Lahat, SUMATERAEKSPRES.ID - M. Dodi A. Nasoha, ST., MSi., yang baru saja dilantik sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat, memimpin pertemuan penting dengan 24 perusahaan tambang batu bara dan transportir yang beroperasi di wilayah Merapi Area, Kecamatan Lahat.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu kemacetan lalu lintas, penyebaran debu, serta pengelolaan lingkungan hidup yang semakin terganggu oleh aktivitas pertambangan batu bara di kawasan jalan lintas Merapi.
BACA JUGA:Curi Cabai, Ubi Madu, Tomat hingga Pompa Air, Sandi Wijaya Ditangkap Polisi
BACA JUGA:Polres OKU Timur Gagalkan Peredaran Kosmetik Ilegal, 118 Kemasan Disita
Dodi yang didampingi oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan, Eddi Adwar, ST., MM., memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menginformasikan perubahan jabatan di DLH serta memberikan arahan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut.
Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya upaya lebih intensif dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengatasi masalah kemacetan dan debu yang meresahkan masyarakat serta pengguna jalan.
BACA JUGA:Pinjaman Bank Mandiri, Solusi Finansial Fleksibel untuk Karyawan
BACA JUGA:Pj Bupati OKI Ajak ASN Dukung Program Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
“Penyapuan jalan harus dilakukan secara rutin setiap tiga hari menggunakan alat berat seperti excavator mini atau grader mini.
Debu yang terkumpul dapat diangkut kembali ke lokasi tambang untuk meminimalisir dampak negatif di sepanjang jalan Merapi,” jelas Dodi.
Perusahaan tambang juga diminta untuk memastikan kendaraan angkutan batu bara beroperasi sesuai dengan standar, termasuk kelengkapan izin berkendara sopir serta memastikan perbaikan kendaraan hanya dilakukan di workshop tertutup.
BACA JUGA:Rekrutmen BUMN PT KAI Services dan BNI: Peluang Emas Karir di Sektor Transportasi dan Keuangan
BACA JUGA:Daihatsu Catatkan Pencapaian Penjualan Ritel 168.263 Unit Sepanjang 2024
Dodi menekankan peran vital perusahaan dalam meminimalkan kemacetan di kawasan Merapi dengan mengoptimalkan fungsi komite penanggulangan kemacetan.
“Penggunaan petugas pengatur lalu lintas di titik-titik rawan macet harus lebih maksimal, dan laporan rutin terkait masalah kemacetan dan debu perlu disampaikan kepada DLH,” tegasnya.