Kepala BPN Palembang 2016 Diperiksa Penyidik dalam Kasus Korupsi Jual Aset Yayasan Batanghari Sembilan

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 12 Feb 2025 - 18:02

Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, memastikan tujuh saksi hadir untuk memberikan keterangan. Kepala BPN Palembang 2016 diperiksa dalam kasus korupsi jual aset Yayasan Batanghari Sembilan. Foto:Nanda/Sumateraekspres.id--

Sebelumnya, pada Senin (10/2/2025), Edison, mantan Kepala BPN Kota Palembang, telah diperiksa bersama dengan enam saksi lainnya.

Tiga tersangka dalam kasus ini adalah Harobin Mustofa (HRB), mantan Sekda Pemkot Palembang, Yuherman (THR), mantan Kasi Pemetaan BPN Kota Palembang, dan Usman Goni (USG), kuasa penjual.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan subsider pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan laporan audit, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini mencapai Rp 11,76 miliar.

Modus yang digunakan dalam kasus ini melibatkan manipulasi data objek tanah dan penerbitan surat keterangan identitas palsu.

kepala bpn palembang 2016 diperiksa penyidik dalam kasus korupsi jual aset yayasan batanghari sembilan                            sumateraekspres.id - tim penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) kembali memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi jual aset yayasan batanghari sembilan (ybs), sebidang tanah di jalan mayor ruslan, palembang, pada rabu (12/2/2025).
salah satu saksi yang dipanggil adalah kepala kantor bpn kota palembang periode 2016.
kasipenkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, sh, mh, mengungkapkan bahwa seluruh saksi yang dipanggil hadir untuk memberikan keterangan. 
"tujuh saksi yang dipanggil telah hadir dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan hari ini," ujarnya.
baca juga:periksa pejabat dinas pupr palembang, kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan 
baca juga:mantan ketua bpn palembang jadi saksi kasus korupsi jual aset yayasan batanghari sembilan
ketujuh saksi yang diperiksa adalah inisial cg, yang merupakan kepala kantor bpn kota palembang pada tahun 2016, m selaku kabid survey dan pemetaan kanwil bpn sumsel tahun 2025, serta yh yang menjabat sebagai kasi hubungan hukum pertanahan bpn kota palembang tahun 2016. 
selain itu, ada s yang merupakan kasubag bankum biro hukum provinsi sumsel tahun 2025, sb staf khusus bidang aset pada 2016, mas sekretaris yayasan batanghari sembilan, dan fw notaris yang terlibat dalam transaksi pembelian tanah.
baca juga:kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan: penyidik periksa lima saksi dari bpn
baca juga:kasus yayasan batanghari sembilan: 6 saksi diperiksa penyidik kejati sumsel
vanny menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.00 wib dengan sekitar 20 pertanyaan yang diajukan kepada setiap saksi.
"pemeriksaan ini bertujuan untuk memperdalam kasus dan melengkapi berkas perkara dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya," terangnya.
ia juga menambahkan bahwa masih ada kemungkinan saksi lain yang akan dipanggil sesuai dengan perkembangan penyidikan.
baca juga:usut kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan, sudah tahan sekda palembang, giliran periksa plt sekda
baca juga:sakit, pemeriksaan mantan sekda ditunda, kasus dugaan korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
sebelumnya, pada senin (10/2/2025), edison, mantan kepala bpn kota palembang, telah diperiksa bersama dengan enam saksi lainnya. 
tiga tersangka dalam kasus ini adalah harobin mustofa (hrb), mantan sekda pemkot palembang, yuherman (thr), mantan kasi pemetaan bpn kota palembang, dan usman goni (usg), kuasa penjual. 
ketiganya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan subsider pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhpidana.
baca juga:mantan sekda resmi tersangka, kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
baca juga: penyidik kejati sumsel periksa mantan kadispenda dalam kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan
berdasarkan laporan audit, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini mencapai rp 11,76 miliar.
modus yang digunakan dalam kasus ini melibatkan manipulasi data objek tanah dan penerbitan surat keterangan identitas palsu.