Kasus Korupsi YBS: Penyidik Periksa Dua Tersangka, Pemeriksaan Harobin Ditunda

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 30 Jan 2025 - 16:57

Penyidik Kejati Sumsel periksa dua tersangka kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan. Pemeriksaan Harobin Mustofa ditunda karena sakit. Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Umaryadi, S.H., M.H., mengatakan, Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam. Kasus tersebut sebesar Rp. 11.760.000.000.

Modus yang dilakukan yakni Prosedur penerbitan sertifikat tidak sesuai ketentuan, dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan subsider pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. (Nsw)

kasus korupsi ybs: penyidik periksa dua tersangka, pemeriksaan harobin ditunda                            sumateraekspres.id - dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan berupa sebidang tanah seluas 3.646 m di jalan mayor ruslan kelurahan duku kecamatan ilir timur ii palembang kembali menjalani pemeriksaan, di gedung kejati sumsel, kamis (30/1/2025). 
kedua tersangka yakni yuherman (yhr) mantan kasi pemetaan badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang dan usman goni (usg) selaku kuasa penjual. 
kasipenkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh membenarkan terkait pemeriksaan dua tersangka dalam kasus tersebut. 
baca juga:mantan sekda resmi tersangka, kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
baca juga: penyidik kejati sumsel periksa mantan kadispenda dalam kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan
"iya betul, dua tersangka diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya, " katanya. 
lanjut vanny keduanya yakni inisial yhr, diperiksa sebagai tersangka sementara tersangka usg, diperiksa sebagai saksi.
"keduanua diperiksa penyidik dari pukul 13.00 wib sampai selesai dengan agenda sebanyak kurang lebih 20 pertanyaan, " katanya. 
untuk pemeriksaan tersangka hrb ditunda karena sakit. "untuk tersangka hrb akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan ulang, " terangnya. 
baca juga:empat terdakwa penjual aset batanghari sembilan dikenakan tuntutan ringan
baca juga:kejati lanjutkan penyidikan kasus penjualan aset tanah yayasan batanghari sembilan
untuk diketahui, tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan berupa sebidang tanah seluas 3.646 m di jalan mayor ruslan kelurahan duku kecamatan ilir timur ii palembang. rabu (22/1/2025). 
ketiganya yakni harobin mustofa (hrb) mantan sekda pemkot palembang, yuherman (yhr) mantan kasi pemetaan badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang dan usman goni (usg) selaku kuasa penjual. 
baca juga:terus bergulir, kejati sumsel periksa 5 saksi, kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
baca juga:kasus penjualan tanah yayasan batanghari sembilan. kejati sumsel periksa dinas pupr dan bpn palembang
asisten bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan umaryadi, s.h., m.h., mengatakan, kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam. kasus tersebut sebesar rp. 11.760.000.000.
modus yang dilakukan yakni prosedur penerbitan sertifikat tidak sesuai ketentuan, dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. 
baca juga:periksa 3 saksi lagi, penyidik dalami penjualan aset tanah yayasan batanghari sembilan
baca juga: geledah kantor kelurahan, jaksa cari bukti-bukti dugaan korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
ketiganya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan subsider pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhpidana. (nsw)