Bawaslu Sumsel Gandeng Alumni Kader Partisipatif, Perkuat Pengawasan Pemilu di Daerah
Bawaslu Sumsel Gandeng Alumni Kader Partisipatif, Perkuat Pengawasan Pemilu di Daerah-Foto: IST-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan resmi menjalin kerja sama dengan Alumni Kader Pengawas Partisipatif (AKPP) Sumsel melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Langkah ini menjadi bagian dari program nasional Bawaslu RI untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di daerah.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, SH. M.Kn., menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan wujud nyata dari gerakan pengawasan partisipatif yang sedang digalakkan secara nasional.
“Kerja sama ini adalah bentuk penguatan peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Kami ingin memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi juga melibatkan publik secara aktif,” ujar Naafi usai acara penandatanganan MoU, Kamis (31/10).
BACA JUGA: Forjukafi Dorong Gerakan Nasional Wakaf, BWI Siapkan Sertifikasi Nazir
BACA JUGA:ADINKES Perkuat Kolaborasi Nasional Tekan Stunting Lewat GMBS Award 2025
Naafi menjelaskan, pengawasan partisipatif bukan sekadar mengawasi proses pemilu secara teknis, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran moral dan etika demokrasi di tengah masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya tahu aturan, tetapi juga memahami nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam berdemokrasi,” tambahnya.
Menurutnya, peran alumni kader sangat penting dalam memperluas jangkauan edukasi pemilu. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak sosialisasi di tingkat akar rumput, mulai dari pemahaman tahapan pemilu hingga mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
BACA JUGA:MSI Modern 14 F1MG, Laptop Profesional Ringan dengan Performa Andal dan Desain Elegan
BACA JUGA:Sidang Kasus Pokir OKU, Mantan Kadis PUPR Sebut Wakil Bupati Sempat Minta Fee Renovasi Rumah Dinas
Naafi menegaskan, peningkatan literasi masyarakat terhadap aturan dan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu menjadi prioritas utama. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi.
“Partisipasi publik yang kuat adalah benteng pertama untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu,” tegasnya.
Bawaslu Sumsel juga menilai kerja sama ini sebagai momentum memperkuat sistem pengawasan yang lebih responsif dan preventif.
