Sayonara Honorer Non-Database, BKN Persilakan Cari Alternatif Lain

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 03 Aug 2025 - 19:45

Ilustrasi tenaga honorer-Foto: Freepik-

“Kalau yang disampaikan Kepala BKN, kami sudah mengusulkan untuk kategori R3 dan R4. Jadi kita tetap menunggu bagaimana kebijakan resmi pemerintah pusat,” ujarnya, kemarin. Ia menegaskan pemda berkeyakinan para tenaga honorer yang sudah mengikuti proses tes seleksi sebelumnya tetap akan mendapat pengakomodasian sesuai konsep awal yang pernah disampaikan.

Edward menjelaskan, untuk kategori R4 yakni honorer yang belum tercatat dalam database resmi BKN, jumlahnya di Sumsel lebih dari 1.000 orang. Data lengkapnya telah dihimpun BKD Sumsel. Ia menegaskan Pemprov Sumsel akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan langkah yang tepat dalam penyelesaian persoalan honorer non-database ini.

“Kami berharap ada solusi yang bijak agar tenaga honorer yang sudah lama bekerja juga mendapatkan kepastian,” pungkas Edward. Sebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja menyampaikan, seleksi PPPK 2024 yang dialokasikan khusus penyelesaian honorer harus dievaluasi.

“KemenPANRB dan BKN memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, jadi bukan sekadar penyelesaian persoalan tenaga honorer saja. Kita harus fokus pada substansi-substansi tata kelola ASN yang mendukung pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan Asta Cita Presiden,” terangnya.

Ia mengungkapkan, honorer yang terakomodir lewat seleksi PPPK tahap I atau yang mendapatkan formasi PPPK penuh waktu sebanyak 690.918 orang. Dari jumlah itu, hingga 28 Juli 2025 terhitung sudah 80 persen atau 444.918 orang yang telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatannya menjadi PPPK.

Masih ada sisa formasi yang dapat diperebutkan pada seleksi PPPK tahap II yang hasilnya telah disampaikan ke publik pada 16-30 Juni 2025 lalu sebanyak 187.785 orang. Dengan begitu, secara keseluruhan yang mendapatkan formasi PPPK penuh waktu sebanyak 878.627 orang atau 87,1% dari total formasi yang telah dialokasikan yaitu 1.008.337 formasi. Ada pun total jumlah pelamar PPPK sebanyak 2.115.054 orang. Dengan selisih itu, masih ada sekitar 1 juta honorer yang tidak mendapatkan formasi.

sayonara honorer non-database, bkn persilakan cari alternatif lain                             sumsel, sumateraekspres.id – ada ribuan pegawai non-asn alias honorer yang bakal kehilangan pekerjaan. sebab, pemerintah di tahun ini hanya akan menyelesaikan status honorer yang masuk dalam database badan kepegawaian negara (bkn) saja. setelah tahun ini, tidak ada lagi yang namanya pegawai honorer di semua instansi.
bahkan, kepala bkn prof zudan arif sudah memastikan penyelesaian afirmasi tenaga honorer akan tuntas pada tahun ini. ia minta agar honorer non-database bkn mencari alternatif lain. itu artinya, sayonara untuk para honorer non-database. "bagi tenaga honorer non-database bkn, silakan cari alternatif lain misalnya melalui jalur seleksi casn yang diadakan sesuai dengan standarnya,” ujarnya.
namun, usaha para honorer non-database ini tentu tidak akan mudah. mereka harus bersaing ketat dengan lulusan baru, profesional, bahkan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan kualifikasi tinggi. tidak ada jaminan formasi untuk mereka. belum lagi harus ikut proses seleksi lebih ketat dan kompetitif, mengikuti prosedur dari awal seperti peserta umum.
sementara, banyak formasi cpns saat ini lebih mengutamakan bidang teknis dan spesifik, seperti tenaga it, analis data, dan sebagainya. jika ingin mencoba jalur ini, honorer harus siap memperbarui kompetensinya, belajar soal-soal seleksi asn, dan mengikuti informasi terbaru terkait pembukaan formasi cpns.
baca juga:berharap tetap diakomodir, minta pemerintah berpihak pada honorer non-database
baca juga:ribuan honorer r3-r4 perlu bersabar, wako palembang tunggu juknis kemen pan rb
bagaimana kondisi di sumsel? sekda banyuasin erwin ibrahim mengatakan kalau honorer non-database yang tidak dapat diakomodir ke dalam pppk, nantinya akan diusulkan atau dialihkan menjadi outsourcing. "kita alihkan ke outsourcing,"katanya, kemarin.
pengadaan outsourcing dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja seperti jasa kebersihan, satpam, pengemudi, dan pramu bakti. "itu jenis penyediaan jasa pekerjanya," bebernya. untuk itu, sekda akan menginstruksikan kepada opd untuk tetap mengakomodir honorer non-database melalui sistem outsourcing.
dengan kebijakan ini, diharapkan tenaga honorer non-database yang sebelumnya khawatir kehilangan pekerjaan dapat tetap bekerja, meski dengan skema yang berbeda dari sebelumnya. erwin menambahkan, dia telah beberapa kali memimpin rapat membahas hal tersebut. “kami akan segera melaksanakan keputusan itu,” tambahnya. 
langkah yang sama diambil pemkot lubuklinggau. "pemkot tidak ada rencana untuk merumahkan tenaga honorer non-database, semuanya akan tetap diberdayakan. namun akan diarahkan jadi tenaga outsourcing," ungkap kabid pengangkatan pemberhentian dan mutasi bkpsdm kota lubuklinggau, m adi dwi cahyo.
adapun pekerjaan bagi tenaga outsourcing meliputi tenaga pramusaji, jaga malam, driver dan cleaning service. "kalau mereka selama ini ditempatkan sebagai tenaga administrasi, maka akan diarahkan ke empat kategori tenaga dasar tersebut," jelasnya. 
baca juga:belanja pegawai kuras anggaran, gubernur herman deru soroti cermati honorer dan pppk agar tak membebani apbd
baca juga:selepas apel, ratusan asn dan honorer di dua opd pemkot palembang di tes urine 
kebijakan ini nantinya akan disampaikan kepada para tenaga honorer non-database. bagi yang tidak berkenan dipekerjakan sebagai outsourching, artinya mereka memilih untuk merumahkan diri diri sendiri. "sudah ada yang merumahkan diri sendiri, untuk jumlah kami belum dapat memastikan totalnya, karena kebijakan itu diserahkan sepenuhnya ke opd masing-masing," imbuh dia.
pihaknya sudah membuat draf peraturan walikota (perwali) untuk mengatur outsourcing. adi menambahkan, jumlah honorer kategori r3 dan r4 yang belum dapat formasi sebanyak 1.800 orang. "untuk r3 sudah bisa diusulkan. sedangkan r4  bisa diusulkan, namun tergantung kebijakan opd masing-masing. artinya kita lihat kebutuhan opd," pungkasnya.
kepala bksdm oki, drs h antonius leonardo mengungkapkan, honorer non-database bkn berjumlah 1.343 orang. mereka sudah mengikuti seleksi dengan status r4 akan dipertimbangkan diusut menjadi paruh waktu. sementara honorer yang masuk database bkn tapi belum lulus dengan status r2 dan r3 sejumlah  3.311 orang.
“berdasarkan ketentuan dalam keputusan menteri pan-rb nomor 16 tahun 2025, mereka diprioritaskan untuk diusulkan jadi pppk paruh waktu, tentunya apabila honorer tersebut masih aktif sampai saat ini,” jelasnya. untuk gaji pppk paruh waktu akan menggunakan alokasi yang telah ada sebagaimana saat menjadi tenaga honorer.
baca juga:guyon ala gubernur herman deru, honorer kikuk diminta hitung butiran beras syarat mutu premium yang dibagikan
baca juga:nasib honorer r4 prabumulih belum jelas, pppk tahap i muara enim minta pelantikan dipercepat
honorer r4 dan r5 di kota prabumulih sudah gamang dengan kebijakan ini. mereka bahkan telah mengadukan nasib ke dprd prabumulih. mereka menyampaikan terdapat 137 tenaga honorer r4 yang tidak jelas nasibnya hingga sekarang. terdiri atas 43 guru, 19 tenaga kesehatan, dan 76 tenaga teknis.
"kami ini adalah honorer yang sudah ikut seleksi pppk tahap ii, namun tidak terdaftar dalam database bkn dan tidak mendapatkan formasi,” ujar salah seorang perwakilan forum honorer r4 prabumulih. ia menambahkan, banyak dari mereka yang telah mengabdi lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sudah bekerja hingga 10 tahun. namun karena berbagai kendala administrasi, mereka tidak terdata di bkn. 
kondisi ini menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti tahapan pengangkatan pppk secara formal. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda kota prabumulih, drs amilton menyampaikan, pihaknya memahami keresahan para tenaga honorer r4. 
“sk mereka ini, terutama guru, hanya dikeluarkan oleh kepala sekolah, bukan kepala daerah. sehingga saat pendataan 2024, walaupun masa pengabdiannya cukup lama, mereka tidak masuk ke dalam database bkn. oleh karena itu status mereka bukan dinyatakan lulus atau tidak lulus pppk, tapi masuk dalam kategori r4,” jelas amilton.
untuk itu, pemkot prabumulih akan mempertimbangkan segala bentuk aspirasi yang telah disampaikan dan akan menjadikannya bahan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat. ketua dprd kota prabumulih, h deni victoria sh msi menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi tenaga honorer kategori r4 dan r5 untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu.
baca juga:puluhan honorer lulus pppk di prabumulih terancam gagal, ini penyebabnya
baca juga:honorer r3 di prabumulih yang tak lulus diusulkan jadi pppk paruh waktu, tetap terima gaji hingga pelantikan
dprd prabumulih akan segera menyurati wali kota prabumulih dan pemkot untuk menindaklanjuti aspirasi itu. mereka juga minta pemkot prabumulih tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap tenaga honorer non-database itu.
“sesuai dengan pernyataan pak presiden, jangan ada phk massal. karena itu kita minta jangan ada pemberhentian terhadap para honorer ini,” tegasnya. sebelumnya, kata dia, telah dilakukan koordinasi dengan kemenpanrb dan bkn. hasil koordinasi tersebut, pemda memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan honorer r4 dan r5 menjadi pppk paruh waktu sesuai regulasi yang berlaku.
“ini peluang yang harus segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.  sekda provinsi sumsel, edward chandra mengatakan, pihaknya memahami kebijakan pusat. namun, pemprov masih menunggu kejelasan tertulis terkait status tenaga honorer, terutama kategori r3 dan r4.
“kalau yang disampaikan kepala bkn, kami sudah mengusulkan untuk kategori r3 dan r4. jadi kita tetap menunggu bagaimana kebijakan resmi pemerintah pusat,” ujarnya, kemarin. ia menegaskan pemda berkeyakinan para tenaga honorer yang sudah mengikuti proses tes seleksi sebelumnya tetap akan mendapat pengakomodasian sesuai konsep awal yang pernah disampaikan.
baca juga:honorer damkar oki ditemukan tewas gantung diri di indekosan kayuagung
baca juga:dari honorer menjadi p3k paruh waktu, lonjakan status dan harapan baru bagi abdi negara
edward menjelaskan, untuk kategori r4 yakni honorer yang belum tercatat dalam database resmi bkn, jumlahnya di sumsel lebih dari 1.000 orang. data lengkapnya telah dihimpun bkd sumsel. ia menegaskan pemprov sumsel akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan langkah yang tepat dalam penyelesaian persoalan honorer non-database ini.
 “kami berharap ada solusi yang bijak agar tenaga honorer yang sudah lama bekerja juga mendapatkan kepastian,” pungkas edward.  sebelumnya, deputi bidang sdm aparatur kemenpanrb, aba subagja menyampaikan, seleksi pppk 2024 yang dialokasikan khusus penyelesaian honorer harus dievaluasi.
 “kemenpanrb dan bkn memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, jadi bukan sekadar penyelesaian persoalan tenaga honorer saja. kita harus fokus pada substansi-substansi tata kelola asn yang mendukung pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan asta cita presiden,” terangnya.
ia mengungkapkan, honorer yang terakomodir lewat seleksi pppk tahap i atau yang mendapatkan formasi pppk penuh waktu sebanyak 690.918 orang. dari jumlah itu, hingga 28 juli 2025 terhitung sudah 80 persen atau 444.918 orang yang telah diterbitkan surat keputusan (sk) pengangkatannya menjadi pppk.
masih ada sisa formasi yang dapat diperebutkan pada seleksi pppk tahap ii yang hasilnya telah disampaikan ke publik pada 16-30 juni 2025 lalu sebanyak 187.785 orang. dengan begitu, secara keseluruhan yang mendapatkan formasi pppk penuh waktu sebanyak 878.627 orang atau 87,1% dari total formasi yang telah dialokasikan yaitu 1.008.337 formasi. ada pun total jumlah pelamar pppk sebanyak 2.115.054 orang. dengan selisih itu, masih ada sekitar 1 juta honorer yang tidak mendapatkan formasi.