JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi tuan rumah kunjungan delegasi pejabat pertanahan Nepal dalam rangka program Learning Exchange yang membahas modernisasi sektor administrasi pertanahan.

Acara pembuka berlangsung Senin (11/8/2025) di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, dipimpin langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

“Kami menyambut baik kerja sama ini. Pertemuan ini menjadi ruang untuk saling bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, serta memperkuat kolaborasi dalam modernisasi layanan pertanahan,” ujar Ossy dalam sambutannya di hadapan perwakilan Nepal dan World Bank.

Ossy memaparkan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan sejak 2017.

BACA JUGA:Ruang Baru untuk Intelektual dan Advokasi Jurnalis Perempuan di Sumsel

BACA JUGA: Fenomena Long COVID Masih Misterius, Kenali Gejala dan Cara Penanganannya

Menurutnya, Indonesia kini mampu melakukan sertifikasi 5–10 juta bidang tanah per tahun.

Hingga saat ini, 122,9 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 96,7 juta di antaranya telah bersertipikat, memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan.

Wamen ATR/BPN itu menekankan pentingnya transformasi digital untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik di sektor pertanahan.

“Teknologi harus diiringi tata kelola yang kuat, perlindungan data, serta peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan,” tegasnya.

BACA JUGA:Satu Dekade BRI Singapore Branch, Jembatan Ekonomi Indonesia di Pusat Keuangan Asia

BACA JUGA:Bupati Edison Dorong Wartawan Muara Enim Hadirkan Berita Berimbang dan Objektif

Dari pihak Nepal, Joint Secretary Kementerian Pengelolaan Lahan, Koperasi, dan Pengentasan Kemiskinan (MoLMCPA), Ganesh Prasad Bhatta, menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari praktik administrasi pertanahan Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pemetaan kadastral, termasuk penggunaan drone, citra satelit, valuasi tanah, dan integrasi dengan sistem perpajakan.