Hapus Rasa Khawatir Warga eks Transmigrasi saat Sakit Kronis

Reporter: rendi |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 13 Jul 2025 - 19:09

LAYANI PASIEN: Bidan Derry Kurniaty SKeb (kiri) melayani seorang pasien peserta JKN-KIS memeriksakan kesehatannya di Polindes Mulya Agung. -Foto: rendi/sumeks-

BPJS Kesehatan terus mengupayakan pemerataan perlindungan sampai pedesaan dan wilayah 3TP seperti di Lalan. “Kita menggunakan banyak kanal mengoptimalkan jangkauan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat,” ujar Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan KC Palembang, Dede Ahadiyat, Jumat (11/7).

Di antaranya, petugas melakukan kunjungan offline ke desa-desa, memberikan edukasi pentingnya jaminan kesehatan. “Selain Duta BPJS Kesehatan, kita punya mitra Kader JKN dan Agen Pesiar yang memetakan, menyisir, mensosialisasikan, merangkul peserta JKN baru,” kata Dede. Agen Pesiar hasil kerjasama BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, dan Kemenko PMK sejak 2023.

“Kita gandeng Pemdes membentuk Agen Pesiar di masing-masing desa. Kades boleh menunjuk siapa saja, Karang Taruna, bidan, pemangku agama, masyarakat umum. Ada imbal jasa bagi agen yang berhasil menggaet peserta,” sebutnya. Total saat ini ada 72 Agen Pesiar se-Sumsel. Tahun depan sesuai roadmap menjangkau seluruh desa.

Keberadaannya membantu Pemda mendata siapa saja warga memiliki BPJS Kesehatan, menunggak, atau tidak aktif. Jika belum teregistrasi diusulkan. “Agen Pesiar ikut menyokong pencapaian UHC 98,6 persen. Di cabang kita, Palembang melampaui UHC 100,39 persen per 1 Juli 2025, Muba menyusul 97,46 persen, Banyuasin 96,76 persen, OKI 98,57 persen, dan OI 97,93 persen,” terangnya.

Selain offline, BPJS Kesehatan gencar sosialisasi JKN via online (zoom), terutama pada daerah sulit. “Pendaftaran dan pengaduan (online) pun bisa melalui aplikasi Mobile JKN dan layanan WhatsApp Pandawa yang dapat diakses seluruh penduduk Tanah Air,” tegas Dede.

Kini, demi memberi kemudahan kepada warga belum peserta, BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan pemda-pemda, seperti Pemkab Muba, dalam penyelenggaraan JKN bagi peserta PBPU dan BP. “Makanya warga Lalan, bukan peserta, lalu sakit berobat ke puskemas/RS bisa langsung didaftarkan jadi peserta PBI. Kerjasama ini namanya UHC Prioritas,” paparnya. Saat ini Pemkab Muba menanggung iuran 112.269 peserta (PBI APBD) warga Muba. (fad)

Teks

LAYANI PASIEN : Bidan Derry Kurniaty SKeb (kiri) melayani seorang pasien peserta JKN-KIS memeriksakan kesehatannya di Polindes Mulya Agung. Foto : rendi/sumeks

hapus rasa khawatir warga eks transmigrasi saat sakit kronis                            sumsel, sumateraekspres.id - suatu pagi di awal juni, saat sedang menunggu di polindes mulya agung, bidan derry kurniaty skeb kedatangan pasien lanjut usia (lansia), nenek k (75). didampingi anak laki-lakinya teguh (45), k mengeluhkan sesak nafas, batuk, dan muntah-muntah. sorot matanya melemah, tubuhnya seakan tak berdaya, ia tak punya tenaga.
bidan derry meraba denyut nadi dan mengukur tekanan darah, mendengarkan suara napas dengan stetoskop apakah ada kelainan detak jantung atau aritmia, meraba dada apakah disertai nyeri. “ibu saya berkeringat dingin, sering pusing, muntah, serta ada rasa nyeri dada,” timpal teguh, petani padi ini.
setelah pemeriksaan fisik, bidan derry mengatakan nenek k mengalami hipotensi (darah rendah) dan indikasi gangguan pernapasan, sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit (rs). dia tak bisa menangani lebih lanjut mengingat peralatan medis yang terbatas dan k membutuhkan observasi dokter spesialis. “saya rujuk ke rs islam ar rasyid palembang, ya. langsung berangkat saja, pakai kartu bpjs kesehatan supaya berobatnya gratis. untuk surat rujukan dari puskesmas karang mukti (p3) nanti kami mintakan, mau kesana kan jauh memutar,” ujar bidan derry.
diakuinya, k merupakan pemegang kartu bpjs kesehatan (kis) dari segmen pbi/pbpu pemda dan telah menjadi pasiennya cukup lama. terutama saat gelaran posyandu lansia setiap bulan, k sering hadir memeriksakan diri. total pasiennya 165 orang, mulai dari bayi, remaja, ibu hamil, lansia.
baca juga:pria paruh baya ditemukan tewas di indekost palembang, diduga akibat penyakit kronis
baca juga:jenazah pria membusuk ditemukan di kamar kos, diduga meninggal akibat penyakit kronis
“kalau cuma demam, nenek k biasa saya kasih obat. nah, baru kemarin kena sesak napas. setelah kita rujuk ke rs dan rawat inap 3 hari, ia didiagnosis menderita jantung koroner,” lanjut bidan derry yang mengabdi di desa mulya agung sejak 2004 ini.
selain k, bidan derry pernah menangani pasien emergency lain, ismail (30) dari desa karya mukti (p10). dia menderita gagal ginjal kronis sejak usia 25 tahun dan mengharuskannya menjalani hemodialisis (cuci darah) seumur hidup. “sempat berobat ke polindes. karena menunjukkan gejala sakit ginjal, dari bengkak di kaki, cepat lelah, urine keruh, ia kita rujuk ke rs dengan bpjs,” sebutnya.
tanpa jaminan kesehatan, ismail tak akan mampu membayar uang pengobatan. satu kali hemodialisis rp800 ribu-rp1,5 juta per sesi. jika seminggu 2 kali atau sebulan 8 kali menghabiskan rp6 jutaan/bulan, setahun mencapai rp72 juta. kepesertaan bpjs kesehatan meringankan beban pengeluaran keluarga ismail yang bermata pencaharian petani padi. rata-rata pendapatan bersih petani dari menggarap sawah cuma rp10 juta/hektar/tahun. “sekarang masih cuci darah di rsud sekayu, rutin, mungkin sudah 5 tahun,” cerita bidan derry. jika dikalkulasi biayanya sekitar rp360 jutaan.
keberadaan program jkn-kis yang diselenggarakan bpjs kesehatan membuat lega warga desa-desa eks transmigrasi dari jawa dan bali di lalan. lebih dari 10 tahun lamanya, program jkn-kis menghapus kekhawatiran masyarakat pelosok ketika menderita penyakit ringan, akut, kronis. mereka berobat gratis kapan saja dimana saja, tanpa perlu memikirkan biaya yang besar, dari pendapatan kecil hasil bertani/berkebun. transportasi yang jauh dan berliku tak lagi jadi kendala.
baca juga:bawang hitam rahasia sehat alami, bikin tubuh kuat dan terhindar dari penyakit kronis mematikan
baca juga:bayam merah kaya antioksidan super, turunkan risiko penyakit kronis dan jaga tubuh tetap sehat
“jika warga belum terdaftar bpjs kesehatan saat berobat ke faskes pertama (puskemas/klinik) dan perlu rujukan ke rs, kita daftarkan hari itu juga ke peserta pbpu pemda kelas 3 dengan syarat memiliki kk-ktp muba. mampu atau tidak, kalau sakit kita urus kepesertaannya, maksimal 3x24 jam bisa digunakan,” tegasnya. termasuk kasus genting yang membuat pasien langsung masuk ugd rs lantaran panik. “kasih tahu kita dan sebutkan ke rs tujuan bahwa kartu bpjs kesehatan-nya sedang diurus. polindes dan puskesmas stand by 24 jam,” paparnya.
semua ini wujud komitmen pemkab muba meng-uhc-kan seluruh masyarakat. “pemda telah menjamin masyarakat berobat gratis dan semua wajib menjadi peserta bpjs kesehatan. bayar mandiri atau iurannya ditanggung pemda boleh, ini selalu kita sosialisasikan,” tutup bidan derry.
kepala desa mulya agung, yamidi mengakui hampir semua warga desa telah menjadi peserta jkn. “walau kami berada di perairan, desa eks transmigrasi sejak 1989, masyarakat telah mendapat akses pelayanan kesehatan yang baik. kendala kami cuma jauh, dari sini mesti charter speedboad dan travel ke rs palembang. itu ongkosnya rp1,3 juta sekali jalan. berhubung pakai bpjs kesehatan, semua dicover,” kata yamidi.  
contohnya, kemarin ada seorang warga, sekira umur 50 tahun, cuci darah rutin karena gagal ginjal. ada yang kemoterapi tumor colli (benjolan di leher). “tahun lalu 7 kali kemoterapi tanpa biaya sepeser pun. sempat sembuh, tapi kemarin kambuh. mau operasi lagi,” tuturnya. penyakit kronis semacam ini tak bisa ditangani puskesmas/klinik desa.
dengan hadirnya bpjs kesehatan, lanjut yamidi, masyarakat tak terbebani biaya pengobatan yang mahal. “mau bayar puluhan juta, warga kami yang rata-rata petani padi, kelapa, sawit tidak mampu. pendapatan kadang tak menentu. nanam padi saja setahun sekali, hasil kelapa atau sawit bulanan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari,” bebernya.
baca juga:warga jakabaring ditemukan meninggal di tower sutet, diduga alami depresi akibat penyakit maag kronis
baca juga:cek risiko 14 penyakit kronis
makanya mayoritas masyarakat, melalui polindes/puskesmas/dinsos, didaftarkan jadi peserta pbi/pbpu pemda atau pbi jkn kelas 3. “yang bayar mandiri (iuran) ada, tapi sedikit,” tandasnya. senada kades karang makmur (primer 8), edy sudaryanto, bpjs kesehatan mengcover sebagian besar masyarakat. “total penduduk kita 700 kk, 95 persen petani padi dan selebihnya nelayan,” imbuhnya.
kemarin-kemarin ada warga yang operasi ambeien (wasir) dan caesar bayi kembar gratis di rs. “bagus pak. alhamdulillah. banyak yang gunakan bpjs, terutama kasus berat. puskesmas juga mendukung, meskipun jauh di karang mukti. dapat surat rujukan, warga kita biasa ke rs islam ar rasyid, bunda, bhayangkara palembang,” kata edy.
ketika ada yang sakit, belum peserta, tapi darurat mau ke rs. “warga selalu nanya ke saya, ‘tolong pak kades! keluarga saya sakit, mau ke puskesmas jauh di hulu, jalannya susah (berlumpur)’,” ceritanya. lalu edy meminta puskesmas mendaftarkannya ke peserta pbi, supaya di rs tidak kena biaya (pasien umum). “sambil rawat dulu, proses pengajuan (kis, red), selesai langsung pakai, bisa pak. sistem berobat gratis dengan jkn-kis di pedesaan ini tidak sulit. saya ikut merasakannya,” terang edy. 
 
 
 
program jkn menjangkau wilayah 3tp
 
perpres ri nomor 12/2025 tentang rpjmn 2025-2029, menetapkan target cakupan kepesertaan jkn atau uhc (universal health coverage) menjadi 98,6 persen dari total penduduk ri. ini untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan kesehatan, tanpa terkecuali.
 
bpjs kesehatan terus mengupayakan pemerataan perlindungan sampai pedesaan dan wilayah 3tp seperti di lalan. “kita menggunakan banyak kanal mengoptimalkan jangkauan pelayanan bpjs kesehatan kepada masyarakat,” ujar kabag kepesertaan bpjs kesehatan kc palembang, dede ahadiyat, jumat (11/7).
 
di antaranya, petugas melakukan kunjungan offline ke desa-desa, memberikan edukasi pentingnya jaminan kesehatan. “selain duta bpjs kesehatan, kita punya mitra kader jkn dan agen pesiar yang memetakan, menyisir, mensosialisasikan, merangkul peserta jkn baru,” kata dede. agen pesiar hasil kerjasama bpjs kesehatan dengan kementerian desa pdtt, kemendagri, dan kemenko pmk sejak 2023.
 
“kita gandeng pemdes membentuk agen pesiar di masing-masing desa. kades boleh menunjuk siapa saja, karang taruna, bidan, pemangku agama, masyarakat umum. ada imbal jasa bagi agen yang berhasil menggaet peserta,” sebutnya. total saat ini ada 72 agen pesiar se-sumsel. tahun depan sesuai roadmap menjangkau seluruh desa.
 
keberadaannya membantu pemda mendata siapa saja warga memiliki bpjs kesehatan, menunggak, atau tidak aktif. jika belum teregistrasi diusulkan. “agen pesiar ikut menyokong pencapaian uhc 98,6 persen. di cabang kita, palembang melampaui uhc 100,39 persen per 1 juli 2025, muba menyusul 97,46 persen, banyuasin 96,76 persen, oki 98,57 persen, dan oi 97,93 persen,” terangnya.  
 
selain offline, bpjs kesehatan gencar sosialisasi jkn via online (zoom), terutama pada daerah sulit. “pendaftaran dan pengaduan (online) pun bisa melalui aplikasi mobile jkn dan layanan whatsapp pandawa yang dapat diakses seluruh penduduk tanah air,” tegas dede.
 
kini, demi memberi kemudahan kepada warga belum peserta, bpjs kesehatan menjalin kerjasama dengan pemda-pemda, seperti pemkab muba, dalam penyelenggaraan jkn bagi peserta pbpu dan bp. “makanya warga lalan, bukan peserta, lalu sakit berobat ke puskemas/rs bisa langsung didaftarkan jadi peserta pbi. kerjasama ini namanya uhc prioritas,” paparnya. saat ini pemkab muba menanggung iuran 112.269 peserta (pbi apbd) warga muba. (fad)
 
teks
 
layani pasien : bidan derry kurniaty skeb (kiri) melayani seorang pasien peserta jkn-kis memeriksakan kesehatannya di polindes mulya agung. foto : rendi/sumeks