GAWAT! Ternyata Penyaluran TPG untuk 7 Guru Kategori Ini DIhentikan, Simak Rinciannya

Reporter: Alfery |

Editor: Novis |

Senin , 28 Apr 2025 - 09:28

Tujuh kategori guru akan dihentikan penyaluran tunjangan profesinya mulai 2025. Simak syarat dan ketentuannya di sini!-Foto: SS Permendikdasmen-

SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah telah menetapkan tujuh kategori guru yang tidak lagi berhak menerima pencairan tunjangan sertifikasi mulai tahun 2025, berdasarkan petunjuk teknis terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kebijakan ini penting diketahui oleh seluruh tenaga pendidik, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN, di lingkungan Kemenag maupun Kemendikdasmen.

Dasar Hukum Pemberhentian Tunjangan Sertifikasi 2025

Bagi guru di bawah Kemenag, pemberhentian tunjangan profesi diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 720 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah.

Sedangkan untuk guru Kemendikdasmen, ketentuan ini merujuk pada Permendikdas Nomor 4 Tahun 2025 serta Peraturan Sekjen Nomor 1 Tahun 2025, khusus bagi guru non-ASN.

Tujuh Kategori Guru yang Tunjangannya Dihentikan Menurut Juknis 2025

1. Beban Kerja Tidak Memenuhi Syarat

Guru, kepala madrasah, atau pengawas madrasah yang tidak mencapai beban kerja minimum sesuai ketentuan tidak akan menerima tunjangan profesi.

2. Absensi Tanpa Alasan Resmi Selama Tiga Hari

Guru yang tidak masuk kerja tanpa keterangan resmi selama tiga hari atau lebih dalam satu bulan akan dihentikan pencairan tunjangannya untuk bulan tersebut.

gawat! ternyata penyaluran tpg untuk 7 guru kategori ini dihentikan, simak rinciannya                            sumateraekspres.id - pemerintah telah menetapkan tujuh kategori guru yang tidak lagi berhak menerima pencairan tunjangan sertifikasi mulai tahun 2025, berdasarkan petunjuk teknis terbaru yang diterbitkan oleh kementerian agama (kemenag) dan kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen).
kebijakan ini penting diketahui oleh seluruh tenaga pendidik, baik yang berstatus asn maupun non-asn, di lingkungan kemenag maupun kemendikdasmen.
dasar hukum pemberhentian tunjangan sertifikasi 2025
bagi guru di bawah kemenag, pemberhentian tunjangan profesi diatur dalam keputusan dirjen pendidikan islam nomor 720 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru madrasah.  
sedangkan untuk guru kemendikdasmen, ketentuan ini merujuk pada permendikdas nomor 4 tahun 2025 serta peraturan sekjen nomor 1 tahun 2025, khusus bagi guru non-asn.
baca juga:sktpg sudah terbit, pencairan tpg segera menyusul: ini jadwal dan cara cek terbaru
baca juga:pengumuman: sktpg kini dapat langsung akses di infogtk, guru tak perlu datangi dinas
tujuh kategori guru yang tunjangannya dihentikan menurut juknis 2025
1. beban kerja tidak memenuhi syarat
guru, kepala madrasah, atau pengawas madrasah yang tidak mencapai beban kerja minimum sesuai ketentuan tidak akan menerima tunjangan profesi.
 
2. absensi tanpa alasan resmi selama tiga hari
guru yang tidak masuk kerja tanpa keterangan resmi selama tiga hari atau lebih dalam satu bulan akan dihentikan pencairan tunjangannya untuk bulan tersebut.
 
3. cuti sakit melebihi 14 hari  
guru yang mengambil cuti sakit lebih dari dua minggu berturut-turut akan diberhentikan dari penerimaan tunjangan profesi, meskipun disertai surat dokter.
 
4. cuti alasan penting lebih dari enam hari
cuti karena alasan penting, seperti acara keluarga, yang melebihi enam hari akan menyebabkan tunjangan profesi dihentikan.
 
5. cuti di luar tanggungan negara
guru yang mengambil cuti di luar tanggungan negara akan otomatis kehilangan hak pencairan tunjangannya.
 
6. ibadah haji atau umrah tanpa hak cuti 
guru yang menunaikan ibadah haji atau umrah dengan biaya sendiri tanpa memanfaatkan hak cuti besar tidak akan menerima tunjangan. sebaliknya, jika menggunakan cuti besar, tunjangan tetap dibayarkan.
 
7. mengikuti studi dari beasiswa pemerintah
guru yang menerima beasiswa pemerintah dan memasuki bulan ketujuh masa belajar akan diberhentikan tunjangannya sementara, dan akan dipulihkan setelah menyelesaikan studi dan kembali bertugas.
baca juga:ada tambahan 2 bulan tpg, berikut guru yang bakal menerima
baca juga:guru pns dan pppk segera dapat tpg dan gaji 13, segini besarannya
perbedaan aturan di kemendikdasmen
 
sementara itu, kemendikbudristek mengatur penghentian tunjangan profesi dengan kriteria yang lebih umum melalui permendikdas nomor 4 tahun 2025, di antaranya:
- guru cuti di luar tanggungan negara.
- guru wafat.
- guru mencapai usia pensiun.
- guru cuti sakit lebih dari enam bulan.
- guru mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- guru dijatuhi hukuman pidana dengan vonis tetap.
- guru menerima tugas belajar.
dalam aturan kemendikbudristek, cuti sakit baru berdampak pada penghentian tunjangan jika durasinya melebihi enam bulan, dan pemberhentian pembayaran dilakukan mulai semester berikutnya.
ketentuan bagi guru non-asn
guru non-asn juga tunduk pada ketentuan pemberhentian tunjangan profesi sebagaimana tercantum dalam peraturan sekjen nomor 1 tahun 2025, yang meliputi:
- meninggal dunia.
- mencapai batas usia pensiun.
- berhenti menjadi guru.
- cuti sakit lebih dari enam bulan.
- mengundurkan diri.
- dijatuhi hukuman pidana.
- mengikuti tugas belajar.
aturan untuk non-asn ini sejatinya serupa dengan ketentuan untuk guru asn di bawah kemendikdasmen.
perbandingan kebijakan kemenag dan kemendikdasmen
baca juga:kemendikdasmen percepat pencairan tpg triwulan 2, catat waktunya!
baca juga:tpg guru kode 13 akan segera cair! hal ini yang perlu dilakukan agar berubah jadi kode 16
jika dibandingkan, regulasi kemenag terbilang lebih ketat dan terperinci, bahkan ketidakhadiran tanpa keterangan sah selama tiga hari saja sudah cukup untuk menghentikan tunjangan.  
sedangkan di kemendikdasmen, fokus utama lebih pada kondisi berat seperti pensiun atau cuti sakit berkepanjangan.
dalam implementasinya, distribusi tunjangan untuk guru di tingkat sd, smp, sma, dan smk juga melibatkan peran penting pemerintah daerah, yang bertugas memastikan kebenaran data penerima sesuai ketentuan nasional.