ATR/BPN Perkuat Tata Kelola: Pimpinan Wajib Kuasai Manajemen Risiko Tingkat Ahli

Reporter: Tim |

Editor: Regita |

Jumat , 28 Nov 2025 - 17:18

Pelatihan QCRO ATR/BPN memperkuat kemampuan pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis risiko demi meningkatkan kualitas layanan pertanahan.-IST-

SUMATERAEKSPRES.ID-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kapasitas para pimpinan melalui Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat Ahli atau Qualified Chief Risk Officer (QCRO).

Kegiatan yang digelar 25–27 November 2025 di BPSDM ATR/BPN Cikeas ini menekankan pentingnya keputusan yang terukur dan berbasis risiko.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan instrumen strategis bagi pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

“Risiko itu ada, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengambil keputusan penting. Pendekatan ini mampu meningkatkan kualitas kinerja secara signifikan,” ujarnya saat menutup pelatihan, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mendorong seluruh jajaran mengikuti pelatihan serupa agar mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sebelum bekerja di lapangan.

Pembekalan tersebut diyakini dapat mengubah cara pandang serta budaya kerja ASN di lingkungan ATR/BPN.

Pelatihan klasikal ini diikuti 38 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari pusat dan daerah.

Materi yang diberikan mencakup konsep dasar risiko, kerangka ISO 31000, pengambilan keputusan berbasis risiko, hingga penguatan etika dan integritas.

Para peserta berhak memperoleh tiga sertifikat, masing-masing dari BPSDM–Way Academy, LSP MKS terakreditasi KAN, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo, menyebut pelatihan QCRO merupakan fondasi penting untuk membangun tata kelola organisasi yang adaptif dan profesional.

atr/bpn perkuat tata kelola: pimpinan wajib kuasai manajemen risiko tingkat ahli                            sumateraekspres.id-kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) terus memperkuat kapasitas para pimpinan melalui pelatihan sertifikasi manajemen risiko tingkat ahli atau qualified chief risk officer (qcro).
kegiatan yang digelar 25–27 november 2025 di bpsdm atr/bpn cikeas ini menekankan pentingnya keputusan yang terukur dan berbasis risiko.
sekretaris jenderal kementerian atr/bpn, dalu agung darmawan, menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan instrumen strategis bagi pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
“risiko itu ada, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengambil keputusan penting. pendekatan ini mampu meningkatkan kualitas kinerja secara signifikan,” ujarnya saat menutup pelatihan, kamis (27/11/2025).
baca juga:menteri atr/bpn dorong pembentukan uu administrasi pertanahan untuk selesaikan tumpang tindih lahan
baca juga:menteri nusron targetkan realisasi anggaran atr/bpn capai 98% di akhir 2025
ia menambahkan, menteri atr/kepala bpn nusron wahid mendorong seluruh jajaran mengikuti pelatihan serupa agar mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sebelum bekerja di lapangan.
pembekalan tersebut diyakini dapat mengubah cara pandang serta budaya kerja asn di lingkungan atr/bpn.
pelatihan klasikal ini diikuti 38 pejabat pimpinan tinggi pratama dari pusat dan daerah.
materi yang diberikan mencakup konsep dasar risiko, kerangka iso 31000, pengambilan keputusan berbasis risiko, hingga penguatan etika dan integritas.
baca juga:ppid atr/bpn perkuat keterbukaan informasi lewat konten digital informatif
baca juga:suzuki fronx dan satria ekspor ke asean, buatan indonesia
para peserta berhak memperoleh tiga sertifikat, masing-masing dari bpsdm–way academy, lsp mks terakreditasi kan, serta badan nasional sertifikasi profesi (bnsp).
kepala pusat pengembangan kompetensi bpsdm atr/bpn, norman subowo, menyebut pelatihan qcro merupakan fondasi penting untuk membangun tata kelola organisasi yang adaptif dan profesional.
baca juga:menjelang akhir tahun, pnbp atr/bpn tembus rp2,63 triliun atau 82,12% dari target
“pelatihan ini memastikan setiap kebijakan dan program berjalan terstruktur, terukur, dan akuntabel. ini menjadi modal utama menghadapi tantangan kerja yang semakin kompleks,” tegasnya.