PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID — Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah mengupayakan pendirian sekolah rakyat yang menyasar kelompok masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinsos Prabumulih, Heryanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal resmi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Pengajuan sudah kami kirim ke Kemensos karena anggaran pembangunannya memang bersumber dari pemerintah pusat melalui kementerian,” ujar Heryanto saat ditemui pada Selasa, 15 Juli 2025.

Sekolah rakyat yang diusulkan rencananya akan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang semuanya berada dalam satu kawasan terpadu. Lahan seluas 10 hektare telah diusulkan berlokasi di Kelurahan Tanjung Raman, lengkap dengan fasilitas asrama untuk para siswa.

BACA JUGA:Aksi Begal Bersenjata Gegerkan OKU Timur, Seorang Warga Tertembak, Satu Pelaku Diamankan

BACA JUGA:5 Jurusan Sarjana yang Paling Diburu BUMN, Peluang Emas untuk Karier Cemerlang

Heryanto menegaskan bahwa setiap kabupaten/kota idealnya memiliki satu sekolah rakyat. Saat ini, beberapa wilayah di Sumatera Selatan sudah lebih dulu memiliki sekolah rakyat, seperti Palembang, Ogan Ilir (OI), dan Empat Lawang.

“Ada yang memanfaatkan gedung eksisting untuk sekolah rakyat. Kita berharap Prabumulih segera menyusul,” katanya.

Adapun pengajuan ini merupakan tahap awal dari proses panjang yang harus dilalui. Nantinya, penetapan tahap pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat, apakah masuk dalam tahap pertama, kedua, atau selanjutnya.

BACA JUGA:Revolusi dalam Saku: Tecno Phantom Ultimate 2 Usung Desain Tri-Fold Pertama yang Siap Jual

BACA JUGA:Techno Pop 7: Tujuh Babak Transformasi Musik Mesin ke Mainstream

Menurut Heryanto, sekolah rakyat dirancang untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah atau terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

“Kita masih menunggu proses verifikasi dan pendataan calon siswa,” jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini terdapat sekitar 7.000 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Prabumulih, yang berpotensi menjadi sasaran utama program sekolah rakyat ini.