Beropini di Era Digital: Kebebasan yang Semakin Bising atau Tanggung Jawab yang Semakin Tipis?

Reporter: Ayu Rahmawati |

Editor: Regita |

Selasa , 09 Dec 2025 - 13:33

Kebebasan berpendapat di era digital semakin luas, namun tanggung jawab makin menipis. Literasi digital dan etika menjadi kunci agar ruang publik tetap sehat.-Foto : Gemini AI-

Akibatnya, muncul ketegangan antara kebutuhan menjaga ketertiban dan perlindungan kebebasan sipil.

Namun sehebat apapun regulasi, tanggung jawab utama tetap berada di tangan individu.

Literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran etis adalah fondasi yang tidak bisa digantikan oleh hukum. Tanpa itu, kebebasan akan terus menjadi bising dan tanggung jawab akan terus menipis.

Pada akhirnya, tantangan terbesar di era digital bukanlah bagaimana membuat semua orang bisa berbicara, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran agar setiap suara yang keluar mampu membangun, bukan merusak.

Jika kebebasan hanya menghasilkan kebisingan, maka yang kita perlukan bukan pembatasan suara, melainkan pendewasaan cara bersuara.

beropini di era digital: kebebasan yang semakin bising atau tanggung jawab yang semakin tipis?                            penulis : ayu rahmawati (mahasiswa komunikasi penyiaran islam fakultas agama islam universitas muhammadiyah palembang)
sumateraekspres.id-pada dasarnya setiap manusia memang bebas dalam berpendapat, namun kebebasan berpendapat tersebut harus dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
jika penyampaian pendapat tersebut tidak disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari akan rasa tanggung jawab, maka kebebasan berpendapat itu sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu kerugian secara materiil atau kerugian atas pencemaran nama baik.
di indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh uud nri 1945 bab xa pasal 28e ayat 3, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
ketentuan ini kemudian dipertegas melalui uu nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh hukum.
baca juga:prospek umkm di balik isu merger goto–grab: di mana posisi danantara? 
baca juga:strategi yang terputus: krisis kinerja akibat jaringan internet yang tidak stabil
ini menunjukan pentingnya hak untuk menyampaikan pandapat dalam proses demokratis, baik secara individual maupun sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar.
dikutip dari laman cnbc indonesia, penggunaan media sosial di indonesia kembali mmelonjak tahun ini.
jumlah identitas pengguna media sosial tumbuh 26% dibanding tahun lalu, mencapai 180 juta akun, atau setara dengan 62,9% dari total populasi tanah air.
laporan terbaru dari we are social menunjukan bahwa jejaring sosial masih menjadi jenis situs dan aplikasi yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat indonesia, diikuti oleh platfrom perpesanan instan.
baca juga:mengapa banjir bandang di sumatera bisa terjadi?
baca juga:profesionalisme direksi asdp dan jeratan hukum
ruang digital telah mengubah cara manusia menyuarakan pikirannya. jika dulu opini lahir melalui diskusi terbatas dan media cetak, kini setiap orang memiliki panggung yang tak terbatas.
media sosial, forum daring, dan kolom komentar telah menjadi ruang publik baru.
sayangnya, perluasan ruang bicara ini tidak selalu diiringi dengan kedewasaan dalam berpendapat.
kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental dalam masyarakat demokratis.
namun, di era digital, kebebasan itu sering berubah bentuk menjadi kebisingan yang saling bertabrakan.
timeline dipenuhi komentar emosional, opini yang dangkal, dan perdebatan tanpa dasar fakta.
alih-alih memperkaya wacana publik, banyak percakapan digital justru memperuncing perdebatan dan menyuburkan polarisasi.
masalah utamanya bukan terletak pada kebebasaan itu sendiri, melainkan pada tipisnya rasa tanggung jawab.
banyak pengguna internet merasa tidak perlu mempertimbangkan dampak sosial dari kata-kata yang mereka tulis. anonimitas dan jarak layar membuat empati semakin luntur.
ujaran kebencian, perundungan daring, serta penyebaran informasi palsu menjadi fenomena yang dianggap biasa, dan bahkan dinormalisasikan.
baca juga:pendampingan eco-green di sd plus igm: langkah nyata menuju sekolah adiwiyata berkelanjutan
media sosial membawa banyak manfaat, seperti memperluas akses informasi, memungkinkan partisipasi aktif dalam kampanye politik, dan memberikan suara kepada kelompok yang sebelumnya terpingirkan.
namun, media sosial juga membawa tantangan yang serius terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika tidak diatur dengan bijaksana.
ditambah lagi dengan algoritma media sosial turut memperparah kondisi ini.
konten yang memicu emosi lebih mudah mendapatkan pengakuan berupa likes, shares, dan views. ruang digital pun berubah menjadi panggung kompetisi, bukan ruang dialog.
di sisi lain, negara berada dalam posisi dilematis. regulasi yang terlalau longgar berisiko membiarkan penyalahgunaan kebebasan, sementara regulasi yang terlalu ketat mengancam hak berekspresi.
akibatnya, muncul ketegangan antara kebutuhan menjaga ketertiban dan perlindungan kebebasan sipil.
namun sehebat apapun regulasi, tanggung jawab utama tetap berada di tangan individu.
baca juga:disrupsi digital dan ancaman baru bagi keamanan anak dari cyberbullying hingga predator online
literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran etis adalah fondasi yang tidak bisa digantikan oleh hukum. tanpa itu, kebebasan akan terus menjadi bising dan tanggung jawab akan terus menipis.
pada akhirnya, tantangan terbesar di era digital bukanlah bagaimana membuat semua orang bisa berbicara, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran agar setiap suara yang keluar mampu membangun, bukan merusak.
jika kebebasan hanya menghasilkan kebisingan, maka yang kita perlukan bukan pembatasan suara, melainkan pendewasaan cara bersuara.