Skema Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Mengacu Perpres 11/2024 dan Bersifat Proporsional

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 30 Dec 2025 - 19:41

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa besaran gaji PPPK paruh waktu tidak bersifat tunggal, melainkan dihitung secara proporsional berdasarkan beberapa indikator utama.-Foto: IST-

SUMEKS RADIO - Pemerintah menetapkan pola penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2026 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa besaran gaji PPPK paruh waktu tidak bersifat tunggal, melainkan dihitung secara proporsional berdasarkan beberapa indikator utama.

Faktor penentu gaji meliputi golongan jabatan, beban kerja mingguan yang berkisar antara 20 hingga 30 jam, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.

Skema ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah maupun kementerian, sekaligus memastikan hak pegawai tetap terpenuhi sesuai kontribusi kerja.

Rentang Penghasilan Bulanan PPPK Paruh Waktu

Secara umum, penghasilan dasar PPPK paruh waktu berada pada kisaran Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta per bulan.

Nilai tersebut dapat berbeda antar daerah, tergantung kebutuhan organisasi dan kondisi fiskal instansi.

Khusus bagi pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1), estimasi gaji berada di rentang Rp2,2 juta sampai Rp5,4 juta per bulan, menyesuaikan jenis jabatan dan durasi kerja yang disepakati.

Variasi Gaji Berdasarkan Jenis Jabatan

Besaran penghasilan PPPK paruh waktu juga sangat dipengaruhi oleh bidang tugas yang dijalankan. Berikut gambaran kisaran gaji berdasarkan kelompok jabatan:

Tenaga administrasi menerima gaji sekitar Rp2,5 juta hingga Rp4 juta
Tenaga pendidik berada pada kisaran Rp3,5 juta sampai Rp6 juta
Tenaga kesehatan memperoleh penghasilan lebih tinggi, yakni Rp5 juta hingga Rp8,5 juta

skema gaji pppk paruh waktu 2026: mengacu perpres 11/2024 dan bersifat proporsional                            sumeks radio - pemerintah menetapkan pola penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu tahun 2026 mengacu pada peraturan presiden nomor 11 tahun 2024. dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa besaran gaji pppk paruh waktu tidak bersifat tunggal, melainkan dihitung secara proporsional berdasarkan beberapa indikator utama.
faktor penentu gaji meliputi golongan jabatan, beban kerja mingguan yang berkisar antara 20 hingga 30 jam, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.
skema ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah maupun kementerian, sekaligus memastikan hak pegawai tetap terpenuhi sesuai kontribusi kerja.
baca juga:jelang purnatugas, ernawati lega dilantik, januari, pppk pw langsung terima gaji
baca juga:pppk paruh waktu kini bergaji bulanan, negara pastikan hak dan tunjangan asn paruh waktu
rentang penghasilan bulanan pppk paruh waktu
secara umum, penghasilan dasar pppk paruh waktu berada pada kisaran rp1,9 juta hingga rp7,3 juta per bulan.
nilai tersebut dapat berbeda antar daerah, tergantung kebutuhan organisasi dan kondisi fiskal instansi.
khusus bagi pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana (s1), estimasi gaji berada di rentang rp2,2 juta sampai rp5,4 juta per bulan, menyesuaikan jenis jabatan dan durasi kerja yang disepakati.
baca juga:tak maksimal gaji pppk paruh waktu, pemda dilema efisiensi anggaran
baca juga:ribuan pppk paruh waktu dikukuhkan, kawasan kantor bupati empat lawang dipenuhi antusias warga
variasi gaji berdasarkan jenis jabatan
besaran penghasilan pppk paruh waktu juga sangat dipengaruhi oleh bidang tugas yang dijalankan. berikut gambaran kisaran gaji berdasarkan kelompok jabatan:

tenaga administrasi menerima gaji sekitar rp2,5 juta hingga rp4 juta

tenaga pendidik berada pada kisaran rp3,5 juta sampai rp6 juta

tenaga kesehatan memperoleh penghasilan lebih tinggi, yakni rp5 juta hingga rp8,5 juta

tenaga profesional atau konsultan dapat menerima gaji antara rp8 juta hingga rp12 juta, tergantung keahlian dan tanggung jawab kerja

perbedaan tersebut mencerminkan tingkat kompleksitas pekerjaan serta kebutuhan keahlian di masing-masing sektor.
hak tunjangan pppk paruh waktu
selain gaji pokok, pppk paruh waktu tetap memperoleh sejumlah tunjangan tambahan, meski besarannya disesuaikan dengan jam kerja.
tunjangan tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan hari raya (thr) setara satu bulan gaji, serta gaji ke-13.
baca juga:perbedaan gaji pns dan pppk jika tunjangan sertifikasi dilebur jadi single salary 2026
baca juga:gubernur-wagub sumsel lantik 5.990 pppk paruh waktu, berharap ada regulasi baru, naik penuh waktu bahkan pns
di samping itu, pemerintah juga menjamin kepesertaan bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan bagi pppk paruh waktu sebagai bagian dari perlindungan sosial dan kesejahteraan pegawai.