Di Musda SP KEP SPSI, Ketua KSPSI Sumsel Buka-bukaan soal Permasalahan Pekerja di Sumsel, Ini Dia Masalahnya

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 11 Jun 2025 - 20:22

MUSDA: Suasana acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) V Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, kemarin (11/6). -FOTO : IBNU HOLDUN/SUMEKS -

Abdullah menjelaskan bahwa Musda punya tiga agenda utama yakni evaluasi kinerja lima tahun terakhir lalu penyusunan program kerja baru yang realistis dan menjawab tantangan ketenagakerjaan serta pemilihan pengurus baru secara demokratis.

Ia juga mengapresiasi perjuangan hukum SPSI melalui jalur judicial review terhadap UU Omnibus Law. “Empat kali kami ajukan ke MK, akhirnya sebagian dikabulkan. Kami pilih jalur hukum, bukan demo berjilid-jilid,” ucapnya.

di musda sp kep spsi, ketua kspsi sumsel buka-bukaan soal permasalahan pekerja di sumsel, ini dia masalahnya                             palembang, sumateraekspres.id - terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja yang bekerja di perusahaan menjadi harapan semua orang, tanpa hubungan yang harmonis sebuah keniscayaan akan menciptakan kondisi kerja yang kondusif yang tentu berujung pada kondusivitas daerah.
penegasan ini disampaikan sekretaris daerah (sekda) provinsi sumsel, dr h edward candra sh mh saat membuka musyawarah daerah (musda) ke-5 serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia (sp kep spsi) sumsel di hotel swarna dwipa, kemarin (11/6).
"pembentukan serikat buruh diatur dalam undang-undang yang sekurang-kurangnya beranggotakan 10 orang pekerja. pemprov sumsel sangat berharap sinergi bersama kawan-kawan serikat buruh yang telah terjalin selama ini agar dapat terus dipertahankan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama rekan-rekan buruh sekalian," imbuh edward, kemarin (11/6).
sementara itu, ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) sumsel abdulah anang menyebut jika musda ini sebagai ruang demokrasi tertinggi organisasi di tingkat daerah. “di sinilah kita pilih pemimpin dan program kerja lima tahun ke depan,” ujarnya.
baca juga:musda v sp kep spsi sumsel: evaluasi kinerja, rancang program, dan pilih pemimpin baru
baca juga:dukung musda i aptrindo sumsel, pt gmm faw trucks dorong kolaborasi lebih erat dengan pelaku transportasi
pemilihan pengurus dilakukan terbuka. semua anggota punya hak mencalonkan dan dipilih, visi dan misi para calon akan dipaparkan secara langsung agar semua anggota bisa menilai dengan adil.  
di kesempatan itu pula anang menyoroti berbagai persoalan pekerja di sumsel, di antaranya penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan, minimnya perlindungan dari badan pengelola jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan hingga masih tingginya angka kecelakaan kerja di sumsel.
anang juga menyebut saat ini sedang digodok pembentukan dewan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) sumsel, yang saat ini draft-nya telah disampaikan kepada gubernur sumsel h herman deru beberapa waktu lalu.
dia pun menilai hal ini juga diakibatkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang ada di kabupaten/kita di sumsel.
“pengawasnya kurang, anggaran terbatas. kami ingin dewan k3 ikut membantu mengawasi agar hak pekerja tak dilanggar,” tegasnya. musda ini diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai cabang spg spsi se-sumsel. semua berharap musda ini menjadi langkah awal perubahan besar bagi perlindungan dan kesejahteraan pekerja di wilayah ini.
baca juga:dpd ikal sumsel siap gelar musda i, ajak anggota berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua
baca juga:dpd pan oki resmi buka pendaftaran calon formatur musda 2025-2030
ketua umum (ketum) pengurus pusat kspsi, r abdullah yang juga hadir di musda kali ini menekankan pentingnya kontribusi nyata dalam dunia kerja. 
abdullah menjelaskan bahwa musda punya tiga agenda utama yakni evaluasi kinerja lima tahun terakhir lalu penyusunan program kerja baru yang realistis dan menjawab tantangan ketenagakerjaan serta pemilihan pengurus baru secara demokratis.
ia juga mengapresiasi perjuangan hukum spsi melalui jalur judicial review terhadap uu omnibus law. “empat kali kami ajukan ke mk, akhirnya sebagian dikabulkan. kami pilih jalur hukum, bukan demo berjilid-jilid,” ucapnya.