Universitas IBA Dukung Program Pemerintah, Kuliah Umum PKP Buka Wawasan Dosen-Mahasiswa
FOTO BERSAMA: Wamen PKP Fahri Hamzah foto bersama Rektor Universitas IBA Palembang dan jajaran usai berikan kuliah umum, Jumat (11/7) sore.-FOTO:KRIS/SUMEKS-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Universitas IBA menunjukkan komitmen mereka dalam mencetak generasi muda yang berwawasan luas dan tanggap terhadap isu strategis nasional.
Salah satunya dengan menggelar kuliah umum mengangkat tema Rumah Sehat sebagai Pilar Kesejahteraan Masyarakat.
BACA JUGA:Wamen Fajar Riza Tinjau Langsung SPMB 2025 di Bandung, 'Tak Ada Tempat untuk Kecurangan!'
BACA JUGA:Wamenkop: Kopdes Merah Putih Diprediksi Jadi Proyek Strategis Nasional Era Prabowo
Seminar ini dihadiri langsung Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), H Fahri Hamzah SE. Berlangsung di Aula Rosihan Nuch Bajumi, Lantai 2 Kampus Universitas IBA Palembang, Jumat sore.
Rektor Universitas IBA Palembang, Dr Lily Rahmawati Harahap SE MM berterima kasih atas kehadiran Wamen PKP mengisi kuliah umum tersebut.
Para mahasiswa IBA diminta tidak menyia-nyiakan kesempatan emas. Kuliah umum Wamen PKP kemarin bukan hanya sekadar kegiatan seremonial. Tapi wadah untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam menyikapi isu-isu sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami harap apa yang telah disampaikan Pak Wamen dapat membuka wawasan para mahasiswa dan dosen IBA. Kami juga berharap nantinya Universitas IBA akan diikutsertakan juga dalam program-program PKP,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari Program Kampus Berdampak, harapannya berbagai hal yang dilakukan Universitas IBA Palembang membawa dampak positif terhadap masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
"Adanya kunjungan Wamen PKP ini menandakan civitas akademika Universitas IBA serius untuk ikut serta dukung program pemerintah. Terutama dalam pembangunan rumah untuk masyarakat,"pungkas Dr Lily.
Sementara, Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan, kebutuhan rumah rakyat Indonesia saat ini mencapai 9,8 juta unit. Termasuk warga Sumsel.
"Ini perlu peran penting dari pemda daerah untuk proaktif. Tentunya usulan terkait kebutuhan harus diverifikasi," ungkap dia.
Pemda diminta aktif mengajukan data backlog dan kebutuhan rumah ke pusat. "Sehingga nanti pengambilan kebijakan berbasis kepada data yang disampaikan pemda," tutur dia.
