Ketika Uang Menjadi Emisi: Memahami “Financed Emission” di Balik Dunia Keuangan

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 17 Nov 2025 - 19:31

Inten Meutia, Dosen Fakultas Ekonomi UNSRI, Direktur Center for Sustainability Literacy -FOTO: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Pernahkah Anda berpikir bahwa bank, asuransi, atau lembaga investasi juga bisa “menghasilkan” emisi karbon, bahkan tanpa memiliki pabrik atau membakar bahan bakar fosil?

Fenomena inilah yang kini dikenal dengan istilah financed emission, emisi gas rumah kaca yang diatribusikan pada lembaga keuangan akibat kegiatan pembiayaan dan investasinya kepada sektor-sektor yang menghasilkan emisi tinggi.

Uang yang Membakar Bumi

Secara sederhana, setiap rupiah atau dolar yang dipinjamkan bank kepada industri batu bara, minyak, atau semen, sebenarnya turut menyumbang pada meningkatnya emisi karbon global.

Meskipun lembaga keuangan itu sendiri tidak memproduksi CO₂ secara langsung, uang yang mereka salurkan menjadi “bahan bakar” bagi aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak iklim.

Dalam laporan Net Zero Banking Alliance (NZBA), diperkirakan lebih dari 70% jejak karbon lembaga keuangan berasal dari portofolio pembiayaannya, bukan dari kantor atau operasionalnya sendiri.

Artinya, sektor keuangan memegang peran besar — sekaligus tanggung jawab moral — dalam menentukan arah transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Mengapa Financed Emission Penting?

Selama ini, kebijakan pengurangan emisi lebih sering menyasar sektor energi, transportasi, dan industri berat. Namun, tanpa mengubah arah pembiayaan, upaya itu seperti menimba air di kapal bocor.

Uang yang mengalir ke sektor kotor akan terus memperkuat ketergantungan pada ekonomi karbon. Inilah sebabnya mengapa lembaga keuangan dunia, termasuk bank-bank besar di Asia dan Indonesia, mulai diwajibkan untuk mengukur dan melaporkan financed emission mereka.

Standar internasional seperti Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) telah mengembangkan metodologi untuk menghitung seberapa besar emisi yang “ditanggung” oleh lembaga keuangan dari aktivitas kliennya.

Data Global dan Indonesia: Realitas yang Mengejutkan

ketika uang menjadi emisi: memahami “financed emission” di balik dunia keuangan                            sumateraekspres.id - pernahkah anda berpikir bahwa bank, asuransi, atau lembaga investasi juga bisa “menghasilkan” emisi karbon, bahkan tanpa memiliki pabrik atau membakar bahan bakar fosil?
fenomena inilah yang kini dikenal dengan istilah financed emission, emisi gas rumah kaca yang diatribusikan pada lembaga keuangan akibat kegiatan pembiayaan dan investasinya kepada sektor-sektor yang menghasilkan emisi tinggi.
baca juga:bahan bakar ramah lingkungan, pangkas emisi karbon, minyak jelantah jadi bahan baku bahan bakar pesawat
baca juga:pgn terus turunkan emisi karbon, capai 24.861 ton co ze, langkah nyata menuju energi bersih nasional
uang yang membakar bumi
secara sederhana, setiap rupiah atau dolar yang dipinjamkan bank kepada industri batu bara, minyak, atau semen, sebenarnya turut menyumbang pada meningkatnya emisi karbon global.
meskipun lembaga keuangan itu sendiri tidak memproduksi co₂ secara langsung, uang yang mereka salurkan menjadi “bahan bakar” bagi aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak iklim.
dalam laporan net zero banking alliance (nzba), diperkirakan lebih dari 70% jejak karbon lembaga keuangan berasal dari portofolio pembiayaannya, bukan dari kantor atau operasionalnya sendiri.
artinya, sektor keuangan memegang peran besar — sekaligus tanggung jawab moral — dalam menentukan arah transisi menuju ekonomi rendah karbon.
mengapa financed emission penting?
selama ini, kebijakan pengurangan emisi lebih sering menyasar sektor energi, transportasi, dan industri berat. namun, tanpa mengubah arah pembiayaan, upaya itu seperti menimba air di kapal bocor.
uang yang mengalir ke sektor kotor akan terus memperkuat ketergantungan pada ekonomi karbon. inilah sebabnya mengapa lembaga keuangan dunia,  termasuk bank-bank besar di asia dan indonesia, mulai diwajibkan untuk mengukur dan melaporkan financed emission mereka.
standar internasional seperti partnership for carbon accounting financials (pcaf) telah mengembangkan metodologi untuk menghitung seberapa besar emisi yang “ditanggung” oleh lembaga keuangan dari aktivitas kliennya.
data global dan indonesia: realitas yang mengejutkan
secara global, laporan oleh kelompok advokasi mengungkap bahwa bank-bank terbesar di dunia pada 2024 telah menyalurkan sekitar us$ 869 miliar kepada perusahaan energi fosil — naik us$ 162 miliar dari tahun sebelumnya.
hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak bank menyatakan komitmen menuju “net zero”, realitas pembiayaan masih jauh dari ideal.
di indonesia, data menunjukkan masih dominannya pembiayaan bank terhadap energi fosil. riset oleh centre for research on energy & clean air (cerah) dan mitranya mengungkap bahwa enam dari dua belas bank yang mengklaim mendukung transisi energi, ternyata masih membiayai perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada batu bara melalui anak usaha mereka.
selain itu, dari 2016–2022, rata-rata porsi pembiayaan perbankan indonesia untuk energi fosil mencapai sekitar 95%, sedangkan untuk energi terbarukan masih sangat kecil.
riset lain menunjukkan bahwa sektor keuangan di indonesia dari tahun 2015 hingga 2021 hanya berkontribusi sekitar us$ 41,7 miliar terhadap investasi yang “selaras iklim”,  baru sekitar 15% dari total kebutuhan investasi untuk mencapai target iklim nasional.
jika arah pembiayaan tidak segera diubah, transisi energi bersih hanya akan menjadi jargon.
bank dan lembaga keuangan perlu menyusun peta jalan dekarbonisasi portofolio, misalnya dengan memperbanyak investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, dan ekonomi sirkular.
beberapa bank besar di indonesia telah mulai menerapkan kebijakan green financing. namun, langkah-langkah ini masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mencakup kewajiban penghitungan financed emission secara menyeluruh.
implikasi bagi dunia usaha dan pemerintah
bagi perusahaan, meningkatnya tekanan dari lembaga keuangan berarti satu hal: bisnis yang tidak ramah lingkungan akan makin sulit mendapatkan pembiayaan.
bank akan mulai menilai tidak hanya kinerja finansial, tetapi juga risiko iklim dan reputasi dari setiap debitur.
untuk itu, dunia usaha perlu segera beradaptasi, menurunkan emisi, mengadopsi energi bersih, meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan transparansi pelaporan emisi.
bagi pemerintah, fenomena financed emissions menegaskan bahwa regulasi dan insentif sektor keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan iklim.
jika pemerintah hanya fokus pada pengaturan pabrik dan kendaraan, tanpa menyentuh aliran modal, maka transisi ke ekonomi rendah karbon akan sangat terhambat.
dalam konteks indonesia, dengan target nasional untuk menurunkan emisi dan aspirasi “net zero” pada 2060 atau lebih cepat, perubahan arah pembiayaan ke sektor hijau menjadi elemen strategis.
menata ulang arah uang
financed emission mengingatkan kita bahwa setiap keputusan keuangan adalah keputusan iklim. ketika uang mengalir ke arah yang salah, iklim global ikut terbakar.
sebaliknya, ketika modal diarahkan pada ekonomi hijau, dunia punya peluang nyata untuk menahan laju pemanasan bumi.
kini saatnya lembaga keuangan di indonesia mengambil peran lebih berani, tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjadi agen perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan.
karena pada akhirnya, keberlanjutan bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, tetapi juga menyelamatkan nilai ekonomi itu sendiri.
baca juga:dorong ekonomi hijau, kembangkan budidaya lebah trigona 
baca juga:ekonomi hijau 2025: indonesia pacu pasar karbon digital, potensi bisnis capai triliunan rupiah
financed emission adalah konsep baru dalam tata kelola keberlanjutan keuangan. namun, dampaknya sangat nyata.
mengubah arah pembiayaan berarti mengubah arah masa depan. uang tidak netral; ia membawa konsekuensi bagi iklim, lingkungan, dan generasi berikutnya.(*)