PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sampai dengan Februari 2025 harga beli gabah petani di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diakui masih ada yang di bawah Harga Pokok Pembelian (HPP) Rp6.500 yang ditetapkan pemerintah. Menurut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel hal ini (harga beli, red) karena dipengaruhi banyak faktor seperti alokasi daya serap di Bulog dibandingkan dengan tingkat produksi yang masih kurang, masih kotor dan banyak jerami hingga pola jual petani yang sudah terbentuk.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, usia melakukan monitoring sekaligus melaksanakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan arahan Presiden untuk memastikan harga gabah di tingkat petani Rp6.500 di Sumsel pada Selasa (11/2) kemarin. Dikatakan Elen, dari laporan beberapa bupati yang daerah sentra produksi gabah masih ada panen petani yang terserap di bawah HPP Rp6.500.
"Kondisi ini dengan berbagai catatan-catatan, dan ini akan kita laporkan ke Kementrian terkait untuk evaluasi diambil kebijakan," sampainya.
Terkait dengan harga beli yang masih di bawah HPP ini, catatannya karena berbagai kendala. Dibeberkan Elen, pertama harga HPP Rp6.500 ini any quality (tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu).
"Tetapi faktanya walaupun any quality ternyata yang diserahkan itu masih tercampur jerami, kotoran dan lain sebagainya dan ini harus dilakukan perbaikan," ujarnya.
BACA JUGA:Petani OKU Timur Tenang! Harga Gabah Rp 6.500 Dijamin Bupati Enos dan Bulog
BACA JUGA:Menko Pangan Warning Pecat Semua Kepala Bulog, jika Beli Gabah di Bawah HPP Rp6.500/kg
Kedua, ada petani yang memang sudah biasa bekerja sama dengan pedagang sebelumnya (ada hubungan, misal pinjam uang modal, dsb). "Artinya sudah ada BtoB (bisnis to bisnis) sehingga harganya di bawah HPP," katanya.
Selanjutnya, harga HPP ini belum mampu diserap Bulog karena keterbatasan kapasitas, maka diserap oleh swasta yang masih menggunakan harga pasar. "Ini yang kita dorong Bulog memperbesar kapasitas serap sehingga harga HPP Rp6.500 ini dapat diserap Bulog," ujarnya.
Ia menekankan di tingkat provinsi ini harus punya perhatian khusus sampai dengan masa panen raya di bulan Maret, maka akan dibentuk satgas terdiri dari Pemprov Sumsel, Bulog, Kabupaten/Kota, Pinda, Polda, Kodam, Dandim, Danrem, dan Kejaksaan.
"Ini harus jadi perhatian semua pihak bahwa arahan dari Presiden itu semaksimal mungkin dapat dilakukan di Sumsel, dan harga yang diterima petani Rp6.500," tegasnya.
Melalui ini juga Bulog bisa menyerap dan meningkatkan ketahanan pangan untuk cadangan beras pemerintah. "Di Sumsel Bulog dialokasikan menyerap sebanyak 161 ribu setara beras," jelasnya.
Sementara jika dihitung dari tingkat produksi gabah di Sumsel yang mencapai 3 juta ton per tahun, atau sampai Maret di angka 784 ribu ton atau setara beras 457 ribu ton. "Artinya kalau kita hitung sampai Maret saja yang tersep Bulog itu hanya 1/3 nya dari produksi, dan 2/3 akan ikut mekanisme pasar," tambahnya.