Tak Ada Biaya Jadi Kendala

Reporter: Andika |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 30 Jan 2025 - 22:16

KUNJUNGAN KERJA: Anggota Komisi X DPR RI saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat di Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. FOTO: ANDIKA/SUMEKS--

Kita semua punya kewajiban menurunkan angka putus sekolah, lalu menaikan angka lama sekolah," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pemulutan Ilir, Amrullah mengapresiasi kunjungan dari anggota Komisi X DPR RI.

"Rencananya, warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial maupun pendidikan tersebut akan dimasukkan ke daftar DTKS. Sehingga dapat segera menerima bantuan,’’ katanya.

Harapannya, aspirasi dan keluhan warga dapat didengar. Serta keluarga anak-anak tidak mampu di Desa Pemulutan Ilir mendapat bantuan PIP untuk terus bersekolah.

‘’Di desa ini masih banyak warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena rata-rata warga hanya bekerja sebagai buruh dan petani,’’ katanya. (dik/)

tak ada biaya jadi kendala                            indralaya, sumateraekspres.id - anggota komisi x dpr ri melakukan kunjungan kerja ke sumsel. para wakil rakyat ini ingin melihat langsung kondisi masyarakat di desa pemulutan ilir, kecamatan pemulutan, kabupaten ogan ilir, kemarin.
wakil ketua komisi x dpr ri, maria yohana esti wijayati memimpin kunjungan bersama  anggota lain, lita machfud arifin, denny wahyudi alias denny cagur, dan drs h mohammad iqbal romzi. serta didampingi beberapa anggota dprd provinsi sumsel. 
baca juga:perjuangkan ke bpn hingga minta bantuan dpr ri
baca juga:soroti kampung pangan inovatif, kunker komisi vii dpr ri 
my esti wijayati mengatakan,  berdasarkan data yang diterimanya angka putus sekolah di sumatera selatan ini cukup tinggi.
‘’ada 157.000 angka putus sekolah. salah satu yang cukup tinggi ada di kecamatan pemulutan," ungkapnya. 
karenanya, anggota komisi x dpr ri berusaha mengecek kondisi di kecamatan pemulutan, kabupaten ogan ilir. ada beberapa rumah yang didatangi langsung. 
"kita bertemu dengan 1 rumah yang dihuni 2 kepala keluarga (kk) dengan 4 anak. kita melihat secara langsung dari 4 orang anak ini yang seharusnya sekolah itu ada 3.
azka ini kelas 1 sd, rizky kelas 1 mts. tetapi ariel yang seharusnya sudah tamat kelas 3 smp harus putus sekolah. karena memang tidak ada biaya untuk uang saku, beli seragam, transportasi, beli buku dan lain-lain," jelasnya. 
hal inilah yang jadi kendala keluarga  menyekolahkan dan terpaksa anaknya harus putus sekolah.
‘’keluarga ini ternyata juga tidak memiliki program indonesia pintar (pip). keluarga seperti ini yang seharusnya wajib terdaftar untuk mendapatkan bantuan pip," terangnya. 
dirinya berharap semua anak-anak harus mendapat kesempatan untuk sekolah. ‘’jika kondisi dibiarkan seperti ini, maka tidak bisa berbicara lebih jauh tentang indonesia emas 2045. ketika kondisi di lapangan masih seperti ini,’’ katanya. 
disebutkannya anggota dari komisi x dpr ri, dprd provinsi dan dprd kota/kabupaten tentu punya kewajiban untuk mengawal agar anak-anak di usia sekolah ini dapat mendapatkan pendidikan yang layak.
"sehingga, afirmasi yang harus dilakukan adalah mereka yang tidak mampu utamanya. kita berharap anak-anak seperti ariel dapat bersekolah lagi dan lewat indonesia pintar bisa mendapatkan akses.
kita semua punya kewajiban menurunkan angka putus sekolah, lalu menaikan angka lama sekolah," pungkasnya. 
sementara itu, kepala desa pemulutan ilir, amrullah mengapresiasi kunjungan dari anggota komisi x dpr ri.
"rencananya, warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial maupun pendidikan tersebut akan dimasukkan ke daftar dtks. sehingga dapat segera menerima bantuan,’’ katanya. 
baca juga:dpr ri soroti kasus novi, pelaku penyiraman air keras akan temui novi di lapas
baca juga:komisi ix dpr ri minta pemerintah hati-hati dalam regulasi terkait pertembakauan
harapannya, aspirasi dan keluhan warga dapat didengar. serta keluarga anak-anak tidak mampu di desa pemulutan ilir mendapat bantuan pip untuk terus bersekolah. 
‘’di desa ini masih banyak warga yang berada di bawah garis kemiskinan. karena rata-rata warga hanya bekerja sebagai buruh dan petani,’’ katanya. (dik/)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan

https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Tak Ada Biaya Jadi Kendala