JPU Ungkap Modus Korupsi dalam Proyek Peningkatan Jalan Kuang Dalam-Beringin

Reporter: Ardila |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 06 Mar 2025 - 16:54

Proyek peningkatan Jalan Kuang Dalam-Beringin tahun 2019 terungkap sebagai kasus korupsi dengan kerugian negara Rp894 juta. Dua terdakwa, Juni Eddy dan Ali Irwan, dihadapkan pada tuntutan serius dalam sidang perdana di PN Tipikor Palembang. fOTO:Dila/Suma--

Laporan dari ahli konstruksi mengungkapkan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan proyek ini.

Di antaranya, volume pekerjaan untuk penyiapan badan jalan dan lapis pondasi agregat kelas B tidak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.

Tak hanya itu, analisis saringan material mengungkapkan bahwa pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Komposisi material pada ayakan 0,075 mm, 25 mm, dan 37,5 mm terbukti tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, ketebalan agregat yang dipasang jauh dari rencana awal, yang seharusnya mencapai 15 cm, namun kenyataannya hanya berkisar antara 3 cm hingga 6 cm.

Penyimpangan ini menyebabkan proyek tersebut tidak memenuhi batas toleransi yang ditetapkan dalam kontrak.

Akibat dari penyimpangan-penyimpangan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp894.078.082,05.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang terkait.

jpu ungkap modus korupsi dalam proyek peningkatan jalan kuang dalam-beringin                            sumateraekspres.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) ogan ilir mengungkap modus korupsi dalam proyek peningkatan jalan kuang dalam-beringin yang dilaksanakan pada tahun 2019. 
korupsi ini mengakibatkan kerugian negara sebesar rp894 juta. dua orang terdakwa, yaitu juni eddy, mantan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten ogan ilir periode 2018–2021, serta ali irwan, direktur cv musi persada lestari, terjerat dalam kasus ini.
pada sidang perdana yang berlangsung di pengadilan negeri (pn) tipikor palembang pada kamis, 6 maret 2025, jaksa penuntut umum m. rahmat afif membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh masriati, sh, mh. 
baca juga:bank mandiri hadirkan diskon spesial ramadan hingga 40% untuk nasabah kartu kredit
baca juga:harga daihatsu all new xenia maret 2025, mobil keluarga terjangkau dengan fitur lengkap
kasus ini berawal dari anggaran sebesar rp2 miliar yang dialokasikan oleh dinas pupr ogan ilir untuk peningkatan jalan kuang dalam-beringin.
namun, proyek yang dimaksud tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
dalam dakwaan tersebut, terdakwa juni eddy, yang bertindak sebagai pengguna anggaran, didakwa lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ia gagal melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh cv musi persada lestari. 
baca juga:tunjangan sertifikasi guru asn triwulan pertama 2025 diperkirakan cair pada maret, berikut aturannya
baca juga:gubernur sumsel tegaskan, 'kalau mampu, kita atasi sendiri' terkait bantuan anggaran psu empat lawang
kurangnya pengawasan ini menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 
selain itu, juni eddy juga diduga ikut campur dalam penentuan pemenang lelang dan tidak melaporkan kemajuan fisik pekerjaan dengan benar.
terdakwa ali irwan, yang menjabat sebagai direktur cv musi persada lestari, didakwa melakukan pelanggaran terkait pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
laporan dari ahli konstruksi mengungkapkan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan proyek ini.
di antaranya, volume pekerjaan untuk penyiapan badan jalan dan lapis pondasi agregat kelas b tidak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.
baca juga:10 jurusan kuliah yang sulit mendapatkan pekerjaan
baca juga:ibu rumah tangga laporkan ancaman pembakaran rumah ke polisi
tak hanya itu, analisis saringan material mengungkapkan bahwa pekerjaan lapis pondasi agregat kelas b tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. komposisi material pada ayakan 0,075 mm, 25 mm, dan 37,5 mm terbukti tidak sesuai dengan ketentuan.
selain itu, ketebalan agregat yang dipasang jauh dari rencana awal, yang seharusnya mencapai 15 cm, namun kenyataannya hanya berkisar antara 3 cm hingga 6 cm. 
penyimpangan ini menyebabkan proyek tersebut tidak memenuhi batas toleransi yang ditetapkan dalam kontrak.
akibat dari penyimpangan-penyimpangan ini, negara mengalami kerugian sebesar rp894.078.082,05.
berdasarkan perbuatan yang dilakukan, kedua terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:bulog lahat maksimalkan serapan gabah dan beras petani untuk dukung ketahanan pangan nasional
baca juga:jadwal imsak dan buka puasa 7 ramadan 1446 h di oku timur dan sekitarnya
sidang berikutnya akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang terkait.