Pemerintah Siapkan 25.000 Rumah untuk Warga Tanpa Slip Gaji, Sumsel Jadi Salah Satu Prioritas

Reporter: Agustina |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 17 Apr 2025 - 20:14

Zewwy Salim, FOTO:IST--

Yakni mekanisme bakal calon pembeli non fixed income wajib menunjukkan perhitungan harga jual properti, dengan rata-rata pendapatan.

Perbankan pun wajib mengetahui keuntungan calon pembeli unit rumah dari hasil pendapatan mereka kurun waktu 25-30 hari dari hasil pendapatan usaha.

“Nanti, perhitungan itu akan dikurangi biaya produksi unit rumah dan keuntungan atau profit bersih (dari calon pembeli rumah dengan kondisi non fixed income),” katanya.

Secara pangsa pasar khususnya di Sumsel, lanjut dia, dominan keinginan masyarakat yang ingin investasi properti untuk masa depan lebih banyak dari sisi pelaku UMKM dan wiraswasta ketimbang pegawai dengan pendapatan tetap.

Namun yang jadi tantangan masih sedikitnya perbankan yang menerapkan program beli rumah tanpa lampiran syarat gaji.

“Semestinya dengan pangsa yang positif untuk program ini, perbankan bisa menerapkan pembelian properti tanpa pendapatan dengan peluang besar, sehingga nanti perbankan bisa berkompetisi dalam memengaruhi pergerakan ekonomi daerah,” jelas Zewwy.

Apalagi sasaran program penyerahan 25 ribu unit rumah tanpa slip gaji berpotensi tinggi pada daerah tinggi konsumtif properti seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan daerah luas geografis lainnya.

Sejauh ini, REI sendiri menyiapkan strategi percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rencana tahun ini harus membangun 220 ribu unit rumah subsidi.

Target percepatan pembangunan properti bagi MBR ini sejalan dengan program 3 juta rumah subsidi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu janji politiknya untuk menambah kuota rumah khusus program subsidi pada 2025.

Diketahui Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025.

Program ini menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil lainnya yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," tegasnya.

Acara penyerahan direncanakan berlangsung pada 25 April 2025 di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). (tin/fad)

pemerintah siapkan 25.000 rumah untuk warga tanpa slip gaji, sumsel jadi salah satu prioritas                            palembang, sumateraekspres.id -  menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) ri, maruarar sirait menyebut jika pemerintah bakal menyiapkan 25 ribu unit rumah untuk masyarakat yang tak memiliki gaji tetap, dan program ini direalisasikan bulan april ini.
sasaran program yakni mereka yang bukan penerima gaji atau tidak memiliki slip gaji, dalam artian menyasar masyarakat bukan pekerja formal. 
baca juga:uang muka hanya 1 persen, ini syarat guru yang bisa mendapatkan bantuan rumah subsidi dari pemerintah
baca juga:inilah kriteria guru yang akan mendapatkan rumah subsidi kerjasama pemerintah dan btn
kepala dinas perkim sumsel, novian aswardani mengatakan program ini masih bagian dari program 3 juta rumah.
"namun detail program yang disampaikan pak menteri, kami masih menunggu informasi dan arahan kementerian pkp lebih lanjut. akan kami info jika ada perkembangannya," sampainya, kamis (17/4). 
ketua dewan pimpinan rei sumsel zewwy salim merespons kebijakan pemerintah soal penyerahan 25 ribu unit rumah bagi masyarakat yang tak memiliki slip gaji ini.
menurutnya, kebijakan ini memberi angin segar bagi sektor properti di indonesia. sebab, katanya, pangsa pasar pembelian rumah untuk warga tak bergaji justru lebih besar ketimbang minat konsumsi properti dari karyawan maupun pegawai.
“bahkan di sumsel ini, persentasenya mencapai 60 persen lebih tinggi warga tak bergaji yang ingin membeli rumah, daripada mereka degan kepemilikan slip gaji tiap bulan,” katanya.
zewwy menyampaikan sebenarnya program tersebut sudah dijalankan oleh bank tabungan negara (btn) yang memfasilitasi para umkm memiliki hunian tanpa syarat slip gaji.
tetapi memang program itu belum terlalu efektif berjalan terutama di sumsel khususnya palembang.
“btn sudah memberi kesempatan warga yang tidak punya gaji dengan kebijakan seperti itu (syarat tanpa slip gaji). ini namanya non fixed income (pendapatan tidak tetap).
kami harapkan ke depan, seluruh bank juga bisa menerapkannya (penyerahan properti non fixed income),” jelas dia.
diakuinya, sistem pembelian unit rumah bagi konsumen dengan kondisi tanpa pendapatan tetap tiap bulan, kata zewwy, menerapkan perhitungan pembukuan dasar modal.
yakni mekanisme bakal calon pembeli non fixed income wajib menunjukkan perhitungan harga jual properti, dengan rata-rata pendapatan.
perbankan pun wajib mengetahui keuntungan calon pembeli unit rumah dari hasil pendapatan mereka kurun waktu 25-30 hari dari hasil pendapatan usaha.
“nanti, perhitungan itu akan dikurangi biaya produksi unit rumah dan keuntungan atau profit bersih (dari calon pembeli rumah dengan kondisi non fixed income),” katanya.
secara pangsa pasar khususnya di sumsel, lanjut dia, dominan keinginan masyarakat yang ingin investasi properti untuk masa depan lebih banyak dari sisi pelaku umkm dan wiraswasta ketimbang pegawai dengan pendapatan tetap.
namun yang jadi tantangan masih sedikitnya perbankan yang menerapkan program beli rumah tanpa lampiran syarat gaji.
“semestinya dengan pangsa yang positif untuk program ini, perbankan bisa menerapkan pembelian properti tanpa pendapatan dengan peluang besar, sehingga nanti perbankan bisa berkompetisi dalam memengaruhi pergerakan ekonomi daerah,” jelas zewwy.
apalagi sasaran program penyerahan 25 ribu unit rumah tanpa slip gaji berpotensi tinggi pada daerah tinggi konsumtif properti seperti jawa barat, jawa tengah, sulawesi selatan, sumatera selatan, kalimantan selatan, nusa tenggara barat, dan daerah luas geografis lainnya.
 sejauh ini, rei sendiri menyiapkan strategi percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dengan rencana tahun ini harus membangun 220 ribu unit rumah subsidi.
target percepatan pembangunan properti bagi mbr ini sejalan dengan program 3 juta rumah subsidi yang dicanangkan presiden prabowo subianto sebagai salah satu janji politiknya untuk menambah kuota rumah khusus program subsidi pada 2025.
diketahui maruarar sirait mengatakan pemerintah akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tak memiliki gaji tetap pada akhir april 2025.
program ini menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil lainnya yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.
baca juga:rumah subsidi khusus guru diluncurkan, cek skema penyalurannya
baca juga:inilah skema pembiayaan rumah subsidi bagi guru: resmi diluncurkan kerja sama bank btn dan pemerintah
"mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir april," tegasnya.
acara penyerahan direncanakan berlangsung pada 25 april 2025 di berbagai daerah, termasuk jawa barat, jawa tengah, sulawesi selatan, sumatera selatan, kalimantan selatan, dan nusa tenggara barat (ntb). (tin/fad)