Pada Januari 2025, kata Zewwy, pembelian sudah mencapai 2.000 unit. Hal ini mengejar sisa target pada 2024 lalu dan realisasi awal tahun ini.  "Dengan strategi yang lebih matang dan dukungan dari berbagai pihak, REI Sumsel yakin target pembangunan 17.000 unit rumah di 2025 bisa terealisasi,” tukasnya.

Terpisah, Ketua REI Banyuasin. Syarifuddin juga mengatakan kalau pihaknya dilibatkan dalam program tersebut Karena itu, Reo ptimis program yang sangat baik itu akan berjalan lancar.

Tapi untuk kuota rumah yang akan di bangun di Banyuasin, ia kurang mengetahui secara pasti. Nantinya pembangunan rumah itu direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Pangkalan Balai, Betung, Talang Kelapa, Jakabaring, Mariana."Terutama kecamatan yang berbatasan dengan kota, dan potensi pengembangan rumah,” katanya.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, syarat MBR berhak menikmati fasilitas program 3 juta rumah yakni memiliki pendapatan maksimal Rp7 juta bagi yang belum menikah.  Sedangkan, bagi kelompok masyarakat sudah menikah memiliki maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

"Kami ingatkan Pimpinan Daerah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini dengan memperhatikan betul kategori MBR berdasarkan Kepmen PUPR," tuturnya.

Dalam perkembangannya, program 3 juta rumah gratis ini berpotensi tak jalan. Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipotong. Dari pagu awal sebesar Rp5,274 triliun, tersisa sebesar Rp1,613 triliun.  Namun, Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) masih optimistis.

"Kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada, dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas," katanya. Salah satu upaya mewujudkan program 3 juta rumah yakni dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Namun kuota untuk tahun ini tidak sampai 10% dari target 3 juta rumah, yakni hanya 220.000 unit. Karenanya perlu cara lain untuk mewujudkan program ambisius ini, diantaranya dengan menggandeng swasta dalam program Corporate Social Responsibility (CSR).

Bukan hanya investor dalam negeri, pemerintah juga bakal melibatkan investor asing dalam program ini. Sejumlah negara yang siap untuk berinvestasi pada proyek tersebut. Diantara investor tersebut berasal dari negara Qatar, Uni Emirat Arab, Turki dan Singapura. "Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title (vertikal), bangunannya bisa diperjualbelikan tapi tanahnya milik negara," beber Ara.

Menteri Ara menambahkan, surat keputusan bersama (SKB) menteri terkait mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran program 3 juta rumah. Pertama, terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua, penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Terakhir, mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Untuk investor, pemerintah sudah menggandeng Qatar untuk menyediakan 1 juta unit rumah di perkotaan. Melalui pihak swastanya, bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Kalangan pengembang dalam negeri berharap bisa ikut menjadi bagian dari megaproyek ini. "Investasi Qatar yang 16 miliar dolar itu baru MoU. Kita sediakan tenaga kerja, menumbuhkan industri terkait, jangan lihat ke sana terus tapi ini tidak diajak. Diajak dong kita signing," kata Ketua Umum REI, Joko Suranto.

Pengembang dalam negeri selama ini ikut berperan dalam penyaluran rumah untuk MBR, misalnya rumah subsidi. "Kita hargai investasi itu dalam program 3 juta rumah, tapi mestinya diakomodasi berlaku juga untuk investor dalam. Toh uang kami tetap di dalam negeri. Dana anggota REI di BTN aja sudah Rp 4,5 triliun, belum di bank lain, jadi dana anggota REI ngga keluar negeri," bebernya.

BACA JUGA:Percepat MBR Miliki Rumah Layak Huni, Beberapa Daerah di Sumsel Baru Sahkan Perda Januari 2025

BACA JUGA:Ribuan Rumah Terdampak Banjir, Air Kiriman dari Lahat ke Muara Enim, PALI, dan Prabumulih