tidak linier. Untuk itu, PGRI Sumatera Selatan (Sumsel) pun akan berupaya menjembatani persoalan ini ke Pemerintah Pusat, sehingga mereka tetap bisa diakomodir.

      Ketua PGRI Sumsel, H Ahmad Zulinto SPd MM menjelaskan ada sebanyak 117 guru honorer yang tidak bisa melanjutkan mengikuti seleksi PPPK 2023. "Persoalannya karena ijazah mereka tidak linier," ujarnya kepada Sumatera Ekspres, kemarin (14/1). Untuk itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan guru honorer calon PPPK yang tidak bisa lanjut tersebut.

"Kita jadwalkan ulang,  karena pada pertemuan sebelumnya hanya sekitar setengah guru honorer yang dapat menghadiri," ungkapnya. Dikatakan, apa pun yang menjadi keluhan guru honorer nantinya akan disampaikan PGRI ke Pemerintah Pusat, supaya semua guru honorer dapat diangkat menjadi PPPK.

Menurut Zulinto, pihaknya pun akan turun langsung ke seluruh kabupaten/kota di Sumsel untuk melakukan pembinaan organisasi di seluruh bidang  tahun 2023 ini. "Saya berharap seluruh kepala dinas  dan kepala sekolah jangan memberhentikan mereka (guru honorer, red), tetapi carikan solusinya apalagi di tengah isu honorer mau dihapus tahun 2023. Saya berharap kepala dinas dan kepala sekolah dapat bijaksana dalam mengurusi para guru honorer yang tidak bisa lanjut PPPK ini,” paparnya.

Dia juga meminta kepada guru honorer yang belum bisa lanjut PPPK memiliki keseriusan apabila memang tidak bisa melanjutkan seleksi. “Ayo bersama-sama mencari solusi dan bersungguh-sungguh. Semua harus serius, supaya persoalan ini tuntas,” tuturnya.

Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer-Non Kategori (FKGTH-NK) Kota Palembang, David Saputra, MPd mengimbau agar para honorer tidak resah.

"Saya kira Pemerintah Pusat juga sudah komitmen menyelesaikan semua honorer menjadi PPPK. Mari kita berjuang bersama-sama dan tetap semangat memajukan dunia pendidikan dan mendidik anak bangsa," ucapnya. Saat ini memang lebih dari 100 guru honorer belum bisa ikut seleksi karena terkendala beda bidang studi dan kebanyakan bahasa Inggris.

“Kami dari forum sedang memperjuangkan temen-teman supaya tahun 2023 ini dikeluarkan formasi untuknya. Karena kasihan teman-teman yang sudah mengajar puluhan tahun, tapi tidak bisa ikut seleksi PPPK," tandasnya. Diketahui rangkaian seleksi hingga penetapan nomor induk PPPK sudah dilaksanakan sejak Desember 2022 hingga Juni 2023 mendatang, berdasarkan jadwal yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Rinciannya pengumuman seleksi mulai 20 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023, sedangkan masa pendaftaran tenaga teknis PPPK pada 21 Desember 2022-6 Januari 2023. MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan proses seleksi dilakukan secara terpusat dan transparan. Ia mengingatkan pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mencermati syarat masing-masing formasi. “Informasi resmi hanya diumumkan melalui portal resmi instansi berwenang. Peserta diharap berhati-hati terhadap berita bohong atau hoaks,” pungkasnya. (nni/fad/)